Gagal Impor KRL Bekas dari Jepang, KAI Commuter Permak 19 Kereta Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - PT KAI Commuter Indonesia (KCI) memutuskan untuk melakukan pembaharuan teknologi terhadap 19 kereta mulai tahun ini. Ini dibuat setelah pemerintah melarang impor KRL bekas.

VP Corporate Secretary KCI Anne Purba mengatakan, KAI Commuter Indonesia telah mengadakan rapat koordinasi bersama Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, PT KAI, dan juga PT INKA yang dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu 21 Juni 2023.

"Rapat tersebut menyusun bagaimana pemenuhan kebutuhan sarana KRL melalui skema retrofit untuk replacement sarana yang ada dalam 5 tahun ke depan. Juga pengadaan sarana KRL baru untuk replacement dan penambahan kapasitas," jelas Anne dalam keterangan tertulis, Minggu (25/6/2023).

Anne menyampaikan, pihaknya terus melakukan upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan pengadaan sarana kereta baru guna mengakomodir pengguna yang saat ini sudah diangka 850 ribu orang per hari. Adapun volume tertinggi pada tahun ini mencapai 975 ribu orang, dan akan terus bertambah.

"KAI Commuter menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholders atas dukungannya dalam proses pengadaan sarana kereta baru ini. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan operasional lima tahun ke depan," imbuhnya.

Dilaporkan Anne, KCI telah berkontrak dengan PT INKA untuk pengadaan 16 trainset KRL baru dalam rangka penambahan kapasitas. Rangkaian kereta itu akan dikirimkan secara bertahap pada 2025-2026.

Sementara untuk replacement dengan adanya rencana konservasi dilakukan dengan mendatangkan sarana KRL baru di tahun 2024 sebanyak 3 trainset, retrofit 19 KRL yang dimulai tahun ini, dan mendatangkan 8 KRL baru pada 2027.

"Dengan demikian, total 24 trainset baru akan didatangkan dari PT INKA sampai 2027. Ini adalah bentuk dukungan KAI Commuter untuk produksi KRL dalam negeri, yang pastinya akan tumbuh terus," ujar Anne.

Dalam proses seluruh pengadaan sarana KRL tersebut, selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter, juga ada opsi dukungan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Tentunya ini sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna kedepannya dan dukungan terhadap produksi sarana KRL dalam negeri. Hal ini terus dikaji dan dikoordinasikan dengan stakeholder termasuk dampak terhadap PSO yang sedang kami hitung dan kaji," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bakal mendatangkan impor 3 KRL baru langsung dari Jepang. Keputusan itu dilakukan lantaran aturan yang ada tegas melarang impor KRL bekas.

"(Impor 3 trainset KRL baru) dari Jepang. Jadi kita tuh tidak mengimpor barang bekas, karena itu melanggar aturan yang ada," kata Menko Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Lebih lanjut, Menko Luhut memaparkan rencana untuk menjaga operasionalisasi KRL agar tidak tersendat gara-gara adanya rangkaian kereta yang habis masa pakai. Pertama, disiapkan dana senilai Rp 9,3 triliun bagi PT INKA (Persero) untuk memproduksi KRL buatan dalam negeri.

"Jadi yang kita lakukan adalah membangun sendiri dalam negeri. Jadi ada Rp 9,3 triliun. Itu nanti di Banyuwangi, INKA yang baru, dengan yang di Madiun," terang dia.

"Jadi kita tata pengelolanya sekarang dari BPKP dan KAI. Sehingga aset yang ada bisa kita gunakan dalam negeri," ujar Luhut.

Luhut juga buka kemungkinan masih adanya kekurangan armada dalam sistem operasinya. Sehingga diputuskan untuk mendatangkan 3 rangkaian kereta dari Jepang.

"Yang baru, jangan yang bekas, 3 trainset. Di samping itu, kita siapin lagi penyangga lain kalau diperlukan. Jadi enggak ada masalah," tegasnya.

Namun begitu, ia belum bisa merinci jadwal kedatangan 3 KRL baru tersebut. "Ini nanti diproses, baru kita putusin. Pokoknya waktunya sesegera mungkin. Enggak bisa tahun ini sampai," ungkapnya.

Ia pun tidak mempermasalahkan bila tiga rangkaian kereta itu baru bisa sampai pada 2025. Sebab, Luhut telah membuat rencana agar operasi KRL tidak tersendat.

"Enggak apa-apa. Selama ini masih oke, jadi rute-rute yang tidak terlalu padat kita pindahkan kereta apinya ke tempat yang padat," jelasnya.

Terakhir, dia juga mengaku belum tahu berapa besaran dana yang harus disiapkan. "Nilai impornya kalau 3 trainset tanya aja, mana tahu saya angkanya," pungkas Luhut.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan agar PT Industri Kereta Api (INKA) mendapatkan tambahan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun pada 2024.

Menurutnya, penambahan modal tersebut diperlukan supaya INKA dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal produksi guna memenuhi kebutuhan gerbong kereta api di dalam negeri.

"Penyehatan daripada INKA membutuhkan tambahan Rp3 triliun sehingga terjadi equilibrium antara produksi gerbong dengan peningkatan dari jumlah kebutuhan kereta api sendiri," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (5/6/2023).

Erick Thohir mengungkapkan, sebenarnya usulan tersebut telah dibahas dengan pihak terakit seperti dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Adapun dibutuhkan penambahan gerbong kereta api di dalam negeri, sebab pasca pandemi covid-19 terjadi pertumbuhan penumpang yang signifikan, hal itu jauh dari prediksi PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Duduk Bersama

Kendati demikian, apabila produksi INKA tidak bisa memenuhi kebutuhan gerbong kereta api. Maka mau tidak mau harus dilakukan impor gerbong kereta api, tapi jumlahnya harus sedikit.

"Kalaupun ada impor seminimal mungkin kita minta karena itu hanya menutupi gap dari kebutuhan beberapa tentu 6 atau 7 bulan ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, mengenai permasalahan impor kereta. Erick meminta supaya PT INKA dan KAI bisa berdiskusi bersama untuk menyamakan data kebutuhan kereta, agar masalah impor KRL bisa menemui titik terang.

"Kedua belah pihak harus duduk bersama supaya datanya ketemu, supaya tidak jadi polemik hiruk pikuk yang tidak ada penyelesaian," pungkas Erick.