Capai Target di 2023, Erick Thohir Bidik Dividen BUMN 2024 Tembus Segini

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berhasil melakukan transformasi BUMN. Salah satu indikatornya, dividen BUMN kepada negara terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kita merencanakan pada 2024 itu dividen ditargetkan sebesar Rp 85 triliun atau naik dari Rp 81 triliun (dividen 2023)," ujar Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Dikutip Sabtu (8/6/2024).

Erick mengatakan capaian apik BUMN merupakan buah dari kolaborasi yang baik antarpihak. Erick menyebut peran penting Komisi VI DPR yang selalu mengawal dan mendukung program BUMN, kerja sama kementerian dan lembaga lain, serta direksi dan komisaris BUMN yang bekerja keras melakukan transformasi. Juga komitmen semua tim di Kementerian BUMN untuk mewujudkan target.

Erick memastikan program bersih-bersih BUMN terus berjalan

"Tadi seperti disampaikan teman-teman di Komisi VI, meski 90 persen ini kasus lama, tapi kami berkomitmen untuk melakukan bersih bersih BUMN terhadap oknum oknum tanpa pandang bulu bersama pihak kejaksaan, KPK dan Kepolisian. “ kata Erick.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjelaskan pihaknya tidak pernah tutup mata terkait kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan pelat merah. Menurut Erick Thohir, dalam menangani kasus-kasus secara aturan sama.

“Saya tidak pernah bilang kita sempurna, memang kalau ada oknum-oknum kita tindak tegas," ujar Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Erick menambahkan, jika masih ada oknum-oknum di BUMN akan ditindak secara tegas, Misalnya, ketika Kementerian BUMN berbicara pada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berkolaborasi langsung dengan kejaksaan pada kasus Indofarma.

Erick juga menjelaskan ada hal-hal lain yang terus pihaknya check and balance, seperti peringatan dini laporan keuangan yang akan langsung dilaporkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar segera ditindaklanjuti.

“Kita berupaya bersih-bersih ini dijalankan dan terima kasih atas dukungan selama ini, tapi saya tidak bisa menutup mata memang masih ada 90 persen kasus lama, ternyata ada juga 10 persen ada kasus baru. Kita coba berikan solusi,” pungkasnya.

Pada Rapat Kerja bersama tersebut, sebelumnya Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK mengatakan 90 persen masalah yang ada di BUMN adalah sebuah warisan masalah dari kepemimpinan sebelumnya.

"Masyarakat kalau tidak baca detailnya mungkin kok BUMN banyak masalah, padahal memang saya kira 90 persen masalah itu terjadi sudah sejak dulu sebelum Pak Erick dan Mas Tiko ini menjabat," kata Amin.

Amin menuturkan beberapa masalah di BUMN seperti Jiwasraya, Asabri, Garuda, Dapen BUMN. Kemudian kasus PT Timah yang berlanjut dan kasus Antam yang tengah ramai saat ini.

Sebelumnya, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mendapat sorotan. Kali ini adalah PT Kimia Farma Tbk (KAEF) yang mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Dugaan sementara kerugian yang besar di Kimia Farma terjadi karena adanya rekayasa keuangan.   

Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, Kementerian BUMN tengah menyelidiki penyebab Kimia Farma rugi hingga triliunan. Dugaan sementara kerugian tersebut karena adanya rekayasa keuangan dari anak usaha.

“Kimia Farma juga demikian. Ada inilah, rekayasa keuangan,” kata Arya dikutip dari Antara, Kamis (6/6/2024).

Kementerian BUMN sudah menemukan adanya dugaan rekayasa keuangan pada anak Kimia Farma. Namun, dia tidak menyebut secara rinci anak perusahaan tersebut. “Temuannya udah ada, tinggal diproses aja,” ucap Arya.

Arya menjelaskan, rekayasa keuangan yang diduga dilakukan anak usaha Kimia Farma itu berbeda dengan yang terjadi pada dugaan kasus fraud pada PT Indofarma.

“Itu beda, dia (anak usaha Kimia Farma), rekayasa keuangan. Beda sama kalau Indo (Indofarma) itu kan uangnya hilang, diambil, kalau ini kan dia rekayasa, menggelembungkan,” jelas Arya.

Lebih lanjut, Arya menjelaskan, bentuk rekayasa keuangan yang diduga dilakukan oleh anak usaha Kimia Farma yaitu seakan-akan hasil penjualan atau distribusi berjalan baik. Tetapi pada kenyataannya hasil penjualan tidak berjalan baik.

“Misalnya di distribusi distribusi dan sebagainya, seakan-akan penjualan semua bagus padahal enggak. Anaknya si KF (Kimia Farma),” tutur Arya.

Arya mengungkapkan bahwa temuan dugaan rekayasa keuangan tersebut berdasarkan hasil audit internal PT Kimia Farma.

“Itu hasilnya kalau nggak ada audit dari internalnya KF (Kimia Farma) mana dapat itu, karena yang audit internal makanya didapat itu,” ungkap Arya.

 Lebih lanjut area menambahkan bahwa permasalahan lain yang terjadi di kimia Farma yaitu banyaknya pabrik yang dibangun tetapi dinilai tidak efisien.

“Dan di samping itu juga KF (Kimia Farma) ada juga problem di pabriknya. Yaitu kebanyakan pabrik, enggak efisien. Makanya dari 10 pabrik bakal tinggal lima pabrik yang dikelola. Iya, jadi enggak efisien lah pokoknya, dulu itu terlalu banyak bangun pabrik. Padahal enggak butuh,” demikian Arya menjelaskan.