Pengalihan Tugas Angkutan Penyeberangan Bakal Dongkrak Keselamatan

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai pemindahan tugas angkutan penyeberangan di tubuh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat ke Perhubungan Laut, bakal turut meningkatkan faktor keselamatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ketentuan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 9 Tahun 2024 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi di Bidang Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Menurut Agus, segala angkutan transportasi yang berjalan di atas air memang seharusnya diatur langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.

"Intinya bahwa kapal itu berlayar jauh di laut lepas. Kalau itu masih di tingkat Darat kan aneh. Terus persyaratan-persyaratan teknisnya yang di Darat sama Laut berbeda. Saya concern kepada keselamatannya saja," ujarnya kepada Liputan6.com, Minggu (1/9/2024).

Meskipun, Agus tak menyangkal jika pengalihan tugas terkait angkutan penyeberangan ini memerlukan adaptasi, lantaran adanya kegiatan transfer aparat.

Menimbang faktor keamanan, ia menilai pengoperasian angkutan penyeberangan antar pulau sepatutnya memang diatur di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.

"Kalau soal sungai enggak apa-apa. Masalahnya sudah antar pulau, ada ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Nusa Tenggara, itu sudah terlalu jauh. Jadi untuk segi keamanan harus dioperasikan, diatur di bawah Dirjen Perhubungan Laut, karena berbeda itu persyaratannya," ungkapnya.

"Karena kalau di Darat itu dia cuma penyambung kalau selat-selat pendek. Tapi kalau harus ke pulau-pulau lain ya ndak bisa, itu harus masuk ke Dirjen Perhubungan Laut. Di seluruh dunia kebanyakan masuknya di Perhubungan Laut, karena menyeberang sungai itu dari segi kapalnya berbeda," imbuhnya. 

Agus menceritakan, Menhub telah mengutarakan rencana kebijakan ini kepada dirinya beberapa bulan lalu. Namun merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Inmen ini masih bersifat teknis untuk melaksanakan keputusan menteri.

Agus menceritakan, Menhub telah mengutarakan rencana kebijakan ini kepada dirinya beberapa bulan lalu. Namun merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan Inmen ini masih bersifat teknis untuk melaksanakan keputusan menteri.

Sehingga, ia mendorong Menhub segera mengeluarkan peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, agar perpindahan tugas angkutan penyeberangan dari Ditjen Perhubungan Darat ke Perhubungan Laut lebih mulus. 

"Bentuknya harus Peraturan Menteri Perhubungan. Karena kalau enggak jadi sifatnya internal, kan banyak pertentangan, nanti pak Menhub yang pusing. Jadi, saya mohon kepada pak Menhub segera keluarkan Peraturan Menteri, segera," pintanya. 

"Karena itu kan pemindahan kewenangan dari dua direktorat jenderal yang berbeda, pasti akan banyak perdebatan. Jadi segera keluarkan Peraturan Menteri," kata Agus.