Jalan Tol Palembang-Betung Bakal Rampung pada 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero) berupaya mendorong percepatan penyelesaian Jalan Tol Palembang-Betung di Sumatera Selatan. Ditargetkan jalan tol tersebut rampung pada kuartal I 2026.

"Jalan Tol Palembang-Betung sepanjang 69,19 km yang saat ini dalam tahap penyelesaian konstruksi merupakan bagian dari konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), yang nantinya juga akan tersambung dari Lampung hingga ke Aceh," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Miftachul Munir, Sabtu (4/1/2025).

Selain itu, kata Munir, kehadiran jalan tol ini juga akan memberikan kemudahan pendistribusian logistik, hasil pertanian seperti karet, kelapa sawit, serta komoditas unggulan Sumatera lainnya. 

Jalan Tol Palembang-Betung terbagi menjadi 3 Seksi pekerjaan yakni, Seksi I Palembang-Rengas (21,5 km), Seksi II Rengas-Pangkalan Balai (33 km), dan Seksi III Pangkalan Balai-Betung (14,69 km).

Ditargetkan untuk penyelesaian konstruksi Seksi 1 sampai dengan kuartal II 2026. Lalu seksi 2 pada kuartal III 2025. Kemudian, untuk Seksi 3 ditargetkan akan selesai konstruksinya pada kuartal I 2026.

Jalan Tol yang menghubungkan Kota Palembang dengan Betung ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan antar wilayah dari yang sebelumnya 3,5 jam menjadi 1 jam saja.

Jalan Tol Palembang-Betung merupakan bagian dari Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung sepanjang 111,6 km. Nantinya jalan tol ini akan memiliki 4 Simpang Susun (SS) dan Gerbang Tol (GT) yang masing-masing terletak di Gandus, Rengas, Pulau Rimo, dan Pangkalan Balai.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk tidak hanya memastikan pembangunan berjalan sesuai target, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat sekitar. 

"Setelah jalan tol ini tersambung sepenuhnya, maka akan terhubung langsung dengan Ruas Betung-Tempino-Jambi. Sehingga akan membuka konektivitas baru dari Palembang ke Jambi, guna memperkuat jaringan transportasi serta membuka peluang ekonomi baru yang akan semakin berkembang di Pulau Sumatera," tutur Adjib.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar proyek jalan tol baru yang belum memulai konstruksi dihentikan sementara. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan tol hingga tahun 2040.

Beberapa proyek yang masih dalam tahap kajian, seperti tol Puncak dan tol dari Kulonprogo ke Cilacap, termasuk dalam kebijakan ini.

Menurut Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Sony Sulaksono Wibowo, permintaan penghentian ini bertujuan untuk memastikan pembangunan jalan tol dilakukan secara strategis dan tidak berlebihan.

“Kami memahami arahan dari Presiden untuk menunda proyek-proyek baru yang masih dalam tahap kajian. Hal ini penting agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara lebih efisien dan fokus pada proyek yang benar-benar mendesak,” ujar Sony, dikutip Jumat (20/12/2024).

Sony juga menjelaskan bahwa beberapa proyek yang sudah berjalan, seperti tol Solo-Jogja hingga Kulonprogo, tetap akan dilanjutkan. Namun, untuk proyek baru seperti tol Puncak, pelaksanaannya akan bergantung pada hasil kajian dan minat dari pihak investor.

“Jika ada investor yang siap dan kajian kelayakan telah selesai, tentu proyek dapat dilanjutkan. Namun, untuk sementara, kami menahan usulan baru hingga ada kejelasan lebih lanjut,” tambah Sony.

BPJT mengungkapkan bahwa penghentian sementara ini sejalan dengan rencana besar jaringan jalan tol hingga tahun 2040. Dalam rencana tersebut, pemerintah memetakan kebutuhan jaringan jalan tol yang akan dibangun untuk mendukung konektivitas nasional.

“Kami memiliki target hingga tahun 2040 untuk menyelesaikan 3.000 km jalan tol operasional. Penundaan ini adalah bagian dari strategi untuk memastikan setiap proyek yang dikerjakan benar-benar mendukung rencana besar tersebut,” jelas Sony.

Proyek jalan tol yang sedang dalam konstruksi seperti Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap) dan proyek-proyek yang sudah dalam tahap lelang tetap berjalan sesuai rencana. Namun, usulan-usulan baru seperti tol Kulonprogo-Cilacap dan beberapa tol di Sumatra akan ditahan hingga waktu yang tepat.

Sony mengakui bahwa menunda proyek baru bukanlah langkah mudah, terutama bagi proyek-proyek yang dianggap mendesak oleh masyarakat. Namun, pemerintah berkomitmen untuk tetap mengutamakan efisiensi dan memprioritaskan kebutuhan infrastruktur yang sudah berjalan.

“Kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk operator jalan tol dan investor, untuk memastikan bahwa penundaan ini tidak mengganggu pelayanan publik maupun investasi yang sudah ada,” pungkas Sony.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebutuhan jalan tol secara menyeluruh dan memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.