Kemendag Minta Bos Ritel Tak Hobi Impor

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang meminta pengusaha ritel tidak bergantung menjual produk-produk impor. Dia meminta, peritel mengutamakan produk dalam negeri.

Dia menyampaikan hal tersebut di hadapan para pengusaha ritel Indonesia, termasuk pemegang saham di kancah global. Melihat pasar dalam negeri yang cukup besar, dia meminta ada upaya peritel untuk bekerja sama dengan industri dalam negeri.

"Kami mohon juga untuk peritel yang pemegang dan global yang mungkin sudah saatnya, saat ini saya yakin Bapak-Ibu sudah tahu segmen pasarnya, market share-nya, kenapa sih tidak berkolaborasi dengan industri dalam negeri? Kenapa kita harus terus mengimpor?," kata Moga dalam Indonesia Retail Summit 2024, di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Moga sempat menyinggung obrolan Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Obrolannya berkaitan dengan permohonan jalur masuk produk impor melalui pelabuhan di Sorong, Papua.

Diketahui, pemerintah berencana mengalihkan pintu masuk barang impor ke sejumlah pelabuhan di Indonesia Timur. Tujuannya untuk melindungi produk lokal dari sisi harga jualnya.

"Tadi Pak Budiharjo bicara dengan Pak Menko, 'Pak kalau bisa impornya jangan lewat Sorong'," ucap Moga mengulang pembicaraan.

Moga menegaskan, jika peritel bekerja sama dengan industri lokal, maka tidak perlu mengurus perizinan impor. Artinya, ada kemudahan yang diberikan.

"Toh kalau diproduksi dalam negeri kan tidak perlu lewat Sorong, tidak perlu mengurus persetujuan impor, jadi semua dimudahkan," tegasnya.

Minta Tak Jual Barang Ilegal

Pada kesempatan itu, Moga juga meminta para peritel tidak menjual barang-barang ilegal di tokonya. Menyusul kebijakan pengetatan tata niaga impor terhadap beberapa komoditas.

Dia meyakini, para peritel tidak menjual barang-barang impor ilegal. Diakuinya, ada selisih yang cukup besar dari harga jual barang legal dan ilegal.

"Jadi saya yakin yang hadir di sini ya menjual barang-barang yang sesuai dengan ketentuan, tidak ada barang ilegal karena terus terang selisih antara barang yang ilegal dan legal itu cukup besar," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia. Diperkirakan penduduk indonesia mencapai 281 juta jiwa di 2024.

Tentu saja, jumlah penduduk yang sangat besar ini menjadi pangsa pasar yang bagus untuk industri retail atau ritel. Apalagi, pertumbuhan sektor konsumsi di Indonesia sejak 2002 lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi yakni 12%.

Mal di Indonesia, khususnya di Jakarta, lebih baik dan modern daripada berbagai mal di negara lain. Kita harus tepuk tangan untuk para peretail. Hal itu didukung oleh pendapatan per kapita di Jakarta yang sudah di atas USD 20 ribu.

"Jadi, berapa banyak toko retail yang sudah dibuka di suatu daerah dapat mencerminkan berapa pendapatan per kapita dari daerah itu,” kata Airlangga dalam acara Indonesia Retail Summit 2024 bertema “Navigating the Future of Retail: Strategies for Competitiveness and Innovation”, di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menetapkan beberapa kebijakan guna memberikan kemudahan pada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan di dalam negeri. Pemerintah juga mendorong pelaku usaha pusat perbelanjaan untuk bermitra dengan pelaku UMKM.

Melalui kemitraan dan kolaborasi ini tentunya akan menciptakan peluang pasar bagi produk UMKM, membuka lapangan usaha baru, menyerap tenaga kerja, serta mewujudkan iklim usaha yang sehat.

“Produk dan positioning itu penting untuk retail. Harus ada keberpihakan alokasi untuk para UMKM ini di berbagai pusat perbelanjaan. Untuk jumlah toko retail memang terus berkembang dan berjalan baik," kata dia.

"Kita ingin bukan cuma di Jakarta saja, tapi juga seluruh Indonesia, karena ada daerah lain yang pendapatan per kapitanya juga menengah ke tinggi. Supaya sektor retail terus tumbuh, maka harus terus digenjot dari sisi produktivitas dan inovasi,” jelas Menko Airlangga. 

Pada 2024 terdapat peningkatan jumlah pengunjung pada pusat perbelanjaan, terutama pada saat libur hari besar keagamaan dan libur sekolah. Tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada Juli 2024 berada pada level 123,4, dan ini termasuk kategori zona optimis.

Mendukung hal ini, Pemerintah berupaya merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha retail, baik skala besar maupun UMKM. Pemerintah juga menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk dan layanan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sementara itu, pelaku usaha retail juga diharapkan aktif berinovasi menciptakan konsep baru dalam pemenuhan kebutuhan dan gaya hidup konsumen. Inovasi ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan teknologi pembayaran yang canggih untuk meningkatkan pengalaman belanja, hingga penawaran produk dan layanan yang eksklusif dan sesuai tren terkini.

Pada kesempatan ini juga diluncurkan Program “Belanja di Indonesia Saja”. Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah mendukung program tersebut agar bisa mendorong konsesi di dalam negeri.

“Karena kelas menengah kita cukup besar ada 164 juta orang, termasuk aspiring middle class, jadi dari sisi Pemerintah tinggal mendongkrak daya beli mereka dengan berbagai program insentif atau subsidi,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini yakni di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Moga Simatupang, dan Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) Budihardjo Iduansjah.