Indonesia Ngebet Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi di 2045, Ini PR dari Bank Dunia

Liputan6.com, Jakarta Bank Dunia mengatakan bahwa, untuk Indonesia mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, negara perlu mempercepat, bukan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Pengalaman global bahwa negara-negara yang telah mencapai status pendapatan tinggi mendapatkannya melalui investasi yang dihasilkan oleh pasar terbuka," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen dalam acara peluncuran Indonesia Economic Prospects, Senin (26/6/2023).

"Jadi ada pelajaran yang bisa dipelajari di seluruh dunia. Dalam kasus Indonesia, hal ini berarti menghilangkan batasan-batasan yang tersisa dalam persaingan yang menghambat bisnis, peraturan pengadaan, kebijakan perdagangan internasional, peraturan pasar tenaga kerja, dan peraturan sektor keuangan," sebutnya.

Selain itu, Bank Dunia juga mengajak Indonesia untuk berinvestasi dalam pendidikan dan sumber daya manusia.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas jangka panjang, Satu Kahkonen mengatakan, pandemi tidak hanya mengganggu kegiatan ekonomi tetapi juga pendidikan.

"Tantangan belajar sudah ada di Indonesia, bahkan jauh sebelum pandemi. Sayangnya, penilaian pembelajaran global menunjukkan bahwa pandemi memperdalam tantangan ini," bebernya.

Tetapi Bank Dunia tentu melihat Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang luar biasa, memitigasi gangguan pendapatan yang disebabkan oleh pandemi.

"Mereka memperkenalkan pendekatan inovatif untuk pendidikan dan pembelajaran seperti pembelajaran berbasis rumah, guru online, dan kurikulum yang disederhanakan," jelas Satu Kahkonen.

"Kita membutuhkan komitmen dan tindakan yang disengaja sekarang untuk memperkuat pembelajaran anak-anak di Indonesia, dan ini membutuhkan upaya semua pihak, bukan hanya pemerintah. Tetapi juga oleh sekolah, guru, keluarga," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir terus mempersiapkan Indonesia agar bisa jadi negara maju di 2045. Ia mengungkapkan, salah satu indikator yang terus digenjot pemerintah untuk cita-cita tersebut yakni melalui pembangunan infrastruktur berskala besar.

Selain infrastruktur, Erick Thohir mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) senantiasa berpesan bahwa percepatan pembangunan ekosistem logistik jadi salah satu kunci pertumbuhan penting.

"Karena untuk mencapai target 2045, salah satu isu yang menghambat adalah logistik. Ketika ongkos logistik atau transportasi barang maupun manusia tidak bisa menjadi satu kesatuan," kata Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

Menurut dia, ketersambungan logistik pastinya membutuhkan modal pembiayaan besar untuk membangun infrastruktur. Dalam hal ini, ia mencontohkan beberapa negara yang mengerahkan anggaran tak kecil sebelum bisa jadi negara ekonomi besar, misalnya Korea Selatan.

"Kita bisa lihat bagaimana success story Korea, tahun 50an, 50 persen APBN-nya untuk infrastruktur. Uni Emirat Arab sama, dia sukses karna pembangunan infrastruktur. Jadi senter logistik dunia sekarang," ujar Erick.

"Mimpi besar ini yang diimplementasikan dalam keseharian yang menjadi kunci, karena percepatan pembangunan ekosistem logistik akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berupaya menggandeng pihak swasta maupun asing untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya dalam menanggulangi masalah biaya lantaran keterbatasan APBN.

"Alhamdulillah dalam percepatan pertumbuhan ini ada yang dibangun pemerintah pusat, ada yang dibangun swasta. Ada juga kolaborasi seperti BUMN dengan internasional partner," tutur Erick Thohir.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan menjelaskan, Indonesia sedang berupaya mencapai cita-cita menjadi negara maju. Harapannya, setelah 100 tahun Indonesia merdeka pada 2045, ekonomi akan membaik, termasuk ekonomi digital.

"Cita-citanya kan ingin menjadi negara maju, nah untuk menjadi negara maju itu pasti salah satu indikatornya adalah digital ekonomi," ujar Kasan dalam diskusi bertajuk Memanfaatkan Devisa Hasil Ekspor Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Rabu (21/6/2023).

Kasan mengatakan sebagai negara maju, pendapatan per kapita yang dirancang oleh Bappenas di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian, mensyaratkan pendapatan per kapita Indonesia minimal USD 23.000. Seperti tahun ini, pendapatan per kapita Indonesia hanya USD 4.200

"Dari sekarang posisi sekitar USD 4 ribu, berarti kan harus 6 kali lipat. Enam kali lipat itu pertumbuhan ekonomi, komponennya salah satunya adalah terkait dengan Devisa Hasil Ekspor (DHE)," ungkap Kasan.