5 Gejolak Global Mengancam, Jasa Keuangan Indonesia Aman?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, menanggapi soal pernyataan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang menyebutkan ada 5 gejolak global yang dapat berdampak terhadap perekonomian Indonesia pada 2024-2025.

Diketahui, lima gejolak tersebut diantaranya, redupnya ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, tren suku bunga tinggi masih akan berlangsung lama, dolar AS masih kuat dan terakhir, larinya modal dalam jumlah besar dari negara emerging ke negara maju (cash is the king).

Menurut, Mahendra tentunya lima gejolak global tersebut beresiko dapat mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk menganggu stabilitas sektor jasa keuangan dalam negeri.

"Dalam asesment kami memang 5 gejolak tadi merupakan faktor yang terus kami pantau resiko ke bawahnya atau down side risk nya, karena kita merasa bahwa hal-hal tadi merupakan perkembangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global dan pada gilirannya risiko kepada pertumbuhan nasional kita," kata Mahendra dalam konferensi pers RDK Bulan November 2023, Senin (4/12/2023).

Kendati demikian, jika dilihat secara menyeluruh maupun masing-masing bidang, saat ini sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil yang didukung dengan permodalan yang solid dan juga tingkat modalitas yang baik dalam menghadapi berbagai risiko ketidakpastian di masa yang akan datang.

"Sehingga kami optimis, bahwa sektor jasa keuangan kita mampu menyerap resiko tadi terkait guncangan-goncangan yang ada di tingkat global," ungkapnya.

Mahendra menjelaskan, dilihat dari kesiapan sektor jasa keuangannya, Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan nasional tingkat agregat CAR pada saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, yang sebagian besar tidak mencapai 20 persen, sedangkan Indonesia CAR perbankan Indonesia per Oktober 2023 sebesar 27,48 persen.

"Itu jelas menunjang solidnya sektor jasa keuangan nasional kita, terutama di perbankan dan apalagi mengingat krisis perbankan di Amerika Serikat dan juga di Swiss pada awal tahun ini kelihatan betul bahwa sektor jasa keuangan kita khususnya perbankan akan tetap mampu memiliki daya tahan yang tinggi," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penggunaan produk keuangan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater yang dilakukan perbankan, dalam membantu masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan.

"Sekarang perkembangan Buy Now Pay Later yang dilakukan perbankan itu sudah meningkat, dan saya kira itu bagus sangat membantu kepada mereka-mereka kelas menengah ke bawah yang membutuhkan untuk berbagai keperluan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam RDK Bulanan November secara virtual, Senin (4/12/2023).

Sebagai informasi, Buy Now Pay Later adalah layanan menunda atau mencicil pembayaran. Lebih lanjut, menurutnya, selain masyarakat menggunakan BNPL untuk memenuhi kebutuhan (konsumtif), penggunaan tersebut juga bisa mengarah pada peningkatan produktivitas masyarakat terhadap kegiatan ekonomi lainnya.

"Kadang-kadang bisa jadi berdampak tidak hanya konsumtif, tapi juga bisa jadi produktif," ujarnya.

Kendati begitu, OJK juga mengingatkan kepada Perbankan agar senantiasa fokus menyalurkan kredit kepada UMKM, jangan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saja.

"Memang upaya kita dari OJK tentu saja ikut mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit. Di samping kita kebijakannya sendiri, Kita tetap mengingatkan bank bahwa yang menjadi konsen sekarang itu adalah peningkatan kredit kepada UMKM," ujarnya.

Adapun OJK mencatat penyaluran kredit dari industri perbankan pada Oktober 2023 mencapai Rp 6.903 triliun atau naik 8,99 persen secara tahunan (yoy).

"Kinerja intermediasi perbankan tetap terjaga dengan pertumbuhan kredit tercatat 8,99 persen your on year, dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 10,22 persen year on year," ujarnya.

Ditinjau dari kepemilikan bank pada Oktober 2023, Bank BUMN menjadi kontributor pertumbuhan terbesar yaitu 11,76 persen.

Sejak tahun 2018, Yana, bukan nama sebenarnya, mulai menggunakan paylater di salah satu e-commerce. Saat itu dia tak berpikir dua kali saat ingin melakukan pendaftaran. Apalagi prosesnya mudah dan sangat cepat.

Untuk mendaftar hanya dibutuhkan foto KTP. Proses persetujuannya pun tak lama. Bahkan limit awal yang didapatkan saat itu mencapai Rp 8 juta. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan angka limit kartu kredit miliknya beberapa tahun lalu. 

Beberapa barang pun dibeli menggunakan paylater. Mulai dari jam tangan, smartphone, hingga sejumlah pakaian yang digunakannya. Cicilannya juga beragam. Mulai dari tiga bulan hingga setahun.

"Biasanya lebih dari Rp 2 juta ambil (cicilan) yang setahun atau enam bulan saja," kata Yana kepada Liputan6.com.

Yana memiliki prinsip dalam penggunaan paylater. Yaitu tidak telat bayar dan tidak ada tunggakan. Sebab dengan pembayaran yang lancar juga akan menaikan limit pinjaman. 

Besaran cicilan yang setiap bulan dibayarkan oleh Yana juga beragam. Mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Selain digunakan untuk membeli berbagai barang, perempuan berusia 36 tahun ini juga mencoba menggunakan paylater untuk mencairkan sejumlah uang tunai.

Hal yang dilakukan Yana biasa disebut dengan istilah gesek tunai atau gestun paylater. Gestun paylater biasanya dilakukan oleh jasa pihak ketiga di luar penyedia platform tersebut. Cara tersebut diketahui dari seorang temennya.

"Itu banget bulan lalu nyobain. Ternyata itu ada (di e-commerce). Pertama chat dulu ke akun penjualnya untuk menanyakan bagaimana persyaratan, dia kasih nomor ke kita untuk dihubungi lanjut via WhatsApp," ucapnya.

Setelah melakukan diskusi via chat, Yana diminta memberikan nomor rekening oleh pihak penjual untuk penyerahan uang tunai sebesar yang dibutuhkan. Umumnya skema gestun paylater ini adalah dengan melakukan orderan fiktif menggunakan limit yang ada.

Uang tunai yang diterima Yana juga sudah melalui potongan jasa gestun. Prosesnya pun juga cepat tidak sampai satu jam. Saat itu Yana mengaku membutuhkan uang tunai dibandingkan barang. 

"Kemarin pilih yang Rp 2,5 juta dan yang dikirim ke saya Rp 2 juta. Itu udah kena pajak dan pembayarannya menggunakan sistem paylater e-commerce nya. Waktu itu emang lagi butuh uang bukan barang," jelas Yana.