Bahlil Lahadalia Minta Pengusaha Tambang Tak Takut Transisi Energi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meminta pengusaha tambang tidak terganggu dengan maraknya kampanye dari negara maju soal transisi energi.

Ia lantas membandingkan Uni Eropa yang masih bergantung kepada komoditas batu bara asal Indonesia. Lantaran secara harga murah dan mampu menghasilkan energi dengan biaya yang kompetitif.

"Sampai sekarang saja Eropa masih minta batu bara dari Republik Indonesia kok. Ya, kita jujur-jujur saja, aku tahu kok," ujar Bahlil dalam kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Bahlil tak menyangkal dunia saat ini condong mengajak untuk beralih menuju energi yang lebih bersih. Bahkan, beberapa lembaga keuangan global menawarkan dana yang kompetitif untuk mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang berasal dari energi fosil.

Di sisi lain, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Namun, ia menyebut komitmen itu perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Terlebih pemakaian energi hijau butuh ongkos lebih mahal.

"Selama teknologinya masih mahal dan ekonomi kita belum kuat, kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi kita. Kita setuju dengan pikiran global, tapi ukur diri kita juga, baseline kita, dan baseline negara-negara yang sudah maju," tegas dia.

Oleh karenanya, ia memberikan jaminan kepada pengusaha batu bara bahwa komoditas itu tetap akan dipakai. Lantaran pemerintah juga tak ingin didikte begitu saja oleh negara-negara maju.

"Jangan ibarat kata orang sudah S2 memaksakan pikirannya untuk mendikte orang yang baru tamat SMA atau baru semester 7 untuk sama dengan dia S2, tidak bisa," seru dia.

Sehingga, ia meminta para pengusaha batu bara tak perlu khawatir berlebih soal kampanye transisi energi yang kini marak disuarakan. "Lanjut terus, tidak ada masalah. Apalagi kalau produksi bagus, PNBP bagus, pertumbuhan ekonomi daerah bagus, tidak ada masalah," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk satuan tugas, atau Satgas Hilirisasi untuk membawahi proses pengolahan bahan mentah di dalam negeri. RI 1 lantas menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Hilirisasi. 

Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia dalam kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

"Kemarin di rapat Presiden memutuskan membentuk satgas. Dan secara kebetulan yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas adalah Menteri ESDM," ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi dibentuk guna melanjutkan peta jalan (roadmap) yang disusun untuk menarik investasi bagi 28 komoditas. Total nilai investasinya sekitar USD 615 miliar dari semua sektor, termasuk pertambangan dan mineral. 

"Cuman memang 91 persen ada di ESDM, maka dibuatlah satgas hilirisasi supaya izinnya bisa cepat dicairkan," imbuh Bahlil. 

Selain ESDM, Satgas Hilirisasi juga akan melibatkan para pemangku kepentingan di sektor lain, seperti perikanan, pertanian, kehutanan, hingga perindustrian. 

"Satgas ini melibatkan kementerian-kementerian teknis. Nanti disitu akan terlibat Menteri Investasi, Menteri Kehutanan, Menteri Perikanan, kemudian Menteri Pertanian, dan Menteri Perindustrian. Semua akan gabung di situ," ungkapnya. 

Dia menargetkan Satgas Hilirisasi ini akan segera terbentuk dalam waktu dekat. Pengesahannya masih menunggu arahan langsung dari Prabowo dalam bentuk keputusan presiden (Kepres). 

"Karena kemarin dalam rapat dengan bapak Presiden Prabowo baru diputuskan dan ditindak lanjut Kepres. Kepresnya sekarang lagi dalam proses. Kita tunggu arahan secara teknisnya dari bapak Presiden Prabowo," pungkas Bahlil. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara terkait isu pengemudi ojek online (ojol) yang tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima BBM subsidi.

Ketua Umum Partai Golkar ini menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji mekanisme agar pelaku UMKM, termasuk pengemudi ojol, tetap dapat menikmati BBM subsidi secara langsung, tanpa melalui bantuan langsung tunai (BLT).

"Terkait dengan UMKM, semua UMKM kemungkinan besar akan disubsidikan secara bahan. Jadi, kalau berupa BBM, kita tidak akan mengalihkan ke BLT. Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM," ujarnya di sela kegiatan Indonesia Mining Summit 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Namun, Bahlil menyoroti persoalan teknis terkait kendaraan ojol yang umumnya menggunakan pelat nomor hitam, bukan pelat kuning sebagaimana kendaraan umum. Oleh sebab itu, diperlukan uji coba dan mekanisme lebih lanjut untuk memastikan pengemudi ojol dapat mengakses BBM bersubsidi.

"Bagi ojol, kita sedang menguji bagaimana membedakan mana pelat hitam untuk usaha ojol, dan mana yang bukan. Tetapi untuk ojol, mereka ini UMKM. Hanya saja, kemarin ada salah tafsir," katanya.