Sri Mulyani Tekankan Reformasi Seiring Perjalanan Jadi Negara Maju Tak Mudah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mencanangkan target Indonesia bertransformasi jadi negara maju, atau negara berpendapatan tinggi pada 2045. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, itu bukan perkara gampang.

Sri Mulyani menilai, berpindah menjadi negara berpendapatan tinggi tentu perjalanan tidak mudah. Banyak sekali dokumen-dokumen kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah RI menyebutkan hal ini. 

"Melihat dari pengalaman negara lainnya, banyak negara ternyata gagal atau tidak berhasil untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara berpendapatan tinggi, dan mereka tetap menjadi negara berpendapatan menengah. Oleh karenanya disebut sebagai middle income trap," kata Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum 2024, Selasa (5/3/2024).

Merujuk dokumen yang ditampilkannya, Sri Mulyani memberi contoh China dan Argentina yang secara status pada 2022 masih gagal berkembang menjadi negara maju. 

Lantaran, tingkat pendapatan nasional bruto per kapita Argentina masih USD 11.600, sementara China USD 12.900. Itu belum menembus batas sebagai negara berpendapatan tinggi sesuai hitungan Bank Dunia, dengan gross national income per capita di level USD 13.845.

"Beberapa negara terjebak dalam berpendapatan menengah ini. Namun beberapa negara berhasil mengatasi tantangannya, bahkan mereka mendapat keuntungan dari rantai pasok globalnya," imbuhnya. 

Sri Mulyani menilai, jika sebuah negara ingin meningkatkan pendapatannya, mereka juga harus memberikan bauran kebijakan yang tepat guna menjaga stabilitas dan kredibilitas ekonomi. Sang Bendahara Negara juga turut menekankan perlunya reformasi. 

"Sekaligus pada saat yang sama mereka melakukan reformasi secara mendalam. Sehingga rantai pasok mereka akan bisa menarik bagi negaranya," ia menambahkan.

Agar Indonesia bisa mencapai tingkat pertumbuhan negara berpendapatan tinggi, Sri Mulyani mengingatkan, tentu saja ada syarat-syarat atau kondisi yang harus dipenuhi di tingkat kebijakan makro dan level yang harus dipenuhi secara kuat dan stabil. 

"Di saat yang sama, reformasi struktural juga harus dilakukan dengan penuh ambisi," tegas Sri Mulyani. 

"Tantangan kita akan terus berlanjut, tentang bagaimana memelihara tingkat pertumbuhan ini. Digitalisasi, populasi yang menua, perubahan iklim, hal-hal ini semua menjadi fenomena yang sangat penting untuk bisa diatasi," tuturnya. 

Sebelumnya diberitakan, usul Pemerintah Indonesia guna mendorong strategi ketahanan pangan melalui kebijakan public stockholding dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM 13) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada 26-29 Februari 2024, belum mencapai konsensus.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono menjelaskan, public stockholding merupakan satu bentuk kebijakan untuk mengisi stok ketahanan pangan dari suatu negara. Namun, tujuannya bisa bermacam-macam.

"Untuk komersial bisa, ataupun untuk memastikan bahwa mereka punya cadangan bahan pangan pokok utama. Yang memang tujuannya untuk mendukung ketahanan pangan negara tersebut," ujar Djatmiko dalam sesi teleconference, Selasa (5/3/2024).

Indonesia sebagai koordinator G33 kencang menyuarakan public stockholding untuk memastikan ketahanan pangan. Djatmiko meneruskan, strategi ini sebenarnya sudah lama sekali dipraktikan oleh negara-negara maju anggota WTO.

"Jadi kita juga belajarnya dari negara-negara maju yang dulu mengajari kita, pada saat sebelum kita merdeka itu sudah ada. Kita negara berkembang belajar dari negara maju juga. Apakah selama ini negara maju itu mempraktikkan atau tidak, itu urusan terpisah," ungkapnya.

Sayangnya, ide kebijakan tersebut belum diamini oleh seluruh negara anggota WTO. Sebagian negara khawatir jika program ketahanan pangan digaungkan, itu berpotensi mengganggu pasar perdagangan internasional.

"Kalau itu seandainya dianggap mendistorsi perdagangan, nanti kan jadi problematik. Ini lah yang kita perjuangkan, karena suaranya ada negara yang punya pandangan lain, lebih kepada kekhawatiran sebenarnya, bahwa ini akan mendistorsi perdagangan," kata Djatmiko.

"Jadi battle-nya sebenarnya di situ. Tapi kita mengusung public stockholding, atau sebenarnya mengusung ketahanan pangan itu bisa memastikan bahwa tidak ada celah terjadinya kebocoran, yang pada akhirnya bisa mendistorsi. Kita memberi contoh, you can look to our experience," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI), Budi Gunadi Sadikin, menghadiri kegiatan Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024. Persiapan keberangkatan ini adalah bagian dari pembekalan yang harus diikuti oleh peserta penerima LPDP.

Menkes Budi memberikan pembekalan dan berdiskusi langsung dengan peserta PK penerima LPDP. Dalam diskusi tersebut, Menkes menyoroti kriteria yang harus dipenuhi Indonesia untuk mencapai status negara maju, yang merupakan target pada tahun Indonesia Emas 2045.

Menkes Budi menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita sebesar 13 ribu dolar AS per tahun atau setara dengan rata-rata Rp15 juta per bulan. Dia menegaskan bahwa Indonesia saat ini masih di bawah target tersebut dengan pendapatan per kapita sekitar Rp5 juta per bulan.

"Coba tanya (orang) di sebelahnya, gajinya berapa? Kalau masih di bawah Rp15 juta, berarti kita masih berada di negara berkembang. Jadi, kalau kita mau jadi negara maju, mesti Rp15 juta per bulan," kata Menkes dikutip dari Sehat Negeriku pada Minggu, 3 Maret 2024.

Menkes Budi juga membahas pentingnya memanfaatkan peluang besar, seperti windows of opportunity, untuk mencapai status negara maju. Lihat saja Korea, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Menkes menjelaskan bahwa puncak bonus demografi, ketika persentase penduduk usia produktif mencapai titik tertinggi, merupakan waktu yang penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang besar. 

Menkes Budi menyoroti risiko terjebak dalam middle income country jika negara tidak berhasil memanfaatkan puncak bonus demografi. Indonesia diharapkan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2030.

Selain itu, Menkes Budi memberikan pesan kepada para peserta PK LPDP untuk menghilangkan budaya ketidakmampuan berkolaborasi yang masih ada di masyarakat Indonesia. Menkes Budi menutup diskusi dengan harapan para peserta dapat belajar dengan baik di universitas tujuan mereka dan tetap sehat setelah menyelesaikan pendidikan mereka untuk dapat kembali berkontribusi kepada Indonesia.

Pada PK angkatan ke-226, terdapat 39 orang dari bidang kesehatan yang akan melanjutkan pendidikan mereka baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan universitas yang berbeda-beda.