Bersih-Bersih BUMN, Erick Thohir Gaet BPKP

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Kantor Pusat BPKP, Jakarta (4/3/2024).

Penandatanganan MoU ini untuk pengembangan, penerapan, serta penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di BUMN.

Dikatakan Ateh, nota kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian intern yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN.

Menurut dia, BPKP selaku auditor presiden menyambut baik komitmen ini dan siap melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka mengawal peran strategis BUMN sebagai agent of development sekaligus value creator.

"Saya berharap langkah ini dapat memicu rantai kerja sama berkelanjutan bagi upaya penguatan tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih," ujar Ateh.

Sementara Erick Thohir turut mengapresiasi pendampingan yang dilakukan BPKP dan berharap BPKP terus mengawal upaya BUMN menjadi agent of change.

Transformasi BUMN

Erick menekankan, berbagai transformasi yang dijalankan BUMN saat ini belum selesai. Sebagai benteng ekonomi nasional yang dihadapkan pada gejolak ekonomi global, perusahaan pelat merah harus semakin efisien dan kompetitif, di mana keduanya akan tercapai apabila dilandasi dengan kondisi kesehatan BUMN yang baik.

"Kita sekarang terus mendorong perbaikan mekanisme pengelolaan perusahaan lebih baik," tegas Erick.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam kesempatan ini, Burhanuddin menggarisbawahi pentingnya pengendalian intern untuk pencegahan korupsi di BUMN. Burhanuddin berharap melalui MoU, BUMN dapat melakukan perbaikan tata kelola.

Selain penandatanganan MoU antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dilaksanakan pula penandatanganan MoU antara Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah dengan 33 Direktur Utama BUMN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan harga BBM yang berada di bawah kelolaan PT Pertamina (Persero) tidak akan naik hingga Juni 2024. Meskipun, sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM semisal Shell Indonesia dan BP AKR terus mendongkrak harga BBM miliknya selama beberapa bulan terakhir. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, situasi daripada dunia saat ini memang tidak menentu. Itu tercermin dari harga beras yang sempat menanjak di pasaran, walaupun ia mengklaim itu kini sudah mulai melandai. 

"Kita, yang saya dapat laporan dari Bulog, sekarang harga beras di pasar-pasar grosir sudah mulai stabil. Tapi yang pasar lainnya ini lagi dikerjakan sama Bulog dan Badan Pangan (Nasional)," ujar Erick Thohir di Kantor Pusat BPKP, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Oleh karenanya, ia menilai pemerintah bakal menjaga harga BBM yang juga turut mempengaruhi harga komoditas lain, untuk urusan biaya logistik. 

"Bersamaan juga sekarang harga dari BBM ini naik-turun juga. Kita coba jaga supaya jangan masyakarat terbawa, terkena dampak, ini yang kita lagi coba seimbangkan," kata Erick Thohir. 

Namun begitu, Erick belum angkat suara terkait penyediaan anggaran tambahan untuk menopang subsidi BBM kepada Pertamina. 

Ia menekankan, pemerintah akan terus berupaya agar tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga. Sehingga Indonesia tidak terjerembap ke jurang resesi seperti negara-negara besar semisal Jepang dan Inggris. 

"Pasti saja adjustment. Tapi selama kita bekerja sama, seluruh kementerian untuk berpihak dengan policy ke rakyat, kita tidak boleh bilang untuk dan tidak untung. Hari ini kita harus jaga kestabilan ekonomi Indonesia. Jepang sudah mulai krisis, Inggris, ekonomi China," tuturnya. 

"Jadi sementara belum ada keputusan mengenai BBM itu. Jadi BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, beban di rakyat hari ini kita harus jaga. Jadi kebijakannya seperti itu," tegas Erick Thohir.