Top 3: Banyak Ormas Minta THR ke Pengusaha Bikin Geger

Liputan6.com, Jakarta Viral diduga organisasi masyarakat (ormas) meminta jatah tunjangan hari raya (THR) dari pengusaha.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai hal tersebut jadi masalah yang perlu perhatian.

Isu viralnya ormas minta THR ini menjadi berita yang paling banyak dibaca. Berikut daftarnya per Rabu (19/3/2025):

1. Viral Ormas Minta THR ke Pengusaha, Wamen Investasi: Masalah Krusial!

Viral diduga organisasi masyarakat (ormas) meminta jatah tunjangan hari raya (THR) dari pengusaha. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai hal tersebut jadi masalah yang perlu perhatian.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu angkat bicara. Dia menegaskan, gangguan ormas minta THR jadi permasalahan yang saat ini dihadapi.

"Betul, ya itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial," ungkap Todotua di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

 Selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk Ghimoyo sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD. Ghimoyo sekaligus menggantikan Sis Apik Wijayanto yang menduduki jabatan tersebut sebelumnya.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang dilaksanakan, Selasa, (18/3/2025), di Jakarta.

 "Penetapan ini sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam memperkuat peran ID FOOD sebagai Holding BUMN Pangan, serta mendorong percepatan transformasi perusahaan menuju Holding Pangan yang berdaya saing guna mendukung swasembada pangan nasional," ungkap VP Sekretaris Perusahaan ID FOOD Yosdian Adi Pramono dalam keterangan resmi, Selasa (18/3/2025).

 Selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka soal isu dirinya bakal mundur dari posisi bendahara negara. Sri Mulyani menegaskan akan tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan sesuai amanat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya tegaskan, saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur. Saya tegaskan, saya tetap mengelola APBN bersama tim Kemenkeu dalam menjaga keuangan negara," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Sri Mulyani juga berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola keuangan negara. Utamanya menuntaskan misi penyaluran anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN 2025.

Selengkapnya