Henry Indraguna: Pertamina Harus Maksimalkan Sumber Daya Lokal

Liputan6.com, Semarang - Ide Direksi Pertamina Patra Niaga menurunkan produksi kilang dan menolak minyak mentah lokal demi impor menunjukkan rapuhnya komitmen pejabat Pertamina terhadap kedaulatan energi. Ide itu akhirnya membawa Dirut Pertamina Patra Niaga menjadi tersangka mega korupsi pertamax. 

Menurut penasehat ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof Dr Henry Indraguna SH MH, ide itu bukan sekadar blunder teknis, tetapi menjadi cerminan kegagalan politik dalam mengendalikan BUMN strategis. Menurutnya, Direksi Pertamina lebih sibuk mengejar keuntungan jangka pendek ketimbang memperjuangkan mandat nasional untuk memaksimalkan sumber daya lokal. "Metode impor spot dan penunjukkan langsung itu jelas menunjukkan adanya permainan kekuasaan di balik layar," kata Henry.

Ditambahkannya, bahwa skandal ini menunjukkan urgensi penegakan aturan yang tegas. Penolakan minyak lokal dengan alasan “spesifikasi tak sesuai” dan “tidak ekonomis” adalah dalih yang rapuh. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru mendorong pembangunan kilang (refinery) 500 ribu barel dan proyek hilirisasi. Menurutnya, langkah Bahlil merupakan manuver cerdas. "Ini sinyal kuat bahwa pemerintah ingin membalikkan narasi negatif dengan visi jangka panjang, menjawab kritik soal ketergantungan impor," katanya.

Investasi hingga USD 45 miliar untuk 21 proyek tahap pertama, termasuk cadangan energi di Pulau Nipah dan substitusi LPG dengan DME, menunjukkan ambisi politik yang layak didukung. 

Ia meyakini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sangat paham bahwa ketahanan energi adalah kartu truf untuk memenangkan kepentingan publik dan memperkuat posisi pemerintah di mata investor. "Secara hukum, rencana ini juga positif karena bisa memperkuat regulasi energi ke depan. Pembangunan kilang dan infrastruktur hilirisasi, jika dijalankan transparan, bisa jadi landasan untuk memperbaiki tata kelola sektor migas yang selama ini amburadul," katanya.

Namun rencana tersebut membutuhkan payung hukum yang kuat yang memastikan agar proyek tidak dikorupsi. "Misalnya kontraktor dipilih lewat tender terbuka, dan hasilnya diaudit ketat. Tanpa itu, janji manis ini rawan jadi proyek mercusuar yang ujung-ujungnya malah dililit skandal baru," katanya.

Ditambahkan bahwa rencana Menteri ESDM itu merupakan duel antara kegagalan pengendalian BUMN dan ambisi membangun citra lewat proyek besar. Menteri Bahlil punya peluang memenangkan duel itu jika eksekusi dilakukan dengan bersih. 

Secara hukum, skandal Pertamina adalah panggilan darurat untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu. Sementara rencana hilirisasi adalah harapan yang harus dijaga dengan regulasi ketat. "Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bisa membuktikan bahwa energi bukan cuma alat politik, tapi hak rakyat yang dilindungi, bukan untuk dirampok," katanya.