15 Investor Bakal Groundbreaking di IKN Januari-Februari 2024

Liputan6.com, Jakarta - Masalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi tema yang panas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) yang berlangsung pada 22 Desember 2023. Dalam debat tersebut, ketiga cawapres berdiskusi mengenai porsi pendanaan pembangunan infrastruktur IKN antara APBN dan non-APBN.  

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pun menanggapinya. Otorita IKN menargetkan 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (non-APBN). Ia pun yakin target tersebut  bisa tercapai. Akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara pada 2024.

"Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi," katanya dikutip dari Antara, Selasa (2/1/2024). 

Dana pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur itu disebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kurang Rp466 triliun, lanjut dia, dengan hitungan sekitar 19-20 persen berasal dari APBN.

Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sepanjang 2023, menurut dia, 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih kurang Rp 41 triliun.

Investasi di ibu kota negara masa depan Indonesia itu, katanya, antara lain sektor pengembangan energi hijau dan transportasi hijau, serta pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 50 mega watt (MW) untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kota Nusantara.

Kemudian sektor kesehatan di antaranya, pembangunan Rumah Sakit (RS), di antaranya RS Kementerian Kesehatan, RS. Hermina, RS Mayapada, dan RS Abdi Waluyo, sektor pendidikan antara lain, pembangunan Nusantara International School (NIS) dan revitalisasi SD Negeri 02 Sepaku.

"Selanjutnya sektor komersil di antaranya, pembangunan restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta prasarana transportasi udara penunjang Kota Nusantara,' ujarnya.

Tercatat dalam data OIKN sekitar 15 investor bakal melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) sebagai tanda mulai melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia, pada Januari sampai Februari 2024.

Otorita IKN sangat terbuka kepada investor yang sejalan dengan visi ibu kota negara masa depan Indonesia menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, serta kota yang nyaman dan indah untuk ditinggali, kata Bambang Susantono.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah melaksanakan tiga kali groundbreaking proyek investasi swasta yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan nilai investasi mencapai lebih dari Rp 40 triliun hingga akhir tahun 2023.

Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN yang juga Ketua Pelaksana Groundbreaking, Indra Yuwana, menilai proses peletakan batu pertama tersebut jadi bukti kepercayaan investor swasta terhadap proyek IKN.

"Ini merupakan pencapaian yang patut disyukuri, ditengah banyaknya opini negatif terkait investasi di IKN. Groundbreaking ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap IKN nyata adanya," kata Indra dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/12/2023).

Untuk tahun depan, Otorita IKN menargetkan nilai investasi swasta di proyek ibu kota baru tersebut mencapai sekitar Rp 100 triliun pada 2024.

Adapun untuk investasi non APBN di IKN yang sudah tertuang berasal dari berbagai sektor, mulai dari mal, hotel, perkantoran, energi, rumah sakit, sekolah, kampus, dan sistem transportasi.

Sejumlah proyek investasi Non-APBN yang telah dimulai pembangunannya di IKN, antara lain: Konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan ternama di Indonesia, diantaranya Agung Sedayu Group, Salim Group, Mulia Group, Sinar Mas ,Barito Pacific, Adaro Group, Kawan Lama Group, Pulau Intan, Alfa Group, Astra Group.

Kemudian, Vasanta Group, RS Abdi Waluyo, PSSI, RS Hermina, Pakuwon Group, Jakarta International School (JIS), RS Mayapada, PT PLN, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, Wulandari Bangun Laksana (WBL), The Pakubuwono Group, Karya BSH Mandiri, dan Bluebird Group.