Top 3: Upah Minimum UMP dan UMK Berbeda Bikin Penasaran

Liputan6.com, Jakarta - Upah merupakan aspek krusial dalam dunia kerja. Secara umum, upah adalah imbalan dasar yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tingkat atau jenis pekerjaan mereka. Penetapan upah biasanya didasarkan pada kesepakatan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah dua istilah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Meskipun keduanya berhubungan dengan upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja, terdapat perbedaan signifikan antara UMP dan UMK yang penting untuk dipahami oleh pekerja dan pengusaha.

Dikutip dari Antara, salah satu perbedaannya yakni definisi UMP dam UMK. UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan berlaku untuk seluruh wilayah dalam provinsi tersebut.

UMP menjadi acuan dasar bagi penetapan upah di berbagai kabupaten/kota dalam satu provinsi.Sedangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah upah minimum yang ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota dalam suatu provinsi.

Artikel Upah Minimum UMP dan UMK Berbeda, Ini Penjelasannya menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com, yang dirangkum pada Jumat, (5/7/2024):

1.Upah Minimum UMP dan UMK Berbeda, Ini Penjelasannya

Upah merupakan aspek krusial dalam dunia kerja. Secara umum, upah adalah imbalan dasar yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tingkat atau jenis pekerjaan mereka. Penetapan upah biasanya didasarkan pada kesepakatan.

Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah dua istilah yang sering muncul dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Meskipun keduanya berhubungan dengan upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja, terdapat perbedaan signifikan antara UMP dan UMK yang penting untuk dipahami oleh pekerja dan pengusaha.

Dikutip dari Antara, salah satu perbedaannya yakni definisi UMP dam UMK. UMP adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan berlaku untuk seluruh wilayah dalam provinsi tersebut.

UMP menjadi acuan dasar bagi penetapan upah di berbagai kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Sedangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) adalah upah minimum yang ditetapkan untuk masing-masing kabupaten atau kota dalam suatu provinsi.

Berita selengkapnya baca di sini

Negara-negara Uni Eropa mulai ragu-ragu mengenai kenaikan tarif impor pada kendaraan listrik (EV) buatan Tiongkok.

Dikutip dari Investing.com, Kamis (4/7/2024) sumber pemerintah Jerman mengungkapkan negara itu berencana menghentikan tarif tersebut. 

Sebuah jajak pendapat informal yang dilakukan outlet media Reuters terhadap Uni Eropa menunjukkan, sebagian besar negara masih mempertimbangkan pro dan kontra dari meningkatnya perselisihan perdagangan Eropa-China.

Sementara Prancis, Italia dan Spanyol, dengan 40% populasi Eropa telah mengindikasikan mereka akan mendukung kenaikan tarif impor.

Isu perbedaan tersebut akan diajukan kepada para anggota melalui pemungutan suara dalam beberapa pekan mendatang, yang merupakan uji dukungan resmi pertama.

Uni Eropa akan mengkonfirmasi tarif sementara hingga 37,6% pada EV Tiongkok seperti BYD, Geely dan SAIC, serta pada model Tesla buatan Tiongkok, BMW dan merek barat lainnya.

Blok tersebut juga akan melakukan pemungutan suara pada bulan Oktober mendatang jika Komisi Eropa mengusulkan tarif multi-tahun pada akhir penyelidikannya. Jerman sebelumnya telah menekankan perlunya solusi negosiasi dengan Beijing.

Berita selengkapnya baca di sini

Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri khawatir wealth management consulting (WMC) atau family office malah jadi sarana pencucian uang. Mengingat, sifat family office yang tak memungut pajak bagi dana-dana dari orang super kaya.

Dia mengatakan, wajah satu negara yang menerapkan family office adalah Singapura. Dia menuturkan, Singapura mulai memperketat family office imbas dari kekhawatiran atas praktik pencucian uang.

"Ada (potensi pencucian uang). Tapi gampang dideteksi kok. Di Singapura itu masalahnya. Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura pencucian uang. Jadi mereka sekarang lebih ketat. Ya, itu pencucian uang. Dan jangan-jangan ada judi online, narkoba, pelaku-pelakunya di luar, terus ya lewat nama orang, bikin family (office), bisa saja seperti itu," ujar Faisal, ditemui di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia mempertanyakan kesiapan instrumen hukum Indonesia untuk menghadapi tantangan tersebut. Apalagi, pengusaha super kaya yang mendatangu family office kerap mengejar kemudahan, salah satunya tanpa pajak.

Berita selengkapnya baca di sini