Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 3,1 Triliun, Buat Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Badan Otorita IKN meminta rambahan anggaran untuk tahun 2024 sebesae Rp 3,1 triliun. Alokasi paling besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, Badan Anggaran DPR RI belum menyetujui alokasi tambahan tersebut. Namun, untuk anggaran awal sebesar Rp 434.004.049.000 atau Rp 434 miliar sudah disetujui. Angka ini sebenarnya lebih tinggi dari pagu anggaran awal sebesar Rp 433 miliar.

Bambang menyebut, untuk usulan Rp 3.149.666.514.000,00 atau Rp 3,1 triliun, dengan alokasi terbesarnya untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana otorita IKN yakni sebesar Rp 2.112.554.820.000 atau Rp 2,1 triliun.

“Itu identifikasi dari kami tentu nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut, intinya kalau beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas diserahkan kepada kami (Otorita IKN) tentu harus ada biaya-biaya untuk operasi dan pemeliharaan," ujar dia dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI, ditulis Selasa (19/9/2023).

Menurut Bambang, alokasi ini mengingat beban penanganan/hak kelola infrastruktur yang diberikan kepada Otorita IKN dari kementerian dan lembaga yang berwenang dalam pembangunan saat ini, seperti Kementerian PUPR.

Ia menambahkan, Otorita IKN harus siap menjaga kualitas dan kesinambungan antara fasilitas dan keberlanjutan sesuai dengan rencana pembangunan IKN, sebagai smart and sustainable forest city.

"Jadi timbulnya (RKA dan Anggaran Belanja Tambahan) dari operasi dan pemeliharaan,” ujarnya.

Jika dirinci, usulan Rp 3,1 triliun dibagi menjadi 4 pos penggunaan anggaran. Diantaranya, untuk Sekretariar Otorita IKN sebesar Rp 182 miliar.

Lalu, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN sebesar Rp 466 miliar. Dan, Kedeputian Bidanh Lingkungan Hidup dan SDA sebesar Rp 387 miliar.

Selanjutnya, Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 2,1 triliun. Detail alokasi anggarannya, digunakan untuk pembiayaan hal berikut:

• Konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur IKN: Rp27.200.000.000,00
• Pembangunan/pengadaan 5 (lima) tower/rusun untuk pegawai Otorita IKN: Rp893.717.504.000,00
• Biaya operasional pemeliharaan gedung/bangunan di Kawasan IKN (termasuk Hunian Pekerja Konstruksi): Rp409.480.351.000,00
• Penyediaan dan pengelolaan layanan angkutan umum massal KIPP 1A: Rp500.000.000.000,00
• Sarana pemadam kebakaran (peralatan penyelamatan, mobil Damkar): Rp265.554.000.000,00
• Kebijakan bidang sarana dan prasarana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan: Rp16.602.965.000,00

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan menghadiri seremoni pembangunan atau groundbreaking proyek di IKN Nusantara pekan ini. Proyek yang akan dibangun adalah proyek milik perusahaan swasta dalam negeri.

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengungkap jadwal pasti groundbreaking masih dibahas. Tapi, kemungkinan pada 22-23 September 2023.

"Tentatif tanggal 22-23 (September). Insyaallah (dihadiri Presiden). Kami mengusulkan iya," ungkapnya di Gedung DPR RI, Senin (18/9/2023).

Peletakan batu pertama ini merujuk pada proyek yang akan digarap oleh Agung Sedayu Group. Sebelumnya, rencana pembangunan memang ditarget dimulai pada September 2023 ini.

Sementara itu, Bambang mengatakan ada sejumlah proyek yang akan mulai dibangun. Kendati begitu, dia enggan merinci proyek apa saja yang mulai groundbreaking pada 22-23 September 2023 pekan ini.

"Ada beberapa lah, nanti kita lihat, sudah dibicarakan dan kemudian diorganisasikan, dibicarakan. Kemudian, nanti juga karena ini kan menyangkut Istana ya, jadi kita nunggu sampai nanti pada waktunya kita share," ujar Bambang Susantono.