Langkah OJK Dukung Aturan Terbaru Devisa Hasil Ekspor SDA

Liputan6.com, Jakarta - Aturan terbaru mengenai devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, pengolahan sumber daya diharapkan akan meningkatkan cadangan devisa.

Selain itu, aturan tersebut juga diharapkan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dan menarik minat eksportir sehubungan dengan beberapa insentif yang ditawarkan.

Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (26/2/2025).

"OJK juga senantiasa membantu mengkomunikasikan rencana kebijakan Pemerintah kepada industri perbankan, sehingga seluruh stakeholders dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah ini secara efektif,” ujar Dian Ediana.

Selain itu, OJK mendorong perbankan Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam akomodasi  penempatan DHE SDA dengan tetap menjaga kondisi likuiditas bank baik dalam mata uang rupiah dan valas.

Dalam perubahan PP DHE SDA tersebut, salah satu pokok pengaturannya adalah kewajiban eksportir dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) paling sedikit USD 250.000 untuk menempatkan DHE SDA dengan persentase paling sedikit 30 persen selama paling singkat 3 bulan.

Hal ini khusus bagi DHE SDA sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi. Kemudian 100 persen selama paling singkat 12 bulan untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang bertujuan memperkuat pasokan valuta asing di dalam negeri, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung ketahanan ekonomi nasional.

"Sebagai regulator di industri jasa keuangan, OJK memiliki peran penting untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan eksportir, perbankan, dan tujuan kebijakan makroekonomi," ujar dia.

Ia menambahkan, dalam konteks ini, OJK secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan sektor perbankan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan.

Hal itu termasuk menyiapkan mekanisme pemantauan yang efektif dalam masa retensi DHE agar sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, serta memanfaatkan berbagai insentif yang diberikan pemerintah dan BI, seperti fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) final atas bunga deposito dan fasilitas lindung nilai khusus DHE oleh perbankan.

"Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendukung kepentingan nasional tetapi juga menjaga daya saing eksportir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," tutur dia.

Selanjutnya bagi perbankan, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum serta POJK mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diperkuat oleh Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK kepada seluruh bank umum, Bank dapat memperlakukan dana DHE SDA sebagai agunan tunai.

Dengan demikian, dapat ditetapkan berkualitas lancar dan dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)/Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) selama memenuhi persyaratan tertentu, antara lain dana tersebut diblokir, terdapat surat kuasa pencairan untuk keuntungan bank, memiliki jangka waktu pemblokiran paling singkat sama dengan jangka waktu kredit/pembiayaan, memiliki pengikatan hukum yang kuat dan disimpan pada bank penyedia dana.  

Dian mengatakan, koordinasi antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK yang sudah terjalin dengan baik terkait perumusan, implementasi dan pengawasan PP DHE SDA yang pertama, akan semakin mempermudah implementasi kebijakan baru ini dilapangan.

Oleh karena itu, kebijakan baru DHE SDA ini diharapkan akan mencapai tujuannya secara optimal, sehingga lebih bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI/ICMA) menyoroti beberapa poin penting yang perlu diperhatikan agar kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2025 yang mewajibkan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri, tidak memberatkan sektor usaha, khususnya di industri pertambangan batubara.

Plt. Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani, mengatakan meskipun hingga saat ini pihaknya belum menerima rincian lebih lanjut mengenai PP tersebut.

Namun, terdapat salah satu poin yang dianggap paling krusial, yakni perlunya dimungkinkannya penukaran DHE SDA ke rupiah di bank yang sama untuk operasional usaha.

"Ada 4 poin penting yang kami lihat sebagai solusi agar tidak membebani arus kas. Salah satunya ialah dengan dimungkinkannya penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk operasional usaha," kata Gita kepada Liputan6.com, Selasa (18/2/2025).

Menurut dia, hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam menjaga kelancaran arus kas. Tanpa adanya kemudahan ini, perusahaan akan kesulitan dalam memutar kas untuk membiayai kegiatan operasional mereka.

Oleh karena itu, fleksibilitas dalam proses penukaran valuta asing menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat meredakan potensi dampak negatif dari kebijakan tersebut.

"Kami harap ini menjadi cara agar perusahaan dapat terus memutar kas untuk kebutuhan operasional," ujarnya.

Pengusaha Minta Aturan Turunan Jelas

Gita juga menekankan pentingnya bagaimana aturan turunan yang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI) nanti dapat mempermudah pelaku usaha, khususnya dalam hal administrasi.

Penyederhanaan proses administratif dan kemudahan akses ke bank sangat diperlukan agar perusahaan tidak terhambat dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang penting juga adalah bagaimana nantinya aturan turunan yang disiapkan Bank Sentral (BI), termasuk detail proses administrasi yang tidak menyulitkan pelaku usaha, karena kembali lagi dana tersebut dibutuhkan untuk biaya operasional perusahaan," jelasnya.

Selain itu, Mahyarani mengingatkan perlunya sosialisasi terkait implementasi aturan ini, baik dari segi waktu pelaksanaannya maupun mekanisme teknis yang lebih rinci.

Sosialisasi yang efektif akan memastikan bahwa pelaku usaha memiliki pemahaman yang jelas dan dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan baru ini tanpa menimbulkan kerugian yang berlebihan.

"Perlu sosialisasi untuk implementasinya (waktunya)," ujarnya.

Maka dengan mempertimbangkan beberapa faktor ini, diharapkan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan perusahaan, terutama dalam sektor yang sudah terdampak oleh berbagai tantangan ekonomi global dan domestik.