Suku Bunga BI Naik, Siap-siap Harga Barang Ikut Terdongkrak

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi sebesar 6,25% pada hari ini. Kenaikan suku bunga ini memberikan dampak besar bagi ekonomi nasional

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menjelaskan, dengan kebaikan suku bunga ini setidaknya tiga hal yang akan menjadi tantangan. Pertama, kebijakan perbankan yang cenderung akan menaikkan suku bunga kredit, sehingga di sektor usaha akan mengalami kenaikan cost of fund.

"Hal ini akan mendorong kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) atas produksi. Inilah hal pertama yang perlu dimitigasi, yaitu timbulnya inflasi karena kenaikan harga pokok produksi atau cost push inflation," jelas dia kepada Liputan6.com, Rabu (24/4/2024).

Hal kedua yang menjadi tantangan adalah pelemahan daya beli masyarakat. Dengan semakin sedikitnya likuiditas dan potensi kenaikan harga barang, maka daya beli masyarakat akan mengalami tekanan. Apalagi pemerintah juga mempunyai ruang fiskal yang relatif terbatas untuk menopang daya beli masyarakat dengan skema bantuan sosial (bansos).

Tantangan ketiga adalah pelambatan ekonomi. Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus pasca pandemi, karena bisa di atas 5%. Tetapi, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi ini sedang menghadapi masalah, yaitu tren yang menurun. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi secara agregat mencapai 5,31% dan tahun 2024 "hanya" mencapai 5,05%.

"Tren menurun ini diharapkan kembali bisa rebound di tahun 2024, sehingga pemerintah membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi pada angka 5,2%. Ketika pemerintah membuat kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan, semakin tidak mudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan," jelas dia.

Dengan adanya hal tersebut pemerintah perlu membuat program dan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Untuk mengendalikan inflasi dan bisa tetap dalam kisaran 2,5% plus minus 1%, pemerintah perlu membuat ekosistem bisnis yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, dengan melibatkan semua stakeholder ekonomi yang ada.

Termasuk untuk sektor pertanian, perkebunan, maritim, energi dan lainnya.

Sedangkan, untuk menghindari crowding out, pemerintah harus fokus dengan menawarkan investasi jangka panjang yang lebih menarik, dibandingkan dengan investasi jangka pendek. Investasi jangka panjang ini harus ditopang dengan kemudahan berusaha dan insentif yang tepat sasaran.

Sedangkan, untuk sisi penguatan nilai rupiah, pemerintah harus fokus dan konsisten dengan transformasi ekonomi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. Selanjutnya secara bilateral perlu membangun kesepakatan untuk transaksi dagang dengan mata uang lokal, atau dedolarisasi.

Kenaikan tingkat suku bunga acuan, secara umum akan menimbulkan dampak tantangan ekonomi. Pemerintah perlu melakukan penguatan ekonomi, agar bisa mencapai target pertumbuhan dan indikator makro ekonomi yang diproyeksikan.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mekan suku bunga di kisaran 6,25% pada bulan April 2024. Keputusan itu dibuat usai Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dilaksanakan pada 23 dan 24 April 2024.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 23 dan 24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 6,25%, Suku Bunga Deposit Facility naik sebesar 25 basis poin 5,5% dan Suku Bunga Lending Facility naik sebesar 25 basis poin menjadi 7%," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil RDG April 2024, disiarkan Rabu (23/4/2024).

Gubernur BI mengatakan, kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari kemungkinan memburuknya resiko global, serta sebagai langkah preventif dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam 2,5+-1% pada tahun 2024 dan 2025, sejalan dengan stand kebijakan moneter yang pro stability.

"Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," sambungnya.

Selain itu, kebijakan makroprudensial longgar juga terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga, jelas Perry Warjiyo.

"Kebijakan sistem pembayaran  diarahkan untuk tetap memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran," bebernya.

Ia melnambahkan, "untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makropruensial dan sistem pemabayaran".