Penumpang Kereta Tolak Penutupan Stasiun Karet, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Penumpang Kereta (ASPEKA) mengungkapkan bahwa pihaknya menolak rencana penutupan Stasiun Karet di kawasan Jakarta Pusat.

Ketua Harian ASPEKA, Alfred Sitorus menyampaikan, pihaknya menolak rencana Stasiun Karet ditutup karena belum adanya kajian yang mendasar terkait dengan penutupan tersebut.

"Secara tegas, kita harus menolak berbagai usulan untuk menurunkan kuantitas dan kualtias layanan mass public transport seperti halnya Commuter Line ini; dalam konteks ini rencana penutupan Stasiun Karet dan penerapan kembali multi operation perjalanan KRL," ujar Alfred Sitorus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

ASPEKA mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan pengkajian terkait penutupan Stasiun Karet. Pasalnya, menurut Alfred, pelayanan di stasiun tersebut masih bisa ditingkatkan salah satunya melalui penambahan panjang peron.

"(Baiknya) di deliver dulu standar pelayanan minimum Stasiun Karet untuk semua kalangan itu, apakah sudah benar benar dikerjakan kewajibannya baik oleh Dirjen KA, PT KAI, atau KAI Commuter," imbuhnya.

ASPEKA mengutip data PT KCI, yang menunjukkan bahwa lalu lalang pengguna KRL yang masuk ke Stasiun Karet mencapai hampir 2.000 orang/jam atau sekitar 34.000 orang/hari.

Dampak Penutupan Stasiun Karet

Dengan demikian, penutupan Stasiun Karet akan berdampak pada peningkatan emisi kendaraan bermotor dan pengeluaran biaya, karena bergesernya 34.000 penumpang stasiun tersebut ke alternatif kendaraan lain.

"Selain akan menurunkan kenyamanan pengguna KRL, maka penutupan Stasiun Karet juga akan berdampak pada peningkatan emisi kendaraan bermotor, kemacetan lalu lintas, dan pemborosan BBM yang diakibatkan oleh bergesernya pengguna KRL," jelas Alfred.

Alfred menuturkan, layanan mass public transport merupakan hal esensial dan tidak boleh diturunkan kuantitas dan kualitasnya. Selain harus diperhitungkan, maka harus dianalisis guna ditetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan tersebut berbasis TDM (transport demand management) guna memenuhi mobilitas dan aksesibilitas di suatu kawasan, lanjut Alfred.

"Konteks TDM ini maka moda transportasi harus berimbang antara kendaraan bermotor (motorized Mobility) dan kendaraan tidak bermotor (non motorized Mobility), schingga kebijakan pemenuhan aksesibilitas dan mobilitas tidak menumpuk semata pada pemenuhan fasilitas kendaraan bermotor (terutama kendaraan pribadi), tetapi juga kendaraan tidak bermotor yaitu jalan kaki dan sepeda," imbuhnya.

Untuk itu, fasilitas mass public transport harus ditingkatkan dan setidaknya harus dipertahankan kuantitas dan kualitas yang ada.

"Baik dalam bentuk sarana (seperti fasilitas kereta, armada bus, maupun prasarana seperti stasiun). Dengan demikian mutlak keberadaan infrastruktur seperti stasiun baik kuantitas dan kualitasnya harus ditingkatkan dan tidak boleh diturunkan," ucap Alfred.

Alfred juga menyoroti penerapan multi operation yang diusulkan oleh Menteri Perumahan Rakyat, Maruara Sirait untuk menggantikan single operation yang diterapkan saat ini.

Ia menilai, penerapan multi operation tidak efisien, berisiko memunculkan diskriminasi kelas sosial, serta rawan tabrak belakang sehingga dihentikan oleh KAI/KCI mulai 2012.

Sebagai informasi, Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan PT KAI, Rudi As Aturridha membenarkan rencana penutupan Stasiun Karet yang telah diumumkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

Rudi menyebut, alasan penutupan karena lokasi Stasiun Karet berdekatan dengan stasiun BNI City.

Diwartakan sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal, buka suara soal rencana penutupan Stasiun Karet yang menjadi titik pemberhentian KRL Commuter Line Jabodetabek.

Adapun secara rencana, Stasiun Karet nantinya bakal diintegrasikan dengan Stasiun BNI City, yang jadi tempat pemberhentian KRL Commuter Line dan Kereta Bandara Soekarno-Hatta.

Terkait rencana itu, Risal mengatakan, Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub masih terus mengkaji dan berdiskusi dengan PT KAI (Persero) hingga masyarakat setempat. Sehingga, ia menegaskan, isu soal penutupan Stasiun Karet masih belum pasti.

"Belum, masih dikaji. Definisi tutup itu kita belum clear ya. Apakah tidak difungsikan sebagai jalan menuju BNI City, kan itu belum clear. Kalimat tutup tuh nanti kita bicarakan," kata Risal di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Yang pasti, ia menekankan bahwa Stasiun Karet bakal terintegrasi. Namun, secara skema itu pun masih belum jelas seperti apa, apakah secara bangunan bakal bersatu dengan Stasiun BNI City atau tidak.

Risal hanya menyebut seluruh moda transportasi nantinya bakal saling terintegrasi, mulai dari KRL Commuter Line, LRT Jabodebek, hingga MRT Jakarta.

"Kalau integrasi iya lah, sudah pasti. Sekarang pun terintegrasi. Konsepnya terintegrasi semua. LRT, MRT, semua terintegrasi," ujar Risal.