Indonesia dan Korea Perkuat Kerja Sama Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Digital Government Cooperation Forum pada Jumat, 22 September 2023.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan kolaborasi bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) dan National Information Society Agency (NIA). Agenda dalam acara ini adalah membahas kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan di bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pun menyambut hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Republik Korea menginjak usia ke-50 tahun.

Azwar Anas menyampaikan, kedua negara terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

“Eratnya hubungan dan kerja sama ini tentu didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Korea, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik yang sangat baik, menjadikan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar,” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat membuka DGCC Forum di Jakarta, dikutip Jumat (22/9/2023).

Di tahun 2023 ini, Pemerintah Indonesia dan Korea melakukan proyek kerja sama terkait strategi pengembangan digital ID dan strategi digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan.

Sedangkan untuk perpanjangan proyek kerjasama DGCC di 2024, terdapat beberapa usulan proyek kerjasama dari Komite DGCC.

Usulan ini termasuk dukungan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di Ibu Kota Kota Nusantara nanti menjadi smart city pada aspek smart government.

“Usulan kerjasama tersebut meliputi penggunaan Big Data dan AI untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source. dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelas Anas.

Menurutnya, penguatan kemitraan strategis antara Korea dan Indonesia untuk pembangunan masa depan bersama, khususnya di bidang transformasi digital yang bukan hanya sekedar aspirasi melainkan sebuah kebutuhan.

Transformasi digital Indonesia saat ini juga sudah on the track. dimana transformasi digital merupakan akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan.

“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Namun demikian, kami terus berupaya dan mempelajari best practice di berbagai negara, khususnya Korea untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” pungkas Anas.

Adapun Presiden NIA Jong Sung Hwang yang menyampaikan bahwa kedepan pihaknya akan secara aktif membantu Indonesia di bidang pemerintahan digital.

Seperti yang dilakukan pihaknya dengan membuat NIA pada tahun 1987 untuk membantu digitalisasi Pemerintah Korea Selatan.

“Pemerintah Korea Selatan dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikan semuanya dalam layanan all in one,” ucap Jong Sung Hwang.

Dia menambahkan, bahwa pada era pemerintahan digital, segala sesuatunya harus berjalan dengan benar dan data harus mudah digunakan.

“Biasanya penyiapan data memakan banyak waktu, namun dengan infra data dapat memakan waktu yang lebih cepat dan data lebih mudah digunakan,” bebernya.