Indonesia 'Main Cantik' Hadapi Trump, Saham-Saham Ini Punya Prospek Cerah

Liputan6.com, Jakarta Sejumlah emiten di sektor energi, agribisnis, dan teknologi diproyeksikan akan mendapat angin segar dari strategi dagang terbaru Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif impor Amerika Serikat.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan serangkaian strategi untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan sekaligus meredam dampak negatif dari kebijakan proteksionis tersebut.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata mencatat, strategi yang disiapkan mencakup peningkatan impor komoditas strategis dari AS, relaksasi regulasi dalam sektor teknologi informasi dan komunikasi, hingga insentif perpajakan bagi produk-produk tertentu asal Negeri Paman Sam.

Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyeimbangkan angka ekspor-impor, tetapi juga membuka ruang bagi investasi, kolaborasi industri, serta transformasi digital di tanah air.

Dampak dari manuver diplomatik ini diperkirakan akan merembet ke berbagai sektor dalam negeri, termasuk industri energi, pangan, dan teknologi. Peluang dan tantangan pun akan muncul, seiring terbukanya akses terhadap bahan baku dan perangkat teknologi dari AS.

Dampak Strategi Dagang AS terhadap Emiten Indonesia

Berdasarkan rencana pemerintah untuk meningkatkan impor LNG, LPG, kapas, dan kedelai dari AS serta relaksasi TKDN di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ada dua area yang berpotensi berdampak pada kinerja emiten.

Untuk menjaga hubungan dagang dan meredam efek tarif ekspor dari AS, Indonesia berniat menyeimbangkan neraca perdagangan dengan cara meningkatkan impor barang tertentu dari AS, termasuk LNG, LPG, kapas, dan kedelai.

• LNG & LPG

Diversifikasi pasokan dari Amerika Serikat memberi peluang bagi Indonesia untuk memperluas impor LNG dan LPG. Namun, dampaknya sangat bergantung pada fluktuasi harga global. Jika harga tetap kompetitif, emiten seperti PGAS dan ELSA berpotensi memperoleh keuntungan dari sisi volume dan efisiensi distribusi.

• Kapas

Potensi peningkatan pasokan kapas dari AS bisa menurunkan biaya bahan baku industri tekstil. Tapi, hal ini juga tergantung kelancaran rantai logistik dan dinamika harga global. Sayangnya, dua emiten besar di sektor ini — PBRX dan SRIL — kini tidak lagi menjadi sorotan pasar, terutama karena SRIL sudah bangkrut.

• Kedelai

Harga kedelai impor sangat mempengaruhi profitabilitas sektor agribisnis dan pakan ternak. Stabilitas harga dan pasokan dari AS bisa jadi angin segar bagi saham perusahaan seperti CPIN dan JPFA, yang sangat bergantung pada bahan baku ini untuk menjaga margin tetap sehat.

"Jika pemerintah benar-benar menurunkan tarif PPh dan PPN atas produk-produk ini dari AS, margin operasional emiten terkait bisa mendapat angin segar," kata Liza dalam risetnya, dikutip Rabu (16/4/2025).

Untuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK), rencana pemerintah untuk melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memberi ruang bagi lebih banyak produk teknologi asal AS masuk ke Indonesia — memberi peluang ekspansi besar bagi sejumlah emiten.

• Distribusi Produk TIK

Kemudahan impor perangkat elektronik membuat distributor seperti ERAA lebih efisien dari sisi stok dan bisa menawarkan teknologi terbaru ke pasar domestik lebih cepat.

• Infrastruktur Digital dan Data Center

Perusahaan seperti DCII dan EDGE diuntungkan karena tak lagi dibebani kewajiban TKDN yang ketat, memungkinkan mereka memakai perangkat keras dari AS dan mempercepat ekspansi cloud serta jaringan digital.

• Jasa Software dan Integrator

Pelonggaran aturan membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan perusahaan teknologi global. Bagi MTDL, ini berarti solusi digital bisa disediakan lebih cepat dan kompetitif — mendorong percepatan proyek digitalisasi, termasuk smart city dan BUMN.

"Pelonggaran TKDN bisa membuat proyek-proyek digital seperti smart city, digitalisasi BUMN, hingga cloud nasional jadi lebih feasible — terutama bagi emiten yang bergerak di sektor integrasi teknologi dan infrastruktur," ulas Liza.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, Tim lobi tingkat tinggi Indonesia bakal melawat ke Amerika Serikat (AS) untuk merespons kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sejumlah strategi pun disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi tarif impor Trump.

Untuk menghadapi tarif impor Trump, Airlangga mengatakan tim lobi akan menyeimbangkan selisih nilai ekspor dan impor (delta) dalam neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan impor dari AS.

Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga kapas, dan kedelai. Namun, Airlangga tak merincikan besaran impor yang akan ditingkatkan Indonesia dari AS.

Informasi saja, konsumsi kedelai nasional saat ini diperkirakan sekitar 2,6 juta-2,7 juta ton per tahun. Lebih dari 90% kebutuhan kedelai tersebut dipenuhi dari impor dan sisanya dari dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama 11 bulan pertama tahun 2024 (Januari - November) impor kedelai Indonesia mencapai 2,56 juta ton atau naik 23% dibanding periode yang sama di tahun 2023, sebesar 2,08 juta ton.

"Angka ini sudah jauh melampaui volume impor kedelai selama tahun 2023, yaitu sebesar 2,27 juta ton. Diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2024, total impor kedelai dapat mencapai 2,7 juta ton," ungkap Liza.

Kebanyakan impor kedelai Indonesia berasal dari Amerika Serikat (AS), lainnya juga dari Kanada, Argentina, dan Brasil. Sedangkan penghasil kedelai domestik nomor satu adalah Jawa Timur yang mengkontribusikan 40% dari kebutuhan nasional.

Airlangga juga menyatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan investasi di Negeri Paman Sam. RI pun siap melakukan deregulasi kebijakan non-tariff measure melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi dari AS.

Dalam negosiasi dengan AS, pemerintah juga berencana menerapkan relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk-produk tertentu dari AS. Indonesia sendiri mengenakan tarif maksimum kepada AS sebesar 5%.