BPD Kaltim Kaltara Buka Layanan Jasa Keuangan di IKN Nusantara

Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menandatangani kesepakatan kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltim Kaltara).

Kerjasama ini sebagai bentuk dukungan PT BPD Kaltim Kaltara dalam pengembangan ekosistem penyediaan layanan jasa keuangan di Ibu Kota Nusantara melalui jasa keuangan yang dimiliki.

“InsyaAllah kemitraan, kolaborasi, dan sinergi dengan OIKN akan terjalin dalam bentuk long term atau jangka panjang. Ini merupakan media strategis mudah mudahan kedua belah pihak menjadi lebih baik dan lebih masif dalam bekerja sama,” ujar Direktur Bisnis dan Syariah BPD Kaltim Kaltara Muhammad Edwin dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9/2023).

Lebih lanjut, Edwin mengungkapkan, pihaknya berharap mendapatkan kesempatan dalam hal membangun IKN Nusantara. "Mudah mudahan jalinan kerja sama ini tetap berlanjut lebih dalam untuk bisa dibahas kedepan," imbuhnya.

Peluang

Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya melihat banyak peluang potensi kerja sama yang dapat dilakukan antara kedua belah pihak, terutama dibidang jasa pelayanan perbankan atau keuangan.

“Saya sangat menyambut baik kesepakatan kerjasama ini, dan kami meyakini kita bisa bahu membahu membangun Ibu Kota Nusantara ini dengan semangat gotong royong yang bisa mewujudkan Indonesia maju dan juga ibu kota yang menjadi kebanggan kita,” ungkap Jaka.

“Kerja sama ini saya harapkan kita saling follow up dan interaksi program mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu, Mudah mudahan niat baik ini hasilnya bermanfaat bagi masyarakat dan mendapat dari apa yang diberikan,” ujar Jaka.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Ibu Kota Nusantara (IKN) termasuk dalam program prioritas jangka pendek yang akan ditindaklanjuti pasca ASEAN-Indo-Pasific Forum (AIPF) 2023.

Diketahui, Pemerintah menyiapkan banyak proyek untuk menggaet investor dari ASEAN-Indo-Pasific Forum (AIPF) 2023. Langkah ini tak sebatas pada pendanaan investasi, tapi juga mitra strategis dalam penggarapan proyek tersebut.

Bahkan dari BUMN saja menyiapkan 35 bentuk proyek di berbagai sektor, salah satunya termasuk soal IKN. Kemudian, ada 4 proyek dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Ada (IKN) Saya tidak ingat, cuman ada," ujar Erick Thohir saat mengunjungi Media Center di JCC, Jakarta, Kamis (7/9/2023).Lebih lanjut, Erick menegaskan, dari 35 proyek yang diusulkan BUMN tersebut masih perlu ditindaklanjuti kembali apakah bisa dilanjutkan ke tahap kesepakatan atau masih perlu nego ulang dengan negara terkait. Namun, pihaknya akan berupaya akan 35 proyek itu bisa terwujud.

"Nah, kembali lagi yang namanya kerja sama itu tingkat kegagalannya akan tinggi kalau tidak ada follow up. Makanya ketika ini kita harus benar-benarr jaga satu per satu, supaya ini bisa menjadi realita," ujarnya.

Adapun untuk memudahkan tindaklanjut proyek-proyek tersebut, pihaknya membagi dalam tiga kategori yakni jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

"Dan itu sendiri kita lihat kategorikan ada jangka pendek, menengah, panjang. Nah, ini yang kita kejar yang jangka pendek. Ini yang kita dorong," ujar Menteri BUMN.

Kendati begitu, kata Erick, 35 proyek yang akan ditawarkan pada investor ini bukan proyek-proyek yang baru akan dikerjakan. Namun, sejumlah proyek yang sudah siap dari sisi penyerapan investor.

"Contoh, Filipina itu memberikan kesempatan kita untuk membangun kereta api di Filipina. Kita lakukan itu. Apalagi kan kita sebagai negara punya hasil besi baja," ujarnya.

Berikut beberapa contoh proyek yang akan ditawarkan ke investor strategis nantinya. Diantaranya, proyek MIND ID untuk membangun smelter aluminium senilai USD 1,8 miliar.

Lalu, ada proyek Pelindo dalam membangun Benoa dengan nilai USD 4,3 miliar. Lalu, ada proyek yang digarap Krakatau Steel senilai USD 1 miliar.

Kemudian, ada proyek pekerjaan green project dengan PLN dan Pupuk Indonesia senilai USD 5 miliar, Pupuk Indonesia untuk amonia itu USD 4,8 miliar, dan beberapa pekerjaan baik yang di Pertamina, ada juga di ASDP dan di kawasan KEK di Sanur untuk pengembangan kawasan lot ekonomi khusus, dan proyek lainnya.