Maruarar Sirait Langsung Kerja, Siapkan Peta Jalan Bangun 3 Juta Rumah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terpilih, Maruarar Sirait menyatakan siap melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menjalankan tugas dan program pembangunan rumah bagi rakyat Indonesia.

Salah satunya dengan mengedepankan semangat gotong rotong serta menyusun landasan hukum yang pasti, serta memanfaatkan lahan yang ada untuk membangun rumah untuk rakyat guna mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

"Kita akan bangun sistem secara utuh dan nomor satu adalah landasan hukumnya harus kuat," ujar Maruarar Sirait usai mengikuti pelantikan sebagai Menteri PKP di Jakarta, Senin (21/10/2024).

Eks Politikus PDIP berharap, peraturan yang dibuat nanti bisa menggabungkan semua stakeholder bidang perumahan untuk mencapai tujuan itu.

Selain itu, dirinya juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk lokasi pembangunan rumah masyarakat.

"Kita harus siap bekerja keras dan fokus dengan menyiapkan semua aspek secara hukum. Kami mohon waktu sebentar untuk mempersiapkan peraturan hukum secara konsep dan bisa berjalan di lapangan. Sehingga program perumahan bisa maju ke depan," ungkapnya.

Pengadaan Lahan

Maruarar juga menekankan isu kedua dalam program perumahan, yakni soal pengadaan lahan. Ke depan, dirinya sebisa mungkin menggunakan lahan yang sudah ada agar bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah rakyat di berbagai wilayah.

“Kita sudah berkoordinasi dengan bapak Jaksa Agung, karena ada banyak yang lahan sitaan dan bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Selain itu dari Menteri BUMN, misalnya dari KAI, banyak tanah yang bisa di pakai untuk lokasi Pembangunan rumah," terang dia.

Dalam program perumahan yang akan dilaksanakan, Maruarar juga berupaya untuk mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Selain itu, pihaknya bakal berusaha untuk membangun rumah layak huni di desa dan di kota.

Menurut dia, konsep penting dalam pembangunan rumah yang akan dilaksanakan adalah gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Sedangkan inti dari lancarnya pembangunan rumah dilapangan adalah dengan kerjasama serta keyakinan dari semua pihak yang terlibat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan mendorong pengusaha swasta, para developer dan pengusaha di bidang lainnya untuk berlomba mendorong kembali semangat gotong royong di tempat usahanya. Ia mencontohkan, misalnya ada lahan dari BUMN atau lahan TNI nanti proses pembangunannya bisa dibantu dari pihak swasta.

"Kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan karena banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rumah. Jadi memang harus masif dan gotong royong dari aset yang ada baik yang dimiliki negara atau sitaan dan membangunnya juga gotong royong," imbuhnya.

"Bagaimanapun pembangunan rumah di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja di kota rumahnya kita bangun high rise atau hunian ke atas. Sehingga mereka tidak perlu jauh ke tempat kerja" tegas Maruarar Sirait.

Guna mendorong efisiensi pemanfaatan dana APBN, selain memanfaatan tanah yang sudah ada, pihaknya juga mencari solusi lainnya seperti membuka ruang dari swasta untuk berpartisipasi melalui Corprorate Social Responsibility (CSR). Atau, melalui tanggung jawab sosial perusahaan melalui program perumahan.

"Bentuk peran swasta dalam sektor perumahan nanti akan kita buka ruang agar bisa berpartisipasi. Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman dan menjadi efisiensi APBN yang kuat dan yang penting dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa digunakan untuk membangun lebih banyak bangun rumah untuk rakyat Indonesia," tuturnya.