Pengusaha Hotel Masih Ragu Investasi di IKN

Liputan6.com, Jakarta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tampak masih ragu untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena sejumlah alasan. Utamanya terkait jumlah populasi termasuk aparatur sipil negara (ASN) maupun CPNS yang akan menetap di sana.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan, para pengusaha hotel masih terus memantau perkembangan pembangunan di IKN.

"Kalau memang ada kebutuhannya tentu pasti ada yang investasi. Tapi kalau belum diperlukan, enggak ada juga yang mau invest. Kan semua mengikuti bisnisnya," ujar Hariyadi, dikutip Selasa (13/8/2024).

Ia mengaku belum tahu apakah prospek pasar investasi di IKN menjanjikan atau tidak. Pasalnya, bisnis hotel mengikuti daripada kebutuhan masyarakat. Begitu ada permintaan, tentu itu akan mengikuti.

Selain itu, dia menambahkan, pengusaha hotel juga belum bisa meyakinkan pihak perbankan untuk meraih pinjaman kredit guna berinvestasi di IKN.

"Sekarang ini, di samping itu juga dari pihak perbankan juga belum support. Saya ngecek lah beberapa bank, saya tanyain, kalau misalnya anggota PHRI bikin hotel di IKN kira-kira mau support enggak untuk kreditnya. Kebanyakan mereka masih belum dari pihak perbankan. Termasuk bank BUMN yang saya tanya," paparnya.

"Jadi tentu ada kalkulasi juga lah di risiko. Jadi memang risikonya kita masih melihat jumlah orang yang akan ada di sana," tegas Hariyadi.

Soroti Seleksi CPNS

Berbicara soal potensi populasi, Hariyadi pun ragu lantaran belum ada kepastian berapa jumlah ASN yang akan pindah ke IKN. Dalam hal ini, ia turut menyoroti seleksi CPNS 2024 yang belum ada kepastian kapan akan dibuka.

Seperti diketahui, pemerintah sempat menjanjikan sejumlah lulusan dari CPNS 2024 nantinya akan langsung ditempatkan di ibu kota baru tersebut.

"Kita belum tahu persis. Ini kan baru aja mau bertahap. Ini aja saya dengar untuk me-recruiting calon pegawai negerinya juga agak mundur tes CPNS-nya. Jadi masih nunggu lah perkembangan aktivitas di sana bagaimana," tuturnya.

Presiden Joko Widodo menyoroti besarnya minat investor terhadap pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang ditandai dengan komitmen 220 investor yang siap berinvestasi di kawasan ini.

Dalam acara peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan kantor Bank Central Asia (BCA) di IKN pada Senin, 12 Agustus 2024, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa minat investasi di IKN sangat tinggi, dengan 472 investor yang awalnya mengajukan minat, namun hanya 220 yang lolos seleksi ketat pemerintah.

Jokowi menekankan bahwa proses seleksi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hanya investor yang benar-benar serius yang akan berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

"Kami ingin memastikan bahwa investasi yang masuk adalah investasi yang serius dan berkomitmen jangka panjang," ujar Presiden, dikutip dari Setneg.go.id, Selasa (13/8/2024).

Percepat Pembangunan Infrastruktur Penunjang

Presiden juga memastikan bahwa pemerintah akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang di IKN, yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat investor.

Infrastruktur seperti jalan tol dan bandara akan segera selesai dibangun, yang akan memperpendek waktu tempuh dari berbagai kota besar di Indonesia ke IKN.

"Dengan selesainya jalan tol Balikpapan-IKN, waktu tempuh akan dipangkas dari dua jam lebih menjadi hanya 40-50 menit," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Bandara Nusantara, yang sedang dalam tahap pembangunan, akan melayani penerbangan komersial dari berbagai kota di Indonesia.

Bandara ini dirancang untuk mendukung mobilitas investor dan masyarakat umum, dengan waktu tempuh hanya sekitar 15 menit dari bandara ke pusat IKN.

Menanggapi komitmen BCA untuk membangun kantor di IKN, Presiden Jokowi menyatakan bahwa keberanian BCA untuk berinvestasi menunjukkan bahwa IKN adalah tempat yang sangat prospektif. "Jika BCA sudah berani masuk, ini menjadi sinyal kuat bahwa investasi di IKN akan sangat menguntungkan," tegasnya.

Presiden juga menekankan bahwa pemerintah akan memastikan percepatan proses perizinan, termasuk pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 11 hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).