Erick Thohir dan Menteri P2MI Kerja Sama, Pekerja Migran Ajukan Kredit Bank Lebih Mudah

Menteri BUMN Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding

oleh Arief Rahman H Diperbarui 19 Feb 2025, 12:00 WIB
Diterbitkan 19 Feb 2025, 11:53 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding
Menteri BUMN Erick Thohir menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding (dok: Arief)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan pelayanan ke pekerja migran bisa maksimal. Baik dari data pekerja migran Indonesia, kredit usaha rakyat (KUR), hingga fasilitas layanan transportasi yang dikelola BUMN.

Dalam hal ini, Erick menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Ini menjadi kelanjutan pertemuan keduanya beberapa waktu lalu.

"Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Menteri Pak Karding ini perlindungan pekerja migran akan menjadi prioritas utama," ucap Erick di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Poin Kerja Sama

Dia menjelaskan ada sejumlah poin penting yang disepakati keduanya. Pertama, mengenai sinkronisasi data pekerja migran Indonesia. Harapannya data ini bisa menjadi acuan untuk memaksimalkan perlindungan kepada para pekerja.

Kedua, Erick Thohir sepakat untuk mengerahkan bank-bank pelat merah untuk menopang usaha pekerja migran dan keluarganya. Skemanya sama seperti pemberian kredit usaha rakyat (KUR).

"Bagaimana para pekerja migran yang memang nanti pulang itu bisa mendapatkan akses dari pendanaan untuk mereka berkarir selanjutnya. Dimulai dari mereka menabung ketika mereka ada di luar negeri," urainya.

Ketiga, Erick juga memastikan pelayanan di sarana transportasi kelolaan BUMN bisa maksimal untuk pekerja migran Indonesia. Ini merujuk pula pada ruang tunggu khusus di bandara hingga lini transportasi lainnya.

"Pak Menteri P2MI juga meminta bagaimana sosialisasi pekerja migran ini bisa mendapat akses di berbagai aset BUMN, baik di airport, di pelabuhan, di kereta api dan lain-lainnya kita akan laksanakan," tegasnya.

 

Tingkatkan Kualitas Pekerja Migran Indonesia

Imigrasi Soekarno Hatta Tunda Keberangkatan 613 Pekerja Migran Non Prosedural ke Luar Negeri
Sebanyak 613 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non procedural, ditunda keberangkatannya ke berbagai negara oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Soekarno Hatta.... Selengkapnya

Pada kesempatan yang sama, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan penandatanganan MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas PMI di luar negeri. Guna mencapai hal itu dibutuhkan dukungan dari Kementerian BUMN, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, serta Kamar Entrepreneur Indonesia.

"Kita sepakat pada dua hal, yang pertama, ke depan kerjasama ini dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Yang kedua, kita ingin mendorong agar penempatan pekerja migran Indonesia semakin berkualitas dan juga kuantitasnya yang besar," tuturnya.

Karding menyebut, bekerja di luar negeri juga berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran. Pada saat yang sama bisa terlibat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Karena penempatan pekerja luar negeri akan membantu untuk mengurangi pengangguran dalam negeri sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dan juga menguatkan ekonomi keluarga, khususnya keluarga pekerja migran Indonesia," ucapnya.

 

Siapkan KUR Buat Pekerja Migran

Ilustrasi pemberangkatan pekerja migran  Indonesia (Istimewa)
Ilustrasi pemberangkatan pekerja migran Indonesia (Istimewa)... Selengkapnya

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyiapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Limitnya disebut bisa mencapai Rp 100 juta.

Rencana itu dilakukan oleh bank pelat merah dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Dia mengatakan, langkah ini bisa melindungi para pekerja migran dari rentenir atau lintah darat sebagai sumber dananya.

"Dan tadi juga saya sampaikan kami mendukung bagaimana pekerja migran ini dapat terlindungi dari tentu lintah darat ataupun oknum-oknum, yang sehingga ketika masyarakat kita mendapat akses pekerjaan di luar negeri tetapi terkunci dengan faktor-faktor yang akhirnya membelenggu mereka tidak bisa tumbuh ke depan menjadi sebuah ekonomi yang baik untuk sebuah keluarga," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Dia akan mengerahkan Himbara untuk memberikan fasilitas KUR tersebut. Program ini sendiri akan diluncurkan oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

"Karena itu tadi saya sampaikan kami untuk fasilitas Himbara, BNI, dan lain-lainnya kita siap mendukung program KUR yang akan diluncurkan oleh Pak Menteri (P2MI)," ucapnya.

Erick mengatakan, KUR itu tak sebatas akan diberikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Mengingat ini merupakan bank yang cukup fokus memberikan pelayanan terhadap diaspora Indonesia.

"Oh terbuka, karena tadi kita menyesuaikan dengan peta di mana pekerja migran itu yang terbanyak. Apakah di Hong Kong, di Korea, di Taiwan atau di mana, yang kita punya aksesnya kita support," terangnya.

Dia bilang, saat ini fokusnya pada beberapa cabang bank BUMN di luar negeri. Meski ada lokasi lain yang rencananya akan dibangun cabang khusus bank BUMN seperti Arab Saudi dan Malaysia.

"Tetapi selama belum dibuka ya kita coba mapping yang sudah ada dulu. Misalnya Hong Kong, Korea, Jepang yang kita bisa maksimalkan untuk tahap awalnya," urainya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya