Bahlil Soal Rencana Perbaikan ESDM: Dongkrak Lifting Minyak hingga Beresi 300 Izin

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya telah mandat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan sektor ESDM.

Meski baru dilantik Agustus 2024 lalu, Bahlil menyebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan penataan ke arah yang lebih baik.

"Tuntutan perintah dari Pak Presiden Jokowi itu bukan saya baru belajar, di ESDM harus tancap gas. Karena saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu Pak Arifin yang sudah baik saya lanjutkan. Tapi kalau yang belum maka kita melakukan perbaikan," kata Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Minggu (29/9/2024).

Penataan-penataan yang dilakukan, sambung Bahlil, salah satunya mendongkrak angka lifting minyak bumi. Mengingat kondisi konsumsi minyak berada di angka 1,5-1,6 juta barel per hari.

Sedangkan produksi minyak nasional hanya berada pada angka 600 ribu barel per hari. Sehingga menyebabkan membengkaknya impor minyak dan mengurangi devisa negara.

Untuk mengatasi permasalahan lifting minyak tersebut, ia membeberkan usaha yang dilakukan dengan reaktivasi sumur-sumur yang idle untuk diupayakan produksi minyaknya. Kemudian, dengan mengintervensi sumur eksisting lewat penerapan teknologi-teknologi agar ada kenaikan produksi. Seperti dilakukan oleh Pertamina di Blok Rokan, Riau, dengan memanfaatkan teknologi EOR.

Tak hanya itu, penataan percepatan perizinan juga menjadi salah satu fokusnya. Bahlil menyebut untuk izin eksplorasi minyak dan gas bumi butuh 300 izin.

"Bayangkan kalau (mengurus) izinnya satu izin satu hari, 1 tahun baru urus izin. Kalau satu izin bisa selesai dalam tiga hari, berarti 3 tahun hanya buat (mengurus) izin. Jadi bayangkan ke ketidakefektifan kita terhadap usaha hulu migas," tegas dia.

Bahlil mengatakan, layanan perizinan di ESDM sudah melalui Online Single Submission (OSS), namun belum maksimal karena masih harus dilakukan simplifikasi dalam perizinan. Sehingga akan dirapikan secara bertahap untuk mempercepat proses perizinan di Kementerian ESDM.

Hal lain yang perlu ditata, lanjutnya, bagaimana mendorong porsi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Indonesia masih kekurangan 8,1 GW, atau 8.100 MW, atau secara persentase masih kurang sekitar 8 persen dari target.

"(Bauran EBT) kita yang harusnya sudah 23 persen di tahun depan. Kita masih kurang sekitar 8,1 GW. Itu sama dengan kurang lebih sekitar 8 persen. kekurangan kita," pungkas Bahlil.

Tim pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi BBM, dari yang tadinya berbasis komoditas menjadi bantuan tunai langsung (BLT) masyarakat yang berhak.

Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP) semisal Pertalite akan diupayakan tepat sasaran.

"Targetnya sama. Targetnya adalah, idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," ujar Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Jumat (27/9/2024).

Tim pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi BBM, dari yang tadinya berbasis komoditas menjadi bantuan tunai langsung (BLT) masyarakat yang berhak.

Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP) semisal Pertalite akan diupayakan tepat sasaran.

"Targetnya sama. Targetnya adalah, idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya," ujar Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Jumat (27/9/2024).

Agus mengaku belum membuka diskusi terkait mekanisme baru penyaluran BBM subsidi dengan tim Prabowo. Kendati begitu, ia menyebut pemerintah pastinya berkomitmen untuk menjaga harga BBM sesuai peruntukannya, siapapun presidennya.

"Belum, tapi itu kan sama. Jadi kebijakan ini kan targetnya sama. Pemerintahan sekarang kan targetnya ke sana. Pemerintah menjaga rakyatnya. Kita di ESDM tugasnya adalah menyediakan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut, Agus juga menyampaikan update terkait program BBM tepat sasaran. Implementasi kebijakan itu tertunda dari yang seharusnya akan mulai dijalankan per 1 Oktober 2024 mendatang.

Agus belum bisa memastikan, apakah program penyaluran BBM tepat sasaran ini bakal digulirkan oleh pemerintah di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo. Aturan itu akan mulai berjalan jika telah mencapai kesepakatan dari semua pihak.

"Tujuan pemerintah kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar tidak membuat, tepat sasaran lah di lapangan," tutur dia.

Agus mengaku belum membuka diskusi terkait mekanisme baru penyaluran BBM subsidi dengan tim Prabowo. Kendati begitu, ia menyebut pemerintah pastinya berkomitmen untuk menjaga harga BBM sesuai peruntukannya, siapapun presidennya.

"Belum, tapi itu kan sama. Jadi kebijakan ini kan targetnya sama. Pemerintahan sekarang kan targetnya ke sana. Pemerintah menjaga rakyatnya. Kita di ESDM tugasnya adalah menyediakan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan rakyat," tegasnya.