Horor Macet Pelabuhan Tanjung Priok Terjadi Imbas Kegiatan Ekspor Naik

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi pengusaha pemilik kapal yang terkumpul dalam Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA), mengajak seluruh pihak menahan diri untuk tidak saling menyalahkan terkait kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kemacetan terjadi karena peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Menurut dia, ini menjadi sinyal positif bahwa kegiatan ekspor Indonesia tetap menggeliat di tengah situasi tekanan situasi global akibat tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika.

"Memang terjadi kemacetan yang harus jadi catatan perbaikan kedepan, tapi peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Priok di tengah tekanan tarif resiprokal adalah berkah tersendiri yang mesti disyukuri," katanya, dikutip Senin (21/4/2025).

Carmelita menyatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pelindo terkait dengan kondisi kemacetan yang terjadi.

Ia mengklaim Pelindo sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok telah bersikap responsif dan mengambil langkah terukur. Dengan memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang dapat dijadikan kantor parkir dan pengalihan lalu lintas truk ke dalam gate pos 9.

Lara pelaku usaha juga memahami, Pelindo tengah melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kemacetan kembali terjadi di masa mendatang. Salah satunya, dengan membangun area jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tol maupun jalan arteri di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

Hanya saja, pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pembangunan jalan membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan lembaga instansi lainnya.

"Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi kita harus mendorong Pelindo untuk lebih baik kedepan dengan memberikan layanan terbaik, termasuk pencegahan kemacetan jalan masa depan," ujar Carmelita.

Sebagaimana diketahui, kemacetan terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu hingga ke jalan sekitar lokasi pelabuhan. Kemacetan ini terjadi ditenggarai karena peningkatan aktivitas bongkar muat ekspor.

Salah satu titik kemacetan terjadi di NPCT 1 yang disebabkan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas, dan dipastikan kegiatan bongkar muat berjalan lancar, serta tidak terjadi error sistem di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

Terpisah, anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok dalam beberapa hari terakhir tak hanya mempengaruhi aktivitas industri, tapi akan berdampak pada masyarakat sebagai pengguna produk.

Ia menyatakan, kemacetan itu terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025 lalu. Yang terekspose ke dunia industri dan pelayaran terutama internasional, yang menuju manca negara, terbanyak ke Singapura.

"Ini akibat pembatasan kemarin, pabrik dan angkutan laut kan menyesuaikan pada kebijakan tersebut. Mereka baru aktif melakukan aktivitas pada minggu ini, sehingga terjadi peningkatan signifikan. Baik dari pabrik yang secara serentak pengiriman produk dan juga kapal-kapal yang ingin menurunkan kontainernya di Pelabuhan, hingga mencapai 4.300 Teus. Peningkatan ini dua kali lipat dari hari biasa," kata Bambang Haryo.

Ditambah, pabrik-pabrik di sekitaran Jakarta pun mulai mengirimkan barang-barang untuk tujuan Sumatera maupun wilayah lainnya di Indonesia.

"Peningkatannya ganda. Ini yang tidak diantisipasi oleh regulator. Apalagi ditambah dengan berakhirnya WFA, yang menyebabkan penumpukan juga pada akses lintas Tanjung Priok. Hal ini juga terjadi di beberapa jalur tol di Jawa Tengah. Ke depannya, pihak regulator harus lebih memperhatikan pengaturan lalu lintas untuk semua kendaraan ini," pintanya.

Bambang Haryo kembali menyampaikan, terkait penggunaan lintas selatan, lintas tengah, lintas tol, dan lintas utara di Pulau Jawa sebagai jalur kendaraan.

"Pihak regulator seharusnya bisa mengatur lintas kendaraan ini. Bukan hanya berdasarkan jumlah, tapi juga berdasarkan waktu dan muatan. Dan pengaturan lintas ini harus secara masif diinformasikan kepada publik," ungkapnya.

Untuk penyebaran informasi ini, ia mendorong Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga publikasi pelat merah.

"Komdigi bisa melakukan blasting informasi melalui SMS. Sehingga publik bisa mengetahui lokasi kemacetan dan bisa mengetahui jalur alternatifnya lewat mana. Pihak regulator harus bersinergi untuk memberikan informasi terkini dan alternatif jalur. Sehingga, walaupun liburan panjang, tidak akan terjadi penumpukan di satu lintas," tuturnya.