Perintah Jokowi: Masukkan Semua Visi-Misi Prabowo ke RAPBN 2025

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan DPR RI saat ini tengah merumuskan porsi Rancangan APBN 2025. Itu menjadi postur anggaran perdana pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ternyata, ada perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memasukkan semua visi-misi pemerintahan selanjutnya ke RAPBN 2025. Hal tersebut diungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu.

"Arahan pak Jokowi jelas, masukkan semua visi misi Presiden Terpilih ke dalam APBN 2025. Ini yang ktia kerjakan, kita kerjakan bersama antara pemerintah dengan DPR yang sekarang," ujar Febrio dalam Kajian Tengah Tahun INDEF 2024 bertajuk 'Presiden Baru, Persoalan Lama', di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Dia mengatakan, dalam perumusan RAPBN 2025 itu, saat ini tengah dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Topiknya adalah pembicataan pendahuluan penyusunan RAPBN 2025.

"APBN 2025 ini tentunya menjadi sangat spesial, kenapa? Karena RAPBN ini adalah RAPBN transisi, dibuat oleh pemerintahan pak Presiden Jokowi untuk pemerintahan Presiden Terpilih 2025, bahkan nanti kan di Oktober sudah ada pelantikan," jelasnya.

Tim Sinkronisasi Pemerintahan

Febrio mengatakan, telah ada pertemuan dengan Tim Sinkronisasi Pemerintahan yang diutus Prabowo-Gibran. Dia berharap, dengan komunikasi yang dijalin itu, prosesnya bisa lancar.

"Nah ini yang kita harapkan proses transisi ini akan terus terjadi dengan smooth dengan komunikasi yang terus kita maintain dengan baik maka kita menyusun ini tentu sitengah keunikannya kita ingin terus melakukan apa yang dinamakan keberlanjutan," paparnya.

"Sehingga dengan tidak terdisrupsinya proses ekonomi didalam proses APBN ini, itu tentunya akan baik untuk perekonomian kita untuk tahun 2024 maupun 2025," imbuh anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis. Menurutnya itu jadi alokasi secara bertahap.

Sri Mulyani menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan tim utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk untuk menyesuaikan besaran anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis, kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih bapak prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makaan bergizi gratis akan fit dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengakui, Prabowo sudah menyepakati alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis andalannya sebesar Rp 71 triliun. Ini merupakan anggaran untuk tahap pertama di tahun perdana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," bebernya.

Bendahara Negara menjelaskan, angka Rp 71 triliun itu sudah masuk dalam postur anggaran RAPBN 2025 dengan desain defisit 2,29-2,82 persen. Dia menyatakan kepastiannya akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2024 mendatang.

"Angka Rp 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82 (persen), angka Rp 71 triliun bukan merupaka ontop diatas itu, tapi sudah didalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan bapak pre sjokowi 16 Agustus," urainya.

Namun, rincian mengenai teknis dan pembagian anggarannya, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia menyerahkan hal itu ke tim sinkronisasi pemerintahan sebagai utusan Prabowo Subianto.

"Detail mengenai program MBG nanti akan dijelaskan tim dari presiden terpilih. Namun untuk postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh pak presiden terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," pungkasnya.