Maruarar Sirait Siap Bahas Peta Jalan 3 Juta Rumah Bareng DPR

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah menyiapkan peta jalan (roadmap) 3 juta rumah. Dia siap jika harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Maruarar Sirait menjelaskan telah menyiapkan roadmap tersebut sejak lama. Dia siap jika dilakukan pembahasan dengan DPR RI sekaligus membuka hal tersebut ke publik.

"Tanya DPR, kapan diminta kami siap," ujar Ara, sapaan akrabnya, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, dikutip Sabtu (22/2/2025).

Dia mengaku senang jika perlu membahas peta jalan 3 Juta Rumah dengan DPR RI. Langkah itu dinilai bisa jadi ajang saling memberikan masukan dalam menjalankan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Ara menjelaskan, kerja sama dengan DPR RI terbukti dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat pesisir.

"Saya senang sekali kalau bisa bahas bersama, bahkan masukan teman-teman DPR itu bagus sekali. Seperti misalnya kita membangun, membagi, memberikan perhatian yang besar kepada BSPS bagi pesisir. Kan ada desa, ada kota, ada pesisir. Kita membagi itu perhatiannya yang besar juga kepada pesisir," bebernya.

Ara mengaku siap jika memang harus merubah peta jalan setelah pembahasan dengan parlemen.

"Bikin aja pembahasan peta jalan. Nanti peta jalan kalau ada perubahan, kita juga siap. Kan teman-teman DPR itu kan banyak yang berpengalaman.Jadi kita juga banyak kok dapat masukan bagus dari DPR. Dan kita bersedia, kok. Karena kita bisa mendapatkan saran, masukan kayak BSPS itu program yang bagus," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, merespons keluhan dari sejumlah pengembang perumahan yang mempertanyakan belum diterbitkannya Roadmap Program 3 Juta Rumah.

Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan, langkah yang diambil pemerintah sudah jelas dan konkret dalam mewujudkan tujuan tersebut.

"Ini namanya apa sih? Ini namanya langkah untuk mencapai itu. Ini langkah nyata kan? Untuk bagaimana mencapai itu," kata Maruarar Sirait saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Jumat (21/2/2025).

Ia menegaskan bahwa kreativitas sangat diperlukan agar target tersebut bisa tercapai, dan langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari upaya nyata untuk mewujudkannya.

Maruarar juga menambahkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar pengembang tidak bingung dan mendukung upaya yang sudah ada, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari pencapaian cita-cita besar bagi rakyat Indonesia.

"Justru itulah digunakan kreativitas. Supaya bisa tercapai salah satu bentuknya ini. Jadi jangan bingung. Ini langkah hari ini, langkah untuk mencapai cita-cita itu. Apakah langkah seperti ini ada sebelumnya? Belum pernah kan? Ya sudah, ini supaya mencapai itu ya," tegasnya.

Di sisi lain, Menteri Ara juga menekankan pentingnya audit terhadap program perumahan yang dijalankan. Menurutnya, rumah subsidi harus berkualitas, mengingat rumah tersebut merupakan rumah pertama bagi banyak warga.

Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar perumahan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan data yang disuplai oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan supervisi dari Bappenas.

"Perumahan diaudit oleh BPK. Sesuai arahan Presiden, harus tepat sasaran. Datanya dari mana? Dari BPS dengan supervisi dari Bappenas. Kalau untuk supaya berkualitas. Dari langkah itu, Presiden mengatakan, bagaimana rumah subsidi juga harus berkualitas," uajrnya.

Menurut Menteri Ara, audit ini juga diperlukan untuk memisahkan pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab dari yang tidak. Bagi pengembang yang telah berkomitmen untuk memberikan rumah berkualitas, ia memastikan bahwa mereka tidak perlu khawatir dengan audit yang diterapkan.

"Jadi, kalau tidak ada instrumen audit, bagaimana caranya untuk mengetahui, mana pengembang yang berkualitas dan bertanggung jawab, mana yang tidak. Jadi dasarnya harus audit," katanya.

Bahkan, ia mengungkapkan bahwa banyak pengembang yang sudah berbicara dengannya dan mendukung langkah tersebut tanpa masalah.

Dengan adanya audit ini, pemerintah berharap dapat memastikan kualitas dan akuntabilitas dalam setiap pembangunan perumahan untuk rakyat.

"Bagi pengembang yang bagus, bertanggung jawab, tentu tidak pernah takut. Saya sudah bicara dengan banyak pengembang yang bagus, tidak ada masalah," ujar Ara.