Tarif Impor AS Lebih Berat bagi Ekonomi Korea Selatan Ketimbang Krisis Politik

Liputan6.com, Jakarta - Pejabat bank sentral Korea Selatan, Bank of Korea mengungkapkan tekanan eksternal menjadi beban terbesar bagi ekonominya dibandingkan krisis politik yang tengah dihadapi negara itu.

"Kami telah mengalami dua pemakzulan presiden sebelumnya, dan untuk kedua kasus tersebut, kekacauan politik atau ketidakpastian telah mereda dalam waktu tiga hingga enam bulan," kata Soohyung Lee, anggota Dewan Kebijakan Moneter di Bank of Korea, dikutip dari CNBC International, Jumat (3/1/2024).

Soohyung Lee menyebut, ada kemungkinan krisis politik tidak terlalu berdampak pada ekonomi Korea Selatan, tetapi risiko penurunan yang ditimbulkan oleh faktor eksternal lebih mengkhawatirkan.

Faktor eksternal ini termasuk kenaikan tarif impor yang diusulkan oleh Presiden terpilih AS Donald Trump terhadap barang-barang dari China hingga Kanada dan Meksiko.

"(tarif impor) memberikan banyak tekanan, atau tekanan yang dirasakan, bagi negara-negara yang didorong oleh ekspor, termasuk Korea Selatan," beber Soohyung Lee.

Dijelaskannya, kenaikan tarif impor tidak hanya akan memukul ekspor Korea Selatan, tetapi juga dapat menimbulkan kembali kekuatan inflasi dalam ekonomi AS, yang dapat membuat suku bunga AS tetap tinggi dan dolar menguat, yang pada gilirannya berdampak pada Won Korea.

Dengan potensi depresiasi Yuan China, faktor-faktor tersebut dapat melemahkan Won Korea Selatan lebih jauh, yang dapat meningkatkan volatilitas di pasar keuangan negara tersebut.

Won Korea Selatan terakhir diperdagangkan pada 1.466,48 terhadap dolar AS, mendekati level terendah dalam 15 tahun pada Desember 2024.

Meskipun BOK memiliki perangkat kebijakan seperti cadangan devisa dan koordinasi dengan lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Soohyung Lee menekankan "penilaian won Korea ditentukan di pasar" dan BOK tidak memiliki target level khusus untuk nilai tukar valas.

"Lembaga pemerintah hanya akan turun tangan untuk mengurangi volatilitas, jika diperlukan," ungkapnya.

Tekanan internal dan eksternal pada ekonomi Korea Selatan menyebabkan Kementerian Ekonomi dan Keuangan negara itu memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2025 hanya mencapai 1,8%, dibandingkan dengan 2,1% yang diproyeksikan di tahun 2024.

BOK pada November 2024 telah memangkas perkiraannya untuk 2025 menjadi 1,9% dari 2,1%

Untuk meningkatkan permintaan domestik, kementerian keuangan Korea Selatan akan memperluas pengecualian pajak atas pengeluaran selama paruh pertama tahun 2025, dan memperkenalkan insentif bagi perusahaan yang meningkatkan upah.

Namun bagi BOK, tingkat inflasi dan stabilitas keuangan akan menjadi perhatian utama, kata Soohyung Lee, bukan pertumbuhan ekonomi itu sendiri, jika ketiga tujuan tersebut saling bertentangan.

BOK secara tak terduga memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 3% pada bulan November. Langkah tersebut mengikuti pengurangan 25 basis poin pada bulan Oktober, menjadikannya pertama kalinya sejak 2009 bank sentral negara itu menurunkan suku bunga dalam dua pertemuan berturut-turut.

Laju inflasi Korea Selatan pada bulan November naik menjadi 1,5% secara tahunan. 

"Kita memiliki bukti kuat tentang ekonomi yang kuat selama 20 tahun terakhir, jadi saya optimis dengan kondisi ekonomi,” tutur Soohyung Lee.

Sebelumnya, anggota parlemen Korea Selatan dengan suara bulat memakzulkan penjabat presiden pada Jumat (27/12/2024), ketika negara tersebut sedang berjuang untuk keluar dari kekacauan politik yang dipicu oleh deklarasi darurat militer yang mengejutkan dunia oleh pendahulunya.

Han Duck-soo mengambil alih jabatan presiden dari Yoon Suk Yeol, yang diberhentikan menyusul pemungutan suara parlemen mengenai langkahnya untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember.

Namun, anggota parlemen oposisi menuntut Han Duck-soo, yang juga menjabat sebagai perdana menteri, juga dicopot dari jabatannya. Alasannya, dia menolak tuntutan untuk menyelesaikan proses pemakzulan Yoon Suk Yeol dan menyeretnya ke pengadilan.

“Saya mengumumkan bahwa mosi pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo telah disahkan. Dari 192 anggota parlemen yang memberikan suara, 192 memilih untuk melakukan pemakzulan,” kata Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik seperti dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (28/12).

Penghitungan pemakzulan tertunda karena anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa melakukan protes di parlemen setelah Woo Won-shik mengatakan hanya diperlukan suara mayoritas seadanya di parlemen yang beranggotakan 300 orang untuk melanjutkan pemakzulan.

Anggota parlemen PPP mulai berteriak dengan marah dan banyak yang bergegas menuju Woo Won-shik, menuntut agar dia mengundurkan diri. Mereka tidak ikut serta dalam pemungutan suara.

Langkah itu menjadi pemakzulan kedua terhadap kepala negara Korea Selatan hanya dalam waktu dua minggu, sehingga menambah gejolak dalam lanskap politik negara yang dinamis.

Ini juga merupakan pemakzulan pertama terhadap penjabat presiden di Korea Selatan.

Pemimpin PPP Kweon Seong-dong mengatakan setelah pemungutan suara bahwa Han "harus terus memimpin urusan negara tanpa tunduk pada pengesahan mosi pemakzulan oleh oposisi".

Namun, Han Duck-soo mengatakan pasca pemungutan suara bahwa dia “menghormati keputusan parlemen” dan akan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya apakah akan mempertahankannya.

Inti dari pertikaian saat ini adalah komposisi Mahkamah Konstitusi, yang akan memutuskan apakah akan menegakkan keputusan parlemen untuk memakzulkan Yoon Suk Yeol dan sekarang Han Duck-soo.

Pengadilan saat ini kekurangan tiga hakim. Meskipun dapat dilanjutkan dengan enam anggotanya, satu saja suara yang berbeda pendapat akan mengembalikan posisi Yoon Suk Yeol .

Pihak oposisi ingin Han Duck-soo menyetujui tiga calon lagi untuk mengisi kursi sembilan anggota, namun dia menolak melakukannya. Akibatnya, kedua belah pihak menemui jalan buntu.