Erick Thohir: Proyek Persiapan Upacara HUT RI di IKN Sudah 77,9%

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, saat ini Proyek Lapangan Upacara dan Istana Negara yang dibangun secara KSO oleh PT PP dan Wijaya Karya di IKN telah berprogres hingga 77,9% , atau di atas target sebelumnya 73%.

Fasilitas yang telah terbangun diantaranya area plaza tamu agung, lapangan upacara, area lobby dan area kolom 34 pilar. Untuk area interior terlihat ruang kredensial, ruang bendera pusaka dan ruang kegiatan resmi yang sudah hampir siap digunakan saat kegiatan acara Upacara Bendera yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2024 menyambut tamu dalam negeri dan internasional.

Erick Thohir menyatakan kesiapan BUMN dalam memenuhi beragam fasilitas untuk menunjang pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke- 79 pada 17 Agustus mendatang di Ibukota Negara Nusantara (IKN) berjalan sesuai rencana.

Ia pun menginginkan acara kenegaraan perdana di IKN akan berlangsung lancar. Hal itu diungkapkan Menteri BUMN saat meninjau Proyek Lapangan Upacara dan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur yang dikerjakan oleh BUMN Karya sebagai salah satu langkah persiapan kegiatan HUT RI ke 79 di IKN, Kalimantan Timur.

"Masih menyisakan waktu sekitar sebulan, kami optimistis bisa menuntaskan arahan Presiden Jokowi agar lapangan upacara dan Istana Negara bisa selesai sesuai waktu. Insyaa allah, HUT kemerdekaan perdana di IKN ini akan membanggakan bangsa Indonesia karena akan dihadiri para tamu dari dalam dan luar negeri," kata Erick Thohir di IKN, Minggu (30/6/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PP, Novel Arsyad menyebutkan, perseroan optimis dalam menyelesaikan proyek-proyek yang telah di amanahkan di IKN, terutama proyek Lapangan Upacara dan Istana Negara akan selesai dan siap digunakan untuk upacara hari kemerdekaan. Dalam penyelesaian proyek-proyek, PT PP berkomitmen selalu mengedepankan safety dan kualitas pekerjaan.

Sedangkan keberadaan BUMN Karya lainnya yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk. juga bertanggung jawab dalam pembangunan Gedung Sekretaris Presiden yang telah mencapai 91,12 persen, Kementerian Koordinator 3 yang meliputi bidang politik dan keamanan (80,14%), serta Kementerian Koordinator 4 yang mencakup bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (85,22%).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Peninjauan itu berlangsung selama dua hari pada tanggal 4 hingga 5 Juni 2024.

Di hadapan awak media, Mendagri mengaku tak sabar ingin pindah ke IKN. Bahkan dirinya mengaku siap mengikuti gelombang pertama pemindahan ke IKN.

"Saya tidak sabar, kalau menunggu ingin pindah ke sini,” ujar Mendagri di tengah mendampingi kunjungan Presiden ke IKN, Rabu (5/6/2024).

Advertisement Kesiapan Mendagri ini bukan tanpa alasan. Menurutnya, IKN memberikan banyak kenyamanan salah satunya adalah indeks polusinya yang sangat rendah, berbeda dengan Jakarta. “Ini di sini kan segar, oksigen,” ujarnya.

Alasan berikutnya, menurut Mendagri adalah karena IKN dilengkapi oleh berbagai fasilitas, termasuk di Kota Balikpapan. Terlebih saat masih tugas di Polri, dirinya juga sempat merasakan tugas ke beberapa daerah yang kadang mengharuskannya jarang bertemu keluarga. Karena itu, kepindahan ke IKN tidak terlalu membuatnya sulit. 

Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas.

Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta.

Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru (TEMPO Co).

Pemindahan IKN, baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.

IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan “pusat gravitasi” ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.