Bos Bapanas: Kita Tidak Bangga Impor Pangan

Ketahanan pangan nasional perlu berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Caranya, dengan memaksimalkan pemanfaatan produksi dalam negeri.

oleh Arief Rahman H diperbarui 20 Des 2023, 21:15 WIB
Diterbitkan 20 Des 2023, 21:15 WIB
Plt Mentan Arief Prasetyo Adi
Plt Mentan Arief Prasetyo Adi/Istimewa.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan opsi impor bahan pangan adalah pilihan terakhir. Meski, ada sejumlah bahan yang perlu dipenuhi stoknya, seperti beras.

Arief mengatakan, sejatinya pemenuhan stok untuk ketahanan pangan perlu didapat sebanyak-banyaknya dari produksi dalam negeri.

“Perlu disampaikan ke masyarakat, bahwa kita tidak bangga melakukan importasi. Jadi ini harus diketahui oleh seluruh pihak, kita tidak bangga. Untuk ketersediaan nasional, kita harusnya memang mempersiapkan dengan baik dengan bersumber dari di dalam negeri. Jadi tetap mengutamakan produksi dalam negeri,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu (20/12/2023).

Menurutnya, ketahanan pangan nasional perlu berlandaskan kemandirian dan kedaulatan pangan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Caranya, dengan memaksimalkan pemanfaatan produksi dalam negeri.

"Jadi untuk komoditas pangan yang bisa kita produksi sendiri dari dalam negeri, kita harus optimalkan. Jadi ekonominya itu jangan ada di luar negeri. Kalau bisa, kita geser ke Indonesia, tentunya di-lead oleh kementerian teknis dan kita dukung bersama-sama. Nah Badan Pangan Nasional lebih ke arah pasca panen,” paparnya.

Arief mengatakan kebijakan impor dilakukan sebagai alternatif terakhir di tengah dinamika produksi dan konsumsi yang mengalami pergeseran akibat perubahan iklim, fenomena El Nino, dan disrupsi akibat dampak pandemi. Sementara Indonesia memerlukan produksi beras yang mampu melebihi dari 1 juta hektar per bulan. Apabila tidak, diperkirakan neraca pangan akan mengalami defisit.

“Kalau kita tidak menanam sampai dengan 1 juta hektar, maka neraca pangan kita defisit. Bapak Presiden Joko Widodo telah perintahkan untuk mempersiapkan produksi dalam negeri. Sebelumnya belum optimal kita kerjakan karena kondisi kekurangan air. Tetapi setelah November dan Desember, utamanya di Desember sudah ada hujan, sudah turun di beberapa tempat. Ini memang agar secara optimal, kita bersama-sama harus mendorong untuk tanam,” kata Arief.

 

Penuhi Kebutuhan

Ptl Kementerian Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi
Ptl Kementerian Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi/Istimewa.

Arief mengaca pada Kerangka Sampel Area oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan areal tanam berada di bawah 1 juta hektar. Proyeksinya, dalam 3 bulan kedepan yang bisa ditanami masih berada di bawah 1 jura hektare.

"Produksinya selama satu bulan akan di bawah angka kebutuhan konsumsi bulanan kita yang ada di 2,5-2,6 juta ton. Karena estimasinya produksi bulanan 900 ribu ton sampai 1,1 juta ton. Nah ini harus diantisipasi oleh kita semua,” kata dia.

Arief menyebut, saat ini pihaknya sedang melakukan penjajakan keeja sama pangan dengan India. Dia komoditas yang disasar adalah beras dan daging kerbau. Dalam hal perberasan, dia ingin mendalami kembali tawaran India sebelum adanya kebijakan pembatasan ekspor dari Pemerintah India.

“Kemudian yang menjadi concern kita dalam kunjungan ke India kali ini adalah kita ingin mengetahui kondisi riil tentang apa yang sebenarnya terjadi mengenai beras India," ucapnya.

"Sebenarnya beberapa waktu lalu, saya bersama Bapak Menteri Perdagangan pernah menerima perwakilan India dan konteksnya saat itu mereka tawarkan beras sebagai penyeimbang trade balance kedua negara. Namun setelah itu, Pemerintah India mengeluarkan kebijakan pembatasan ekspor beras, sehingga ini yang perlu kita dalami,” sambung Arief.

Sementara itu, mengenai daging kerbau, pihaknya sedang pelajari bagaimana supply chain dan beberapa hal yang bisa dibawa ke Indonesia. Misalnya terkait dengan teknologi, pembibitan atau breesing, dan penggemukan atau fattening.

"Ini yang bisa kita lakukan di Indonesia. Kalau kita terus-menerus seperti ini, maka nanti kita akan kehilangan beberapa produk seperti yang sudah terjadi pada kedelai karena kita tidak bisa produksi dalam negeri,” pungkas Arief.

 

Rayu India

5000 Ton Beras Impor Asal Vietnam Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok
Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mendatangkan 5.000 ton beras impor asal Vietnam guna menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang akan digunakan untuk operasi pasar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menjajaki kerja sama pemenuhan cadangan pangan nasional ke India. Utamanya terkait pemenuhan stok beras dan daging di dalam negeri.

Arief mengatakan, India sudah melakukan pembatasa ekspor beras hasil produksinya. Pada sisi yang sama, dia mengatakan Indonesia membutuhkan penguatan cadangan beras lewat importasi, salah satunya India.

"Kami ke India hari ini ingin melakukan penjajakan kembali. Kita ketahui bersama Pemerintah India masih menerapkan pembatasan perdagangan. Penguatan stok yang bersumber dari beras India akan terus kita proses," ujar dia dalam keterangannya, dikutip Rabu (20/12/2023).

Selain soal beras, Arief menyebut ada negosiasi terkait pemenuhan stok daging di Indonesia. Dia pun merayu India untuk mau memasok 150 ribu ton daging kerbau.

"Di samping itu, kita juga dorong pemenuhan ketersediaan daging kerbau sebanyak 150.000 ton untuk kepentingan dalam negeri," ungkap Arief.

 

Pastikan Pasokan

Informasi, Mantan Direktur Utama ID Food ini bakal mengunjungi India hingga 21 Desember 2023. Salah satunya melakukan pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk India Ina Haginingtyas Khrisnamurthi di New Delhi. Dia menyebut hal ini untuk memastikan pasokan pangan ke Indonesia dari negara-negara mitra dagang.

"Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia selalu berupaya memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan untuk kepentingan dalam negeri dan trade balance. Tentunya ini memerlukan dukungan dari banyak pihak dan stakeholder, termasuk dukungan negara sahabat," ujar Arief.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memastikan ketersediaan pangan yang ada di Indonesia berasal dari sumber yang terbaik dan tentunya harga yang kompetitif. Ini juga untuk optimalisasi kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyediaan pangan dalam negeri," sambungnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya