Diskon Tarif Listrik 50 Persen Berlaku Mulai Hari Ini 1 Januari 2025

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), Darmawan Prasodjo, mengumumkan mulai 1 Januari 2025 diskon tarif listrik sebesar 50 persen.

Ia menjelaskan, bahwa pelanggan PLN tidak perlu melakukan langkah tambahan untuk mendapatkan diskon tarif listrik 50 persen. Menurutnya, pemberian diskon ini dilakukan secara otomatis melalui sistem digital yang terintegrasi.

"Itu otomatis, jadi pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun. Kami melalui proses otomatis yang berbasis pada sistem digital,” ujar Darmawan dikutip dari Antara, Rabu (1/1/2025).

Adapun bagi pelanggan PLN yang menggunakan token akan mendapatkan potongan harga langsung sebesar 50 persen, sementara untuk pelanggan pascabayar, tagihan listrik mereka juga akan dipotong otomatis sebesar 50 persen. Bagi pelanggan yang memiliki pertanyaan terkait hal ini, mereka dapat menghubungi nomor layanan pelanggan PLN di 087771112123.

"Kalau ada pertanyaan, bisa hubungi 087771112123,” ucap Darmawan.

Pemberian diskon ini merupakan langkah pemerintah dalam merespons kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang resmi diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Kenaikan PPN

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa insentif ini bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah dampak kenaikan PPN yang menjadi 12 persen.

Diskon tarif listrik sebesar 50 persen ini akan berlaku selama dua bulan, yakni pada Januari dan Februari 2025, untuk pelanggan PLN dengan daya listrik 2.200 watt ke bawah. Insentif ini diperkirakan akan menjangkau sekitar 81,4 juta rumah tangga, yang mencakup 97 persen dari total pelanggan PLN.

Nilai total insentif yang diberikan pemerintah terkait dengan diskon listrik ini mencapai Rp12,1 triliun. Namun, bagi pelanggan dengan daya listrik lebih besar, yakni 3.500–6.600 VA, mereka tetap akan dikenakan tarif PPN sebesar 12 persen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk tetap mengelola pengeluaran mereka dengan lebih mudah, terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan pajak yang baru.

Sebelumnya, Direktur Keuangan PT PLN (Persero), Sinthya Roesly mengatakan, PLN berhasil melewati 2024 dengan baik, tetapi di sisi lain juga menyadari potensi dampak dari kebijakan penurunan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 VA pada Januari dan Februari 2025.

Sinthya menyebut, penurunan tarif listrik untuk pelanggan dengan daya di bawah 2.200 VA diproyeksikan akan menurunkan pendapatan PLN sekitar Rp 5 triliun per bulan pada Januari dan Februari. Ini tentu menjadi tantangan besar yang harus diantisipasi secara hati-hati.

"Ini kami sikapi karena ada penurunan pendapatan dari pelanggan sebesar Rp 5 triliun per bulan di Januari dan Februari. Tentu kami harus mengantisipasi," kata Sinthya saat ditemui di PLN Unit Induk Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B JAMALI) di Cinere, Kota Depok, Jumat (27/12/2024).

Kendati demikian, ia menegaskan, pihaknya akan terus menjaga stabilitas keuangan dengan melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian BUMN dan instansi terkait lainnya, guna mengatasi dampak dari kebijakan tersebut.

Meskipun tantangan ini cukup besar, ia optimistis PLN dapat tetap menjaga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. PLN akan terus berupaya untuk mengelola keuangan perusahaan dengan bijak dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan efisiensi agar tetap dapat menjalankan operasional dengan baik meskipun ada penurunan pendapatan.

"Tadi arahan dari Pak Wamen BUMN (Kartika WirjoAtmodjo) bagaimana di PLN aspek keuangannya terus dijaga dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya," ujar dia.

Adapun kata Sinthya, kondisi keuangan PLN telah mampu melewati 2024 dengan baik. Hal ini berkat pengawasan ketat dari Kementerian BUMN dan pengelolaan keuangan yang hati-hati.

"Alhamdulillah di 2024 kita dapat lalui dengan sangat baik. Jadi kita dengan pengawasan dari Kementerian BUMN juga bisa mengelola keuangan dan insya Allah kinerjanya juga dapat terjaga dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sinthya juga menyinggung tantangan yang akan dihadapi PLN di tahun 2025, terutama terkait kebijakan penurunan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 VA pada Januari dan Februari 2025 mendatang.

"Dan untuk tahun 2025 nanti ada beberapa tantangan dan barangkali aspirasi yang sudah kita sama-sama dengar, bahwa di tahun 2025 akan ada diskon tarif untuk pelanggan di bawah 2.200 di bulan Januari dan Februari," pungkasnya.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo meninjau ke Posko Siaga Kelistrikan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 PLN Unit Induk Pengatur Beban Jawa, Madura, dan Bali (UIP2B JAMALI) di Cinere, Kota Depok, Jumat (27/12/2024).

Pria yang akrab disapa Tiko tersebut ditemani oleh Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi dan Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly.

"Siang ini saya dan Haryadi Direktur Transmisi PLN, dan Ibu Sintia dan Terkeuangan PLN, melakukan kunjungan ke pengatur Beban Gandul. Gandul ini sebenarnya adalah pusat untuk mengontrol dispatching listrik di Jawa Bali,," kata Tiko.

Dalam peninjauannya, Tiko memastikan bahwa ketersediaan pasokan listrik untuk Nataru terjaga. Meskipun biasanya memasuki libur nataru kebutuhan listrik justru menurun, namun PLN tetap menjaga ketersediaan stok kelistrikan.

"Sebenarnya kalau di PLN itu justru kalau Nataru malah turun kebutuhannya, karena banyak orang libur ya. Jadi kita yakinkan bahwa riset margin untuk memenuhi kapasitas listrik baik," ujarnya.

Selain itu, dalam peninjauannya kali ini, Tiko mengatakan pihaknya dengan PLN juga membahas mengenai rencana ke depan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk pembangunan EBT ke depan.

"Dan juga membicarakan mengenai berbagai isu, termasuk isu keuangan di PLN," katanya.