Kedubes Swedia Gelar Forum Kemitraan, Sasar Sektor Transportasi hingga Pertambangan

Liputan6.com, Jakarta - Kedutaan Besar Swedia dan Business Sweden di Indonesia kembali menyelenggarakan konferensi Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP) pada 6 hingga 8 Desember 2024. Ini merupakan konferensi SISP keempat, sejak digelar pertama kali pada 2020.

Dalam Sweden-Indonesia Sustainability Partnership tersebut ditandatangani empat Nota Kesepahaman (MoU) di berbagai sektor, mulai dari energi dan transportasi berkelanjutan, hingga istribusi air bersih.

Kedutaan Swedia mengungkapkan, SISP tahun ini berfokus pada empat tema utama yaitu transportasi, energi, kesehatan, dan industri pertambangan.

“Kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Swedia sangat penting dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan,”kata Duta Besar Swedia Daniel Blockert, dalam SISP di Ayana Midplaza, Jakarta pada Jumat (8/12/2023).

“Dengan kolaborasi yang erat, kita dapat menuju transisi ramah lingkungan, yang memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan,” ucapnya.

Hadir juga dalam forum itu, Komisioner Perdagangan Swedia untuk Indonesia Erik Odar. Ia menyampaikan bahwa “Swedia berkomitmen untuk menyediakan solusi mutakhir untuk mendukung upaya transisi hijau Indonesia. SISP berfungsi sebagai platform yang ideal untuk memperkuat kemitraan bisnis berkelanjutan antara Swedia dan Indonesia.”

Sekilas Tentang Sweden-Indonesia Sustainability Partnership

SISP merupakan platform dialog berbagai pihak untuk menjalin kolaborasi antara Swedia dan Indonesia guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan (TPN) 2030.

Konferensi SISP berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin dari pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk bertemu dan berbagi pengalaman di berbagai sektor yang bernaung di bawah tema keberlanjutan.

Peresmian SISP yang pertama dilaksanakan pada tahun 2020 dalam rangka memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Swedia dan Indonesia.

Sejak itu, SISP telah menjadi platform yang membawa solusi dan kolaborasi berkelanjutan ke arah yang positif.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investor asing masih harus bersabar untuk bisa menyalurkan investasi di IKN. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini masih memprioritaskan para investor dalam negeri untuk masuk ke proyek ibu kota baru tersebut.

"(Investor asing) bukan enggak ada yang masuk. Harus diingat, sudah ada yang masuk, tapi perintah Presiden yang di cluster A memprioritaskan pengusaha dalam negeri. Agar, yang tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," ujar Menteri Investasi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Bahlil menyebut sejumlah perusahaan dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah tengah antre menanamkan modalnya di IKN. Rencananya, mereka bisa mulai masuk pasca upacara perayaan 17 Agustus 2024.

"Negaranya kan dari Uni Emirat Arab, China, Korea. Mereka kan masuk dalam tahap kedua, setelah tahap pertama ini selesai, setelah kita upacara 17 Agustus. Tapi tanahnya sudah di-clear-kan," ungkapnya.

Melansir laporan Otorita IKN, hingga November 2023 minat investasi ke IKN telah membuahkan 305 surat pernyataan minat (Letter of Intent/LoI), baik dalam dan luar negeri. Terhitung sudah ada 21 investor yang melakukan groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp 35 triliun.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono membahas terkait progres investasi yang ada di Nusantara. Dari 305 LoI yang masuk ke Otorita IKN, terdapat 172 perusahaan nasional/lokal yang berminat dengan proyek IKN. Meski demikian, sedikitnya ada 133 perusahaan luar negeri juga menyampaikan ketertarikannya.

"Dari 305 LoI yang telah diterima oleh Otorita IKN, telah kami lakukan proses uji kelayakan dengan peninjauan dan prioritasi, dimana tidak hanya perusahaan lokal tetapi juga berbagai perusahaan asing yang juga bermitra dengan perusahaan domestik," kata Agung beberapa waktu lalu.