Minta Anggaran Rp 14 Triliun, AHY Beri Penjelasan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap alasan Kementerian ATR/BPN meminta anggaran hingga Rp 14 triliun di tahun 2025. Misalnya, ada sejumlah target sektor pertanahan yang dinilai perlu digenjot.

Hal ini turut berkaitan dengan percepatan program reforma agraria yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 lalu. AHY mengakui dalam konteks anggaran ada penurunan dari tahun lalu.

"Kami dialokasikan sebesar kurang lebih Rp 6,5 triliun, berkurang dari tahun lalu di angka Rp 7,3 triliun. Pengurangannya sekitar Rp 800 miliar kalau ditanya cukup atau tidak cukup ya pasti kita berharap ada tambahan sehingga mencukupi apa yang kami sedang jalankan," kata AHY usai Reforma Agraria Summit 2024, di Sanur, Bali, Sabtu (15/6/2024).

Dia mengatakan, Komisi II DPR RI telah menyetujui adanya usulan itu. Dia menegaskan ada sejumlah urgensi percepatan sektor pertanahan, sehingga membutuhkan tambahan anggaran.

Mulai dari percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), refistribusi tanah, hingga di sektor tata ruang. Pada sektor tata ruang tadi, AHY masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang capaiannya baru 25 persen dari target yang ditetapkan.

"Ingat kita masih punya PR mencapai 2.000 RDTR, rencana detail tata ruang. Itu tidak mudah, per hari ini kita baru 500 sekian artinya masih baru baru sekitar 25 persen, nah untuk mengejar hingga 100 persen butuh sumber daya, butuh anggaran," tegasnya.

Menurutnya, dengan penataan RDTR ini bisa membuka peluang investor bisa mengucurkan dananya. Harapannya, investasi yang masuk bisa juga menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Mengapa ini penting? misalnya karena dengan itu kita bisa lebih menghidupkan dan memudahkan para investor untuk menanam modal dan capital-nya di Indonesia. Nah ini penting dan mutlak untuk dijalankan," ujar AHY.

Lebih lanjut, guna menutup kebutuhan tadi, AHY mengaku sudah mengajukan pinjaman lunak ke Bank Dunia. Nilainya mencapai USD 635 juta atau setara Rp 10,3 triliun.

"Untuk mendapatkan semacam skema bantuan atau pinjaman lunak yang digelar dengan mekanisme yang baik 5 tahun ke depan. Sehingga mudah-mudahan juga bisa memberikan support terhadap kegiatan Reformasi dan menuntaskan target-target kami," ungkapnya.

Permohonan pinjaman ini jadi salah satu upaya ditengah adanya alokasi anggaran kepada setiap Kementerian/Lembaga. Anak Sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini menyadari banyak prioritas pembangunan lain, selain Kementerian ATR/BPN.

"Kami juga tentu sangat bersimpati pada prioritas anggaran pemerintah yang lainnya karena kan bukan hanya Kementerian ATR BPN yang punya prioritas ada juga maksudnya yang lain juga punya prioritas. Kami mencoba untuk dari mana kira-kira bisa mencari anggaran lain," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang sepakat jika anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ditambah. Sehingga totalnya menjadi Rp 14 triliun untuk tahun 2025 mendatang.

Diketahui, pagu anggaran bagi Kementerian ATR/BPN dipatok sebesar Rp 6,45 triliun. Namun, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 7,5 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp 14 triliun.

"Jadi kami akan mendorong karena di komisi (Komisi II DPR RI) juga ada anggota Banggar (Badan Anggaran), untuk mendorong kepada kementerian keuangan, bukan hanya Rp 14 triliun," kata Junimart usai menghadiri Reforma Agraria Summit 2024, di Sanur, Bali, Jumat (14/6/2024).

Dia mengaku sudah meminta kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran. Utamanya menambah jumlah anggaran untuk menunjang kerja ATR/BPN.

"Khususnya yang pertama untuk pelaksanaan program, apa namanya, teknologi IT, itu tentu memerlukan banyak biaya. Yang kedua tentang bantuan hukum kepada ATR/BPN, karena dalam praktek selama ini hampir 40 persen kerja kerja dari para kepala kantor itu selalu dianggap bermasalah dan selalu menjadi hal yang membuat terganggunya kerja-kerja teman-teman para Kepala Kantor Pertanahan, akibat urusan dengan para APH (aparat penegak hukum)," bebernya.

Dengan begitu, anggota legislatif dari PDI Perjuangan itu meminta Kementerian ATR/BPN untuk memberikan bantuan hukum para kepala kantor pertanahan. Tujuannya memastikan pekerjaan yang dilakukan bisa berjalan lancar.

Junimart mengaku akan melakukan koordinasi dengan Banggar DPR RI terkait penambahan anggaran tersebut. Harapannya Banggar DPR RI bisa turut membahas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kita akan komunikasi dengan Banggar DPR RI dan kami minta supaya Banggar juga juga bisa komunikasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kerja kerja itu. Kenapa demikian? Karena tanah ini sangat berurusan dengan rakyat," pungkasnya.