JR Connexion Dipastikan Beroperasi Lagi Usai Sopir Mogok Kerja, Tapi Jadwal Berubah

Liputan6.com, Jakarta - Layanan Damri Jabodetabek Residence Connexion (JR Connexion) dipastikan akan beroperasi kembali mulai Senin, 3 Juni 2024, pekan depan. Namun, akan ada penyesuaian jadwal dan jumlah armada yang beroperasi.

Diketahui, ratusan sopir atau pramudi Damri Transjabodetabek itu menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta untuk mengadukan dugaan pemotongan upah secara sepihak. Akibatnya, layanan Transjabodetabek atau JR Connexion terhenti pada Jumat, 31 Mei 2024, kemarin.

Kepala Sub Divisi Humas dan TJSL Damri, Yunita Mokogita memastikan operasional layanan akan berlanjut pekan depan. Pihaknya akan mengumumkan operasional JR Connexion pada Senin (3/6/2024).

"Tidak ada pemberhentian operasional kedepannya, Kami akan segera memberikan konfirmasi pada Senin terkait jadwal operasional terupdate melalui IG resmi dan Press Release Damri," kata Yunita saat dikonfirmasi Liputan6.com, Sabtu (1/6/2024).

Meski dipastikan beroperasi lagi, Yunita menyebut akan ada penyesuaian yang dilakukan. Diantaranya, penyesuaian jadwal operasional layanan dan armada yang akan digunakan.

"Tidak ada layanan yang diberhentikan, semua layanan tetap berjalan namun akan ada penyesuaian time table dan unit yang beroperasional," jelasnya.

Sebelumnya, manajemen Damri meminta maaf atas kendala operasional JR Connexion. Diakui perusahaan kalau persoalan dengan para pramudi akan diselesaikan secara internal.

Layanan Jabodetabek Residence Connexion (JR Connexion) ramai jadi sorotan setelah setop operasiol sementara pada Jumat, 31 Mei 2024, kemarin. Hal tersebut lantaran para sopir bus atau pramudi melakukan aksi mogok kerja.

Berhenti operasinya Damri JR Connexion itu turut mengundang sorotan warganet di media sosial. Tak sedikit yang mengeluhkan akses transportasi di Jabodetabek tersebut.

Corporate Secretary Damri, Chrystian R. M. Pohan meminta maaf atas kondisi yang merugikan pengguna jasa tersebut.

"Manajemen DAMRI menyesalkan adanya pemberhentian layanan JR Connexion tersebut. Kami menyadari bahwa hal ini telah mengecewakan banyak pihak terutama pelanggan setia layanan JRC. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini," ujar Chrystian dalam keterangannya, dikutip Sabtu (1/6/2024).

Menurut informasi yang dihimpun, para pramudi JR Connexion mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta pada Jumat (31/5/2024). Tujuannya, meminta bantuan agar ada mediasi terkait upah yang diduga diberikan di bawah UMR.

Chrystian menyampaikan, pihaknya menindaklanjuti hal tersebut dengan penyelesaian di tingkat internal. Dia berharap polemik ini bisa selesai dan tidak mengganggu operasional Damri JR Connexion kedepannya.

"Untuk mencegah hal serupa, pihak manajemen DAMRI telah melakukan upaya dan itikad baik dalam menyelesaikan secara internal," kata dia.

"Manajemen DAMRI berharap kendala ini dapat segera diselesaikan dengan solusi terbaik sehingga para pihak terkait terutama masyarakat dapat tetap terlayani," sambungnya.

Sebelumnya, sejumlah sopir Damri Transjabodetabek atau JR Connexion melakukan unjuk rasa di kantor Disnaker DKI Jakarta. Tujuannya mengadukan dugaan pemotongan gaji secara sepihak oleh manajemen Damri.

"Ini adalah pramudi-pramudi dari SBU Transjabodetabek Perum Damri. Jadi kami disini ingin mengadukan nasib kami ke Dinas Ketenagakerjaan DKI bidang pengawasan supaya Disnaker bisa melakukan mediasi tentang pembayaran upah di bawah UMR," ucap Koordinator Aksi, Salvador P, dikutip Sabtu (1/6/2024).

Dia mengakui sebelumnya sudah mencoba melakukan mediasi antara para pekerja dan manajemen Perum Damri. Namun, pertemuan kedua belah pihak tersebut diakui tak menemukan titik terang.

"Jadi sudah kami lakukan berbagai mediasi dengan perusahaan tetapi memang kami tidak mendapatkan hasil dan kami memang mendapatkan keputusan sepihak atau yang merugikan kami," kata dia.

"Itikad terakhir yang kami lakukan adalah mengadukan nasib kami, karena kami sadar bahwa tidak ada satu badan pun atau serikat yang akan melindungi dan membela hak kami. Satu-satunya adalah Disnaker. Semoga aksi kami bisa didengar pimpinan Damri dan secepatnya permasalahan ini bisa selesai," harapnya.