Tes CPNS 2023 dan PPPK Pakai Teknologi Deteksi Wajah, Joki Tak Berkutik

Liputan6.com, Jakarta Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menyebut penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk CPNS maupun PPPK 2023 telah dilengkapi sejumlah teknologi maju. Antara lain face recognation atau sistem deteksi wajah.

Dengan pemanfaatan teknologi tersebut, secara otomatis dapat memerangi praktik joki. Mengingat, peserta diharuskan mengerjakan soal-soal seleksi CPNS 2023 dan PPPk secara mandiri.

"Pemanfaatan teknologi terbaru sistem deteksi wajah sebagai bentuk validasi yang hadir pada saat ujian dan yang mengerjakan soal ujian merupakan peserta yang sudah terdaftar dalam sistem dan bukan joki yang bisa menolong orang lain untuk mengikuti seleksi CASN ini," ujarnya dalam acara webinar Keterbukaan Informasi Publik Transparansi Seleksi CASN 2023 di Jakarta, Senin (20/11).

Computer Assisted Test

Selain teknologi deteksi wajah, tes CPNS maupun PPPK juga masih menerapkan Computer Assisted Test (CAT) untuk memonitor langsung nilai yang mereka dapatkan peserta secara nasional. Sehingga, peserta dapat mengetahui apakah nilai yang diperoleh telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

"Seperti pendaftaran daring, CAT, dan skor nilai dapat dilihat langsung," ucap Haryomo.

Sejumlah terobosan tes CPNS tersebut, bagian dari upaya reformasi dan transparansi BKN untuk meningkatkan kualitas instansi. Keterbukaan informasi publik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi.

"Sehingga hasil dari pelaksanaan keterbukaan tersebut akan membawa instansi untuk mendorong dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance," pungkas Haryomo.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengecek pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2023 untuk formasi di lingkungan Kejaksaan Agung di Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional Bali, Jumat (17/11/2023).

Pengecekan ini untuk memastikan kelancaran proses SKD CPNS 2023 sekaligus memastikan tak ada lagi pemakaian joki dalam pelaksanaan seleksi ini.

Anas tiba di Kantor BKN Bali ketika pelaksanaan tes belum dimulai, lalu berdialog dengan sejumlah peserta tes. Sejumlah peserta juga menjawab asal daerahnya, mulai dari Denpasar, Badung, hingga Tabanan.

"Melamar di formasi apa?" tanya Anas, yang kemudian dijawab peserta dengan sejumlah formasi yang tersedia di Kejaksaan, seperti jaksa hingga pengelola penanganan perkara.

Anas lantas menyarankan kepada para peserta untuk meminta doa restu orang tua sebelum memulai tahapan tes. "Ini masih ada waktu menunggu 25 menit, bisa telepon lagi ayah atau ibunya masing-masing untuk minta doa restu," ujar Anas.

Anas didampingi Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali R Narendra Jatna. Anas memaparkan, tahun ini pemerintah membuka formasi yang sangat besar di lingkungan Kejaksaan, yaitu mencapai 7.846 CPNS.

"Formasi di Kejaksaan ada sekitar 7.800, sedangkan jumlah pelamarnya mencapai lebih dari 173.000. Artinya ini sangat kompetitif. Semoga semua lancar dan nantinya melahirkan talenta unggul untuk mendukung kerja-kerja Kejaksaan," papar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

Pada 2023, pemerintah telah menetapkan sebanyak 572.496 formasi ASN, dengan rincian di 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan di pemerintah daerah 493.634 ASN.

Anas memastikan semua tahapan tes berjalan transparan dan akuntabel. Masyarakat jangan percaya bila ada orang/lembaga yang mengaku dapat membantu meloloskan seleksi CASN.

"Tesnya online, Computer Assisted Test (CAT), nilai langsung keluar, live score, tanpa jeda sehingga tidak bisa diintervensi siapapun, bahkan itu ditampilkan live di Youtube. Prosesnya juga kita tambahi pakai face recognition. Zehingga tak ada lagi joki tes," jelasnya.

Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menambahkan, titik lokasi pelaksanaan seleksi CASN 2023 kini mencapai 365 tempat, di antaranya di BKN, politeknik kesehatan di sejumlah kota, lokasi mandiri instansi, serta luar negeri. Terjadi peningkatan ratusan persen dibanding tahun lalu sekitar 105 titik lokasi.

“Penambahan titik lokasi diharapkan membuat peserta tidak terlalu jauh dalam mengakses tempat tes," kata Haryomo.

Dia memaparkan, sejumlah hal yang telah dilakukan BKN untuk meningkatkan keamanan sistem di antaranya berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). "Untuk penyediaan jaringan komunikasi data, BKN bekerja sama dengan Kemenkominfo melakukan penambahan bandwidth dan penambahan backup link untuk kelancaran pelaksanaan ujian CAT," tuturnya.

Sebelumnya, Panitia Daerah Kemenkumham Jatim menggagalkan aksi perjokian dalam Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (SKD CPNS). Sang joki, IM, diserahkan ke kepolisian untuk proses lebih lanjut.

"Upaya perjokian ini dapat diungkap saat proses verifikasi berkas dan pelayanan pin registrasi," ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono, Selasa (14/11/2023).

Setelah didalami, IM merupakan seorang mahasiswa di salah satu kampus di Jember. Dia hendak menjoki seorang peserta SKD CPNS yang berinisial AM, seorang peserta SKD CPNS Kemenkumham asal Jombang.

"AM mendaftar untuk posisi Penjaga Tahanan dan dijadwalkan mengikuti ujian pada sesi ketiga hari ini," terang Heni.

Namun, IM gagal masuk ke lokasi tes yang terletak di Auditorium Politeknik Pelayaran Surabaya. Gelagat mencurigakannya diendus panitia saat IM memasuki pos pemeriksaan biometrik dan pin registrasi.

"Sistem menunjukkan notifikasi bahwa data biometrik 'miss match' dengan fisik asli yang bersangkutan," tutur pria asli Kebumen itu.

Salah satu ciri paling mencolok adalah foto di KTP dan Kartu Peserta Ujian menunjukkan ciri fisik yang sedikit gemuk. Namun, pada kenyataannya IM punya perawakan yang cenderung kurus. Panitia pun mengamankan mahasiswa semester 7 pada Fakultas Teknik Lingkungan itu.

"Dari pengakuannya, IM akan mendapatkan imbalan Rp25-30 juta yang diserahkan jika berhasil meloloskan AM," tutur mantan Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan itu.