Anggaran Kemendag Disunat, Ekspor Indonesia Bakal Terdampak?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan pemangkasan anggaran tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag). Anggaran 2025 akan dipangkas sebesar 38,88 persen, dari Rp1,853 triliun menjadi Rp1,132 triliun. 

Meski begitu, Kemendag tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program utamanya, termasuk pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta mendukung UMKM agar bisa lebih inovatif dan siap bersaing di pasar global.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Mendag Budi menegaskan efisiensi ini hanya dilakukan pada belanja non-esensial seperti perjalanan dinas, alat tulis kantor, seminar, dan acara seremonial. 

"Kami memastikan efisiensi anggaran tetap memenuhi operasional dasar, pelayanan publik, serta dukungan terhadap fokus program kerja Kemendag. Fokus program kerja Kemendag, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri; Perluasan Pasar Ekspor; dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor, kata Budi, dalam siaran pers, dikutip Minggu (16/2/2025).

Budi menjelaskan anggaran yang tersedia tetap dialokasikan untuk mendukung operasional kementerian dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal. DPR pun mendukung kebijakan ini dengan catatan bahwa efisiensi harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak mengganggu program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Tiga Perjanjian Dagang

Selain membahas anggaran, rapat kerja ini juga menyoroti rencana pengesahan tiga perjanjian dagang internasional dengan negara mitra, yaitu ASEAN, Australia-Selandia Baru, dan Jepang. 

Melalui Protokol Perubahan ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons (AAMNP), Indonesia berpotensi meningkatkan kesejahteraan hingga USD 1,17 juta serta mempercepat penyerapan tenaga kerja profesional di ASEAN. 

Sementara itu, Protokol Kedua ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara anggota sebesar 0,16 persen setelah implementasi, dengan nilai ekspor yang diperkirakan mencapai Rp9,41 triliun pada 2033.

Perjanjian lainnya, yaitu Protokol Pembaruan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), akan membuka peluang ekspor lebih besar bagi produk Indonesia ke Jepang dengan adanya penurunan bea masuk untuk 112 jenis barang. 

Surplus perdagangan dengan Jepang diperkirakan akan meningkat hingga 20,37 persen per tahun, sementara ekspor jasa Indonesia ke Jepang bisa naik hingga USD 190,6 juta dalam lima tahun ke depan.

"Beberapa  manfaat  persetujuan  ini  di  antaranya  meningkatkan  arus  perdagangan  barang,  jasa  dan investasi,  memberikan   kepastian   iklim   usaha   perlindungan   konsumen   dan   adopsi   digitalisasi,   serta membuka   area   kerja   sama   dan   peningkatan   kapasitas   pada   UMKM,   pengadaan   barang   dan   jasa pemerintah, serta perdagangan dan pembangunan berkelanjutan," jelas Budi.

Mendag Budi berharap ketiga perjanjian ini bisa segera disahkan melalui Peraturan Presiden agar manfaatnya bisa segera dirasakan. Meski menghadapi pengurangan anggaran, Kemendag optimistis dapat tetap menjaga stabilitas perdagangan dalam negeri sekaligus memperluas peluang ekspor ke pasar internasional. 

Dengan strategi yang tepat, efisiensi ini tidak akan mengurangi kualitas layanan dan justru diharapkan mampu membuat program kerja semakin efektif dan berdampak nyata bagi perekonomian Indonesia.