Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK, Pengamat: Prabowo Jawab Aspirasi Publik

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah mengatakan keputusan pemerintah yang memajukan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK adalah bukti Presiden Prabowo Subianto peduli kepentingan ASN.

Pemerintah resmi diketahui memajukan pengangkatan CPNS paling lambat diangkat pada Juni 2025 dari sebelumnya Oktober 2025. Sedangkan PPPK paling lambat Oktober 2025 yang sebelumnya Maret 2026.

“Ya, saya kira itu langkah pemerintah yang paling tepat, paling strategis, di mana kemudian hendaknya pemerintah itu selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat,” kata Trubus di Jakarta, Senin (17/3).

Menurutnya, jangan sampai penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK ini merugikan para CPNS dan PPPK lantaran membuat mereka menjadi menganggur selama 6 bulan atau lebih.

“Jadi kalau ini dipercepat ya ini sesuai dengan berbagai usulan dari para pengamat, pakar, banyak pokoknya dari publik lah meminta supaya jangan malah ditunda, malah harusnya dipercepat, itu kan ungkapan itu sudah pernah disampaikan kepada pemerintah,” tegas Trubus.

Di sisi lain, ia menilai keputusan pemerintah yang memajukan jadwal ini menjadi bukti bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi publik.

“Dan ini bisa dibuktikan sekarang, artinya Pak Prabowo sangat-sangat peduli kepada kepentingan ASN, kebutuhan ASN, tapi di satu sisi juga harus percepatan dalam rangka pelayanan publik itu,” ungkapnya.

Pemerintah resmi mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) seperti CPNS dan PPPK untuk formasi tahun 2024.

Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan optimal serta memenuhi hak-hak para calon ASN.

"Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni 2025, sedangkan untuk PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025," ujar Prasetyo dalam konferensi pers, Senin (17/3/2025).

Ia menekankan setiap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti arahan ini sesuai kesiapan masing-masing. Menurutnya, keputusan percepatan ini diambil setelah pemerintah menerima berbagai masukan dari masyarakat dan melakukan analisis serta simulasi lebih lanjut.

Presiden RI, Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan agar seluruh instansi melakukan persiapan yang matang agar pengangkatan dapat berjalan sesuai jadwal.

"Kami menyampaikan bahwa pemerintah tidak pernah mengabaikan aspirasi masyarakat. Kami terus mempertimbangkan masukan-masukan tersebut dan melakukan simulasi untuk mencari solusi terbaik," katanya.

Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan, Presiden meminta dalam seluruh proses ini, prinsip meritokrasi tetap menjadi prioritas utama.

"Presiden menegaskan seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita," tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pengangkatan ASN bukan sekadar membuka lapangan pekerjaan, tetapi lebih kepada memastikan kebutuhan pelayanan publik dapat terpenuhi.

"Proses rekrutmen pengangkatan ASN bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan, tetapi dilakukan dalam rangka memastikan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya," jelasnya.

Dengan percepatan ini, pemerintah berharap para calon ASN tetap tenang dan percaya hak-hak mereka akan terpenuhi. Presiden juga mengingatkan, menjadi ASN adalah pengabdian dalam melayani masyarakat.