Menko Luhut: Dengan Government Cloud, Kasus Korupsi akan Turun

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas GovTech. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.

Dalam Sidang Kabinet tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah merupakan keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Jokowi pun meminta kepada Kemenko Marves, KemenpanRB, Kemendagri, Kementerian BUMN, dan Kominfo menyusun GovTech, penguatan Digital ID, dan optimalisasi Government Cloud sebagai bagian ekosistem Pusat Data Nasional.

“Pembicaraan soal Government Cloud ini dalam memperluas Perpres No. 82 Tahun 2023, semua harus terintegrasi. Kalau sistem ini dibuat, kita dapat memudahkan masyarakat sekaligus kasus korupsi akan turun,” tutur Luhut Binsar  Pandjaitan, Senin (15/1/2024).

Untuk mencapai visi layanan digital Indonesia, pemerintah akan melakukan transformasi Perum Peruri untuk menjadi GovTech berkelas dunia dan menyinergikan BUMN Digital. Aplikasi pelayanan publik ini diciptakan dengan customer experience yang mudah dan informatif.

Selain itu, pemanfaatan Digital ID, dengan begitu NIK dapat digunakan sebagai basis data layanan digital pemerintah, seperti SIM, BPJS, paspor, plat nomor, NPWP, nomor telepon, buku nikah, dan sebagainya. Pemerintah melalui Kemendagri telah menerbitkan SE Mendagri kepada Gubernur/Bupati/Walikota agar daerah dapat ikut berperan dalam percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional.

“Sekali lagi kita berpikir, bagaimana caranya kita mengeksekusi perintah Presiden untuk mewujudkan sistem pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi ini,” ujar Menko Luhut.

Sebagai informasi, sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya, serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Sebelumnya, Perum Peruri sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan bertransformasi menjadi Government Technology Agency atau GovTech Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir berjanji mendukung dengan optimal transformasi tersebut sesuai kewenangannya.

"Tentu ini kehormatan buat kami dari Kementerian BUMN, kita mendapat penugasan untuk percepatan transformasi Perum Peruri untuk menjadi Govtech Indonesia yang kapabel dengan memastikan rekrutmen/mobilitas talenta digital utamanya yang sudah dimiliki BUMN," ujar Erick Tohir di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan rekrutmen atau mobilitas talenta digital ke Perum Peruri diharapkan selesai Januari 2024.

Talenta-talenta tersebut rencananya diambil dari tim digital instansi pemerintah talenta digital BUMN, serta rekrutmen sumber daya manusia Perum Peruri.

Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN telah sepakat untuk bersama mengawal peningkatan kapabilitas Perum Peruri untuk mendukung pelaksanaan penugasan. Tidak hanya dari sisi manajemen talenta, Kementerian BUMN juga akan membantu memastikan hal-hal terkait hukum dan kerja sama yang diperlukan.

"Pada Perpres Nomor 82/2023 sudah memandatkan BUMN Peruri menjadi GovTech yang akan ditransformasi oleh Kementerian BUMN. Timeline sudah disusun, siapa mengerjakan apa, persiapannya apa, sudah dilakukan, dan hari ini ada komitmen luar biasa dari pak Menteri BUMN untuk mengerjakan arahan bapak Presiden," ungkapnya.

Sementara Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi juga siap mendukung lahirnya GovTech dengan memaksimalkan pembangunan Portal Nasional. Budi Arie juga menekankan pentingnya memahami prinsip transformasi digital.

"Prinsip pertama inklusif artinya seluruh warga negara Indonesia harus terlayani tanpa terkecuali. Kedua memberdayakan dan ketiga berkelanjutan. Itu yang penting," ujar dia.

Budi Arie juga berpendapat kehadiran GovTech sangat penting agar digitalisasi layanan pemerintah bisa terpadu dan terintegrasi. Portal Nasional yang dibangun dibawah supervisi Kementerian Komunikasi dan Informatika berbasis citizen-centric, yakni masyarakat menjadi aktor utama dalam pelayanan.

Kementerian Kominfo berperan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan aplikasi SPBE prioritas, sesuai dengan standar pembangunan aplikasi dan interoperabilitas data.

Setidaknya terdapat 9 aplikasi yang menjadi fokus SPBE prioritas. Meliputi, sektor layanan penerbitan SIM dan izin keramaian daring, bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service dan layanan aparatur negara.