Mau Dimerger, Tumpukan Utang BUMN Karya Gimana?

Liputan6.com, Jakarta PT PP (Persero) Tbk masih menunggu putusan dari Kementerian BUMN soal rencana merger perusahaan BUMN Karya.

Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi mengatakan, opsi merger BUMN Karya saat ini masih dimatangkan di internal Kementerian BUMN.

"Konsolidasi BUMN karya masih digodok Kementerian BUMN. Beberapa kali sudah ada opsi. Tentu saja itu belum bisa jadi konsumsi publik karena masih digodok Kementerian BUMN," ujarnya di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Efendi bilang, ada 7 BUMN Karya yang saat ini tengah menanti keputusan tersebut. Namun, ia belum mendapatkan informasi strategi apa yang akan dipakai dalam konsolidasi tersebut.

"Kita masih menunggu informasi resmi dari Kementerian BUMN saat ini, yang masih jadi kajian," imbuhnya.

Lebih lanjut, Efendi turut berbicara soal utang BUMN Karya yang kerap dikaitkan dengan rencana merger tersebut. Menurut dia, utang jadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah pengerjaan proyek infrastruktur.

"Sebenarnya kalau masalah utang saya ingin infokan saja, bisnis konstruksi nature-nya seperti itu. Kita dapat proyek, kalau proyeknya pakai uang muka lebih bagus. Kadang kalau pemerintah ada 10-15 persen," kata Efendi.

"Tapi perlu diingat kita juga punya retensi, jaminan ketika proyek itu selesai. Itu biasanya dipotong. Uang muka pun perlu dikembalikan," tegasnya.

BUMN Karya

Singkat kata, ia menambahkan, BUMN Karya juga harus mengeluarkan dana untuk membayar suatu vendor. Sementara perusahaan perlu menunggu beberapa waktu untuk mengklaim pembayaran ketika suatu proyek mencapai progres tertentu.

"Di situ lah deviasi waktu itu menjadikan cashflow perusahaan konstruksi menjadi kebanyakan minus. Dengan minusnya ini memang kita memang punya equity perusahaan. Tapi dengan tuntutan besar kita juga butuh pendanaan," ungkapnya.

Menurut dia, nature dari bisnis konstruksi memang membutuhkan modal jumbo di awal. Sehingga perlu pendanaan khusus dari pinjaman, meskipun beberapa berasal dari ekuitas.

"Selama bisnis bagus, visibel, jumlah utang harusnya tidak masalah. Yang bermasalah adalah kalau memang bisnisnya tidak bagus, rugi. Sehingga kita harus menanggung bunga, pinjaman semakin besar dan tidak bisa dikembalikan. Selama bisnis bagus, jumlah utang semustinya bisa dilunasi," tuturnya.

Sebelumnya, PT PP (Persero) Tbk dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah memenangkan tender dua paket proyek pengerjaan North-South Commuter Railway di Filipina senilai Rp 8 triliun.

Tak hanya pengerjaan rel kereta saja, PT PP juga membidik sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Filipina yang berasal dari pinjaman Asian Development Bank (ADB), atau Project Based Loan (PBL).

"Karena kita sudah masuk Filipina, itu adalah markasnya ADB, pasti di sana banyak loan ADB. Kita coba gali loan ADB di sekitar Filipina. Ada jembatan, jalan, infrastruktur-infrastruktur seperti di negara kita," ujar Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Efendi menilai, PT PP dan BUMN Karya lainnya sudah punya modal pengalaman lebih besar untuk proyek infrastruktur dibanding perusahaan-perusahaan sejenis lainnya di Asia Tenggara.

"Kita lihat size-nya kita ini sudah jauh melebihi teman-teman kita di Asia Tenggara. Karena pembangunan yang luar biasa kencang di 10 tahun ini, jadinya size BUMN konstruksi jadi sangat-sangat besar di Asia tenggara," ungkapnya. "Kalau ada tender internasional, pasti experience perusahaan Indonesia lebih besar dari perusahan lain. Kalau di Asia Tenggara kita lumayan besar. Tinggal kita punya kompetensi untuk masuk situ atau tidak," imbuh dia.

Menangkan Tender

Lebih lanjut, Efendi bersyukur PT PP dan Adhi Karya sukses memenangkan tender untuk proyek railway semacam LRT di Filipina. Menurutnya, kemenangan ini memang tidak lepas dari pengalaman kedua perusahaan membawahi proyek-proyek sejenis.

"Ada dua paket kita dapat, sama-sama dengan Adhi karena kita punya kompetensi di sana. PP banyak di civil work di struktur jembatan, kereta api, kita punya pengalaman. Salah satunya rel kereta api di portofolio (KRL) Makassar ke Parepare," sebutnya.

"Harapannya tidak hanya di proyek-proyek ini saja, tapi di proyek lain. Susah juga masuk ke luar negeri," pungkas Efendi.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP sukses membukukan kontrak baru senilai Rp 22,5 triliun per Agustus 2023. Itu naik hampir Rp 7 triliun dari capaian kontrak baru per Juli 2023 sebesar Rp 15,68 triliun.

"Capaian kontrak baru PT PP senilai Rp 22,5 triliun sampai Agustus (2023), tumbuh sekitar 40 persen secara year on year," ujar Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Efendi mengklaim, perolehan kontrak baru tersebut merupakan wujud kepercayaan publik terhadap perseroan di tahun yang menurutnya masih lumayan bergejolak ini.

"Kita optimis sampai akhir tahun bisa mendapat kontrak baru Rp 34,5 triliun, moga-moga bisa dicapai," imbuh dia.

Secara detil, Efendi belum memaparkan apa saja kontrak baru yang berhasil dikantongi perseroan. Namun, ia menyebut PT PP saat ini telah kembali berfokus untuk menjalankan bisnis konstruksi.

"Kami lebih berkonsentrasi di bisnis utama kita sebagai kontraktor. Di sisi investasi kita coba lebih selektif lagi portofolio investasi kita. Seperti strategi perusahaan-perusahaan, dimana kita ada kekuatan, di situ ada peluang," ucapnya.

Menurut dia, PT PP saat ini memang sedikit mengurangi bisnis di sektor investasi lantaran dinilai belum pulih sepenuhnya semenjak pandemi Covid-19. Tak hanya investasi, ia menambahkan, krisis pandemi turut melemahkan peluang di bisnis properti.

"Termasuk properti, di bisnis properti kita agak rem dulu, habiskan stok-stok (kontrak) yang ada karena masih cukup banyak," imbuh Efendi.

Namun begitu, bukan berarti PT PP melepas sepenuhnya porsi bisnis di sektor investasi. Perusahaan masih selektif memilah sejumlah peluang yang bisa memberikan pemasukan bagus, semisal BSI Tower yang sudah memiliki captive market.

"Bisnis-bisnis investasi seperti ini yang kita coba masuk, yang lebih menguntungkan lagi. Termasuk BSI Tower, kerjasama dengan BSI, kebutuhan untuk perkantoran sekitar sini cukup banyak. Kita yakin bisnis perkantoran di Jakarta, sekitaran Monas masih cukup baik," tuturnya.