Pengangkatan CPNS Dipercepat jadi Juni 2025 dan PPPK Oktober 2025, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menjelaskan kronologi dan alasan penyesuaian pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang terdiri dari CPNS dan PPPK.

Keputusan ini diambil setelah melalui analisis mendalam dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kesiapan instansi pemerintah dalam proses pengangkatan CPNS dan PPPK.

Menurut Rini, sejak awal pemerintah melalui Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan penyesuaian dalam proses pengangkatan CASN. 

“Hal ini bertujuan untuk memastikan dampak positif bagi pelayanan masyarakat serta melindungi hak-hak CASN agar proses pengangkatan berjalan optimal,” kata Rini dalam konferensi pers tentang Pengangkatan CASN Tahun 2024, Senin (17/3/2025).

Kronologi dan Penyebab Penundaan

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penundaan adalah ketidaksesuaian antara tanggal mulai bekerja dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing. 

Dalam beberapa kasus sebelumnya, TMT (Terhitung Mulai Tanggal) pengangkatan CASN ditetapkan pada tanggal tertentu, namun SPMT baru dikeluarkan jauh setelahnya, menyebabkan CASN harus menunggu lama sebelum mulai bekerja.

“Penetapan tanggal yang berbeda membuat CASN harus menunggu dari mulai diangkat sampai mulai bekerja seperti terjadi beberapa kali sebelumnya,” jelasnya.

Ketidaksesuaian Formasi

Selain itu, ditemukan adanya ketidaksesuaian formasi yang diusulkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (Pemda) dengan kualifikasi tenaga Non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. 

Akibatnya, banyak CASN yang tidak bisa masuk ke formasi yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga berpotensi menghadapi kesulitan dalam bekerja. 

Lebih lanjut, Rini juga menyebutkan perubahan organisasi kabinet serta adanya kepala daerah baru turut mempengaruhi kebutuhan penyesuaian penempatan pegawai di masing-masing instansi. Oleh karena itu, penundaan ini diperlukan agar CASN dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasinya.

Kesiapan Instansi Pemerintah 

Hingga saat ini, tercatat sekitar 213 instansi masih mengusulkan penundaan pengangkatan dengan berbagai alasan teknis dan administratif. Berdasarkan hasil analisis dan koordinasi awal, pemerintah memutuskan instansi dapat siap pada waktu yang telah disepakati sebelumnya.

“Ini murni karena kami ingin memperkuat dan memastikan kesiapan instansi pemerintah baik pusat dan daerah dalam pengangkatan CASN yang harus dilaksanakan secara hati2 dan menjamin kepastian pengangkatan,” jelas Rini.

Dalam dua minggu terakhir, Menpan RB bersama BKN dan instansi terkait terus melakukan simulasi, analisis, serta formulasi agar proses pengangkatan dapat dipercepat tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan efektivitas dalam penempatan pegawai.

Pemerintah resmi mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) seperti CPNS dan PPPK untuk formasi tahun 2024. 

Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan optimal serta memenuhi hak-hak para calon ASN.

"Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025," ujar Prasetyo dalam konferensi pers, Senin (17/3/2025).

Ia menekankan setiap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti arahan ini sesuai kesiapan masing-masing. Menurutnya, keputusan percepatan ini diambil setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari masyarakat dan melakukan analisis serta simulasi lebih lanjut. 

Presiden RI, Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan agar seluruh instansi melakukan persiapan yang matang agar pengangkatan dapat berjalan sesuai jadwal.

"Kami menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah mengabaikan aspirasi masyarakat. Kami terus mempertimbangkan masukan-masukan tersebut dan melakukan simulasi untuk mencari solusi terbaik," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan, Presiden meminta dalam seluruh proses ini, prinsip meritokrasi tetap menjadi prioritas utama. 

"Presiden menegaskan seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pengangkatan ASN bukan sekadar membuka lapangan pekerjaan, tetapi lebih kepada memastikan kebutuhan pelayanan publik dapat terpenuhi. 

"Proses rekrutmen pengangkatan ASN bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya," jelasnya.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap para calon ASN tetap tenang dan percaya hak-hak mereka akan terpenuhi. Presiden juga mengingatkan, menjadi ASN adalah pengabdian dalam melayani masyarakat.