Penasihat Khusus Presiden Bambang Brodjonegoro Ungkap Kunci Unlock Investasi Hijau di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menekankan pentingnya reformasi subsidi energi guna membuka peluang lebih besar bagi investasi hijau di Indonesia.

Dia menuturkan, subsidi energi saat ini masih didominasi oleh bahan bakar fosil, sehingga membatasi insentif bagi pengembangan energi terbarukan.

"Sebagian besar anggaran subsidi energi masih dialokasikan untuk bahan bakar fosil, seperti BBM dan LPG 3 kg. Padahal, jika sebagian dari subsidi ini dialihkan untuk mendukung energi terbarukan, kita dapat menciptakan insentif yang lebih kuat bagi investor di sektor hijau,” kata Bambang Brodjonegoro, dalam paparannya sebagai pemateri di acara KabarBursa Economic Insight (KEI) 2025 dengan tema “Greenomic Indonesia: Challenges in Banking, Energy Transition, and Net Zero Emission” di Le Meridien Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (27/2/2025).

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan pada 2025, pemerintah mengalokasikan Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik, meningkat dari Rp73,24 triliun pada 2024. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan pada 2024 menjadi 42,08 juta pada 2025.

Selain itu, laporan Bank Dunia pada Juni 2023 mencatat Indonesia mengucurkan subsidi energi fosil sebesar USD11,9 miliar (sekitar Rp170,6 triliun) sepanjang 2021, menjadikannya negara dengan subsidi energi fosil terbesar di ASEAN.

Menteri Keuangan periode 2014-2016 ini menyarankan pendekatan bertahap dalam alokasi subsidi, misalnya dengan menerapkan pembagian 30 persen untuk energi hijau dan 70 persen untuk energi fosil, sebelum akhirnya secara progresif diarahkan sepenuhnya kepada energi terbarukan.

"Ke depan, subsidi energi seharusnya hanya diberikan untuk energi baru terbarukan (EBT). Dengan demikian, kita dapat menciptakan mekanisme pembiayaan katalitik yang mampu menarik investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun asing,” tambahnya.

Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, investasi hijau di Indonesia tetap menunjukkan prospek cerah. Meskipun kondisi ekonomi global tampak suram dengan pertumbuhan yang stagnan di sekitar 3 persen, minat terhadap ekonomi hijau terus meningkat.

Faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi global mencakup ketegangan geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Hamas, dan rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok. Selain itu, kebijakan politik mantan Presiden AS, Donald Trump, terhadap Perjanjian Paris juga memengaruhi dinamika investasi hijau, dengan Amerika cenderung menarik diri dari komitmen terkait transisi energi.

Namun, kesadaran akan pentingnya ekonomi hijau semakin meningkat di kalangan pemangku kepentingan global. Dalam forum ekonomi dunia baru-baru ini, lima dari sepuluh risiko terbesar yang diidentifikasi berkaitan langsung dengan perubahan iklim.

"Masih kuatnya komitmen Eropa terhadap investasi hijau harus menjadi catatan penting. Jika disimpulkan, di permukaan memang kelihatannya suram, tetapi banyak pihak semakin tertarik untuk mengeksplorasi potensi investasi hijau, termasuk di Indonesia," tutur Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2005-2009 itu.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia (BEI), Ignatius Denny Wicaksono menuturkan, masa depan bursa karbon di Indonesia menunjukkan prospek positif, seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap ekonomi hijau.

"Dulu sebelum ada nilai ekonomi karbon, proyek hijau hanya mengandalkan pendapatan dari penjualan energi yang dihasilkan. Sekarang, selain dari produksi energi, proyek juga mendapatkan tambahan pendapatan dari penghematan emisi karbon yang mereka lakukan," ujar Denny.

Saat ini, harga karbon di Indonesia ditaksir sekitar Rp58.000 per ton CO2. Dengan skema ini, proyek-proyek hijau seperti pembangkit listrik tenaga angin dan air dapat memperoleh pendapatan tambahan dari penjualan kredit karbon.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 26 September 2023, perdagangan karbon di Indonesia telah berkembang pesat. Awalnya hanya terdapat satu proyek, tetapi kini jumlahnya telah bertambah menjadi tujuh proyek dengan total carbon credit yang diterbitkan mencapai 3,1 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,5 juta ton telah terjual, menunjukkan minat yang tinggi dari berbagai pihak.

"Saat ini sudah ada sekitar 107 perusahaan jasa yang ikut serta dalam perdagangan karbon, dan lebih dari 1.100 entitas yang telah menggunakan skema carbon offset, di mana 893 di antaranya adalah individu yang secara sukarela mengompensasi emisi karbon mereka," tutur Denny.

Animo yang tinggi terhadap perdagangan karbon menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri terhadap aspek Environmental, Social, and Governance (ESG). BEI sendiri telah memfasilitasi dua mekanisme perdagangan karbon, yaitu perdagangan sektor spesifik (sectoral trading) dan perdagangan lintas sektor (cross-sectoral trading). Sistem ini dirancang sesuai dengan standar internasional guna menarik lebih banyak investor global.

Dalam sesi diskusi "Alternative Vehicles for a Zero Emission Future", yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, beberapa panelis membahas peran regulasi dalam percepatan adopsi kendaraan listrik.

Wakil Ketua Tim Non-KBLBB, Kementerian Perindustrian, Kemal Rasyad, menyatakan bahwa pemerintah telah merilis beberapa kebijakan strategis untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

"Terkait Net Zero Emission ini, ada beberapa langkah yang telah kami siapkan, terutama dalam regulasi. Kami mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Percepatan Adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai," ujar Kemal.

Selain kendaraan listrik, teknologi elektrifikasi kendaraan lainnya hingga energi terbarukan juga menjadi perhatian utama pemerintah. Dengan dukungan kebijakan yang semakin matang, infrastruktur yang berkembang, serta minat yang terus meningkat dari investor, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat ekonomi hijau di kawasan Asia Tenggara.

Green Economy Bukan Sekadar Isu Jangka Panjang

Sebagai penutup, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2016-2019) ini menegaskan bahwa green economy bukan sekadar isu jangka panjang yang dapat diabaikan demi isu-isu ekonomi jangka pendek.

“Kita tidak bisa hanya mengurus yang di depan mata saja. Jika kita mengabaikan upaya mitigasi perubahan iklim, dampaknya akan jauh lebih berat nantinya. Ini bukan hanya masalah nyawa, tetapi juga akan menghabiskan anggaran besar untuk menanggulangi bencana,” jelasnya.

Bambang juga mengapresiasi inisiatif KabarBursa dalam mengangkat isu ekonomi hijau dalam diskusi ekonomi tahunan.

"Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada KabarBursa yang mau mengangkat isu green economy ini sebagai bagian dari economic outlook atau economic insight tahun ini. Ini penting karena banyak yang masih melihatnya sebagai isu jangka panjang, padahal dampaknya sudah kita rasakan sekarang," ujar dia, seraya menyampaikan closing remarks untuk Grand Launching KabarBursa.com