Soal Kebijakan DHE 100%, Begini Kata Bos Bank SMBC

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) wajib disimpan 100% di bank-bank dalam negeri selama 12 bulan.

Terkait kebijakan ini, Direktur Utama PT Bank SMBC Indonesia Tbk, Henoch Munandar mengatakan, kebijakan ini ditentukan oleh pemerintah untuk sektor eksportir tertentu untuk membawa masuk hasil devisa ke Indonesia dalam kurung waktu yang ditetapkan 1 tahun.

"Kalau kami dari Perbankan tentu mencoba membantu, apa yang diperlukan oleh para eksportir tersebut, bekerjasama tentunya dengan stakeholder lain, agar tidak mengganggu kebutuhan modal kerja dari para eksporter dan juga mungkin keperluan untuk nilai lindung terhadap mata uang,” kata Henoch kepada wartawan usai acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2/2025).

Henoch menambahkan karena kebijakan ini baru diundangkan, pihaknya masih terus melihat kesempatan atau keperluan dari nasabah yang bisa Bank SMBC penuhi dengan adanya peraturan DHE. Adapun terkait bunga dari DHE ini, Henoch menyebut industri perbankan masih menunggu pelaksanaan teknis terkait aturan DHE terbaru ini.

Komentar Perbankan Lain

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Jahja Setiaatmadja menuturkan, pihaknya belum bisa memprediksi kenaikan bisnis dana pihak ketiga (DPK) valuta asing (valas) terkait dengan penerapan revisi aturan Devisa Hasil Ekspor SDA.

"Kalau ditanya berapa besar kenaikannya, saya tidak tahu. Kita lihat akhir tahun 2025, saya tidak bisa meramalkan," kata dia dalam konferensi pers Hasil Kinerja BCA Sepanjang 2024, Kamis, 23 Januari 2024.

Sebagai gambaran, Jahja mengatakan seorang eksportir harus membeli barang baku yang menjadi biaya operasional dalam sebuah bisnis. Di mana dalam kondisi normal, ada aktivitas penjualan. Bersamaan dengan itu, ada ongkos atau cost yang harus dikeluarkan, yang selisihnya disebut sebagai profit.

"Jadi ini DHE ini harus kita pilah juga ini berapa persen ekspor? 100 ekspor atau ada sebagian lokal dan domestik," imbuh dia. 

Jahja menambahkan, perusahaan ekspor yang memiliki bisnis lokal atau domestik mungkin dapat mengambil biaya operasional sampai investasi dari segmen tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah berupaya melakukan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang salah satunya melalui kebijakan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari SDA. Langkah ini dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 

Pengelolaan DHE SDA ini harus dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, serta stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Menurut Airlangga, langkah konkret untuk terus meningkatkan optimalisasi pengelolaan DHE SDA, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 Tanggal 17 Februari 2025 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan terbaru mengenai devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Aturan terbaru Prabowo ini mewajibkan DHE SDA 100 persen disimpan di Indonesia selama 1 tahun.

Dia menyadari selama ini banyak DHE yang lari ke luar negeri. Demi memperluas dampak pengelolaan DHE SDA, Prabowo meminta seluruhnya disimpan di rekening di dalam negeri.

"Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri," kata Prabowo dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025).

"Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2025," imbuhnya.

Sebelumnya hanya 30 Persen

Kepala Negara itu menjelaskan ada perubahan besaran DHE SDA yang harus disimpan di rekening bank nasional. Kini 100 persen devisa hasil ekspor SDA harus 'parkir' di RI dari sebelumnya sebanyak 30 persen.

"Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE-SDA di dalam bank-bank nasional," bebernya.

Aturan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi. Aturan parkir DHE SDA juga berlaku untuk sektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Adapun aturan tersebut mulai berlaku pada 1 Maret 2025 mendatang.

Dia menegaskan, sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023.

Lebih lanjut, RI 1 memperkirakan devisa hasil ekspor SDA ini bisa mencapai USD 80 miliar sepanjang 2025 ini.

Dia juga memprediksi jumlah DHE SDA bisa mencapai lebih dari USD 100 miliar pada Maret 2026 mendatang.

"Dengan langkah ini, di tahun 2025 devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak 80 miliar dolar Amerika," ucapnya.

"Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar," tambah Prabowo Subianto.