Menteri ESDM Buka Suara soal Muhammadiyah Kelola Tambang

Liputan6.com, Batang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif berkomentar soal Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang dikabarkan akan menerima tawaran izin usaha pertambangan khusus.

Ketika ditanya oleh wartawan terkait apakah pemerintah sudah memproses WIUPK untuk Muhammadiyah, Arifin menjawab singkat dengan mengatakan hal tersebut sudah ditangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

"Kan sudah diurus sama Bahlil," kata Menteri ESDM singkat kepada wartawan di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jumat (26/7/2024). 

Sebelumnya, Bendahara Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hilman Latief buka suara soal kabar bahwa Muhammadiyah telah menerima konsesi tambang tambang dari pemerintah.

Hilman memastikan, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah terkait konsesi tambang dari pemerintah. Ia mengatakan, pihaknya akan mengumumkan keputusan tersebut saat konsolidasi nasional di Yogyakarta pada akhir Juli 2024.

Sikap Muhammadiyah

Beredar kabar Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas.

Namun, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut enggan menjawab soal isu tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Hilman Latief menyebut PP Muhammadiyah akan segera mengumumkan secara resmi soal sikap lembaga perihal izin konsesi tambang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi), minta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk aktif mempromosikan Kawasan Industri Terpadu Batang atau KIT Batang.

"Ini baru awal-awal sehingga saya menyampaikan pesan kepada Pak Menko Marves, kepada Menteri Investasi, dan semua menteri terkait kawasan industri ini baik juga direksi agar aktif terus memasarkan kawasan ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada acara peresmian KITB, Jumat (26/7/2024).

Jokowi menjelaskan KITB awalnya dibangun dengan luas 400 hektar. Karena minat yang tinggi, pembangunan kawasan diperluas dalam beberapa fase. Adapun total luas lahan KITB dalam perencanaan mencapai sekitar 4.300 hektar.

Selain itu, nantinya KITB dapat menampung industri dan pabrik yang bisa menyerap kurang lebih 250.000 pekerja.

“Goalnya ke situ, karena memang kita harus membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat kita," jelas Jokowi. 

Jokowi menambahkan pada fase pertama, sudah ada 18 perusahaan yang investasi di KITB dengan nilai investasi mencapai Rp 14 triliun. Adapun tenaga kerja yang diserap dari investasi tersebut kurang lebih 19.000 orang.