Tanpa Langkah Proaktif, Industri Perbankan Berisiko Hadapi Kenaikan Biaya dari Risiko Iklim

Liputan6.com, Jakarta - WWF Indonesia melihat bahwa terdapat penguatan manajemen risiko iklim di Indonesia yang salah satunya ditandai dengan penerbitan serangkaian panduan terkait risiko iklim oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu WWF Indonesia  juga melihat adanya peningkatan ekspektasi regulator terhadap strategi dan manajemen iklim untuk diterapkan oleh perbankan.

Hal ini tertuang dalam laporan Sustainable Finance Regulations and Central Bank Activities (SUSREG) ke-4 terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social and governance (ESG) bagi para regulator keuangan di 52 negara.

Sebelumnya, WWF juga mempublikasikan laporan Sustainable Banking Assessment (SUSBA) 2024 yang dapat mengukur penerapan industri perbankan berkelanjutan di Asia. Berdasarkan maturity level SUSBA terdapat 75% dari 11 bank yang dinilai telah masuk ke dalam fase rekognisi dan lebih dari 50% sudah memenuhi fase implement.

Tercatat tujuh dari 11 bank yang dinilai SUSBA telah melakukan analisa risiko iklim dan mulai mengembangkan strategi pengelolaan terhadap risiko iklim yang relatif sederhana.

Direktur Iklim dan Transformasi Pasar, WWF Indonesia Irfan Bakhtiar menyatakan, penguatan infrastruktur dan kapasitas bank dalam mengelola risiko dan peluang iklim menjadi langkah penting. WWF menyambut baik pengembangan kebijakan dan panduan terkait keuangan berkelanjutan yang diluncurkan oleh para regulator keuangan.

"Seperti Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) serta panduan terkait manajemen risiko iklim yang dikembangkan oleh OJK, serta insentif likuiditas makroprudensial ekonomi hijau yang digulirkan oleh Bank Indonesia," kata Irfan Bakhtiar dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

"Tanpa langkah proaktif, industri perbankan berisiko menghadapi biaya yang lebih tinggi dan tidak terduga.” tambah dia. 

Temuan the World Economic Forum (WEF) menunjukkan ketergantungan ekonomi yang sangat tinggi dengan alam. Lebih dari 50% PDB dunia bergantung pada kelestarian alam. Temuan United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) juga menegaskan net zero tak mungkin tercapai jika degradasi alam terus terjadi.

Hal ini berkaitan dengan perlunya strategi iklim perusahaan yang mempertimbangkan pelestarian dan pemulihan alam. Upaya ini semakin menantang di tengah penurunan populasi satwa liar hingga 73% dalam lima dekade terakhir, dimana spesies air tawar paling terancam (temuan Living Planet Report WWF 2024).

Sustainable Finance Lead, WWF Indonesia Rizkia Sari Yudawinata melanjutkan, pengelolaan risiko dan peluang usaha terkait iklim dan alam tidak bisa dilakukan secara terpisah- pisah. Keduanya saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri-sendiri.

"Hal ini sejalan dengan prinsip Do No Significant Harm (DNSH) yang diterapkan di dalam taksonomi berkelanjutan Indonesia (TKBI) dalam rangka memastikan investasi yang berkaitan dengan net zero, baik langsung maupun tidak langsung, tidak memberi dampak negatif secara sosial dan lingkungan.” kata dia. 

“Instrumen kebijakan moneter seperti GWM dan KLM bisa dioptimalkan lebih lanjut untuk menstimulasi pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian target keberlanjutan. Salah satu caranya dengan penyelarasan kriteria yang sejalan dengan TKBI,” imbuh Rizkia.

Guna mendukung pengembangan pengelolaan risiko iklim dan lingkungan yang holistik di dalam negeri, WWF-Indonesia telah menginisiasi program peningkatan kapasitas terkait pentingnya integrasi risiko iklim kepada perbankan, lebih lanjut juga pada risiko terkait alam melalui adopsi Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) untuk jangka lima tahun ke depan.

Program pelatihan yang diadakan di akhir 2024 menjadi awal rangkaian kegiatan Indonesia Nature-positive Forum guna memperkuat koordinasi dan penyelarasan aksi serta kebijakan antar pemangku kepentingan.