Belanja Negara Tembus Rp 611,9 Triliun Sejak Awal Tahun, Dikerek Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan ada peningkatan belanja negara pada kuartal I-2024 ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terjadi karena adanya penyelenggaraan Pemilu 2024.

Sri Mulyani mencatat, pada sisi belanja negara memang terlihat adanya peningkatan sebesar 18 persen dari periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Q1 ini masih mengalami surplus.

"Kalau kita lihat belanja kuartal I, yaitu Januari-Maret 18 persen kenaikan dari tahun sebelumnya. Ini berarti cukup banyak belanja-belanja yang cukup front-loading seperti penyelenggaraan pemilu," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Jika dilihat dari alokasi belanja tahunan, dia mencatat penggunaan anggaran oleh pemerintah baru 18,4 persen dari pagu anggaran. Secara nominal, angka belanja pemerintah di kuartal I-2024 mencapai Rp 611,9 triliun.

"Dari sisi belanja, Rp 611,9 triliun, atau dalam hal ini 18,4 persen dari pagu belanja tahun ini sudah dibelanjakan," kata dia.

Selanjutnya, dari sisi penerimaan negara, tercatat ada pengumpulan sebanyak Rp 620,01 triliun. Angka ini berarti 22,1 persen dari target tahun jni.

"Ada penurunan 4,1 persen seperti diketahui bahwa 2022-2023 growth dari penerimaan negara itu sangat tinggi. Jadi walaupun kita memahami akan ada koreksi kita tetap hati-hati," ucapnya.

Kinerja belanja negara dan pendapatan negara tadi nyatanya masih dalam kategori surplus. Ini terlihat dari data yang dikantongi Sri Mulyani. "Posisi total dari APBN kita masih surplus Rp 8,1 triliun atau 0,04 persen dari GDP. Dari sisi keseimbangan primer, surplus Rp 122,1 triliun," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi anggaran pemilihan umum atau Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 adalah Rp 23,1 triliun atau 60,3 persen dari total pagu anggaran Rp 38,3 triliun. Ini artinya anggaran pemilu 2024 tersisa Rp 15,2 triliun.

"Untuk tahun ini yang Rp 38,3 triliun sudah direalisasikan Rp 23,1 triliun, ini artinya 60,3 persen, karena memang pemilu 14 Februari kemarin, dan belanjanya memuncak pada Januari, Februari, sampai dengan pemilihan suara," kata Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita Periode 15 Maret 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (25/3/2024).

Bendahara negara ini mengatakan, anggaran tersebut digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) sebesar Rp 21,2 triliun.

"Ini untuk KPU dan Bawaslu sendiri Rp 21,2 triliun sudah membelanjakan sampai 29 Februari lalu," ujarnya.

Untuk rinciannya, belanja yang digunakan kedua lembaga tersebut untuk keperluan honorarium Badan Adhoc, honorarium pengawas Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, kebutuhan saran IT pemilu, pengawasan pemungutan dan pengawasan suara hasil Pemilu, penawaran logistik, operasional pengawas Adhoc, dan pengawasan penetapan hasil pemilu.

Selain itu, anggaran juga digunakan melalui 14 K/L lain sebesar Rp 1,9 triliun untuk keperluan pengamanan pemilu oleh TNI/POLRI, pemenuhan Almatsus pengaman pemilu, operasi keamanan siber dan event pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada tahapan pemilihan umum dan pemilihan, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu, dan pemantauan persidangan perkara pemilu.

Secara keseluruhan, anggaran Pemilu 2024 terhitung sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 tembus Rp 71,3 triliun. "Alokasi untuk seluruh penyelenggaraan pemilu dari mulai persiapan tahun 2022 sampai 2024 adalah Rp 71,3 triliun," pungkasnya.