Dedi Mulyadi Mau Reaktivasi Kereta di Wilayahnya, Inilah Daftar14 Jalur Kereta Non Aktif di Jawa Barat

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan reaktivasi jalur rel kereta api (KA) di sejumlah wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Jawa Barat.

Mengutip Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkeretapian Tahun 2010 ada 14 jalur KA nonaktif yang berada di Jawa Barat. Jalur KA itu antara lain Banjar – Cijulang (83 kilometer), Cikudapateh – Ciwidey (27 kilometer), Dayeuhkolot – Majalaya (18 kilometer), Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari (12 kilometer), Cirebon – Jamblang – Jatiwangi – Kadipaten (67 kilometer).

Selanjutnya, Mundu - Ciledug – Losari (40 kilometer), Cibatu – Garut – Cikajang (47 kilometer), Jatibarang - Indramayu (19 kilometer), Cikampek – Cilamaya (28 kilometer), Cikampek – Wadas (16 kilometer), Kerawang - Lamaran – Rengasdengklok (21 kilometer), Lamaran – Wadas (15 kilometer), Mundu – Ciledug – Losari (40 kilometer), Tasiksmalaya – Singaparna (17 kilometer). Jalur Cibatu – Garut sudah direaktivasi dan dioperasikan 2022.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menegaskan, rencana reaktivasi jalur rel di Jawa Barat jangan sampai hanya menjadi sekadar wacana tanpa tindakan nyata. Ia menegaskan, reaktivasi ini harus terwujud dengan serius dan didukung dengan anggaran yang memadai.

"Semoga reaktivasi jalan rel di Jawa Barat terwujud, tidak sekedar omon-omon belaka," kata Djoko dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Rencana untuk mengaktifkan kembali sejumlah jalur rel di Jawa Barat bukanlah hal baru. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi dan juga Gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil, telah mengusulkan hal serupa. Namun, tantangan terbesar tetap terletak pada anggaran yang terbatas, sehingga hanya satu lintas yang berhasil dibangun, yaitu Cibatu – Garut sepanjang 19,3 km dengan pendanaan dari PT Kereta Api Indonesia.

Menurut Djoko, mengaktifkan kembali jalur rel di Jawa Barat bukan hanya soal semangat, tetapi juga memerlukan tekad yang kuat dan dukungan anggaran yang memadai. Apabila menggunakan APBD Jawa Barat tidak akan cukup untuk membiayai proyek sebesar ini, mengingat masih banyak pembangunan jalan yang lebih mendesak di daerah tersebut.

"Mengaktifkan kembali jalur rel di Jawa Barat, bukan sekedar semangat, namun perlu tekad yang kuat dan anggaran yang cukup. Oleh sebab itu, perlu dukungan anggaran yang pasti. Jika menggunakan APBD, pasti tidak mencukupi. Provinsi Jawa Barat masih perlu membangun jaringan jalan di daerahnya yang perlu segera dituntaskan," jelasnya.

Djoko menegaskan, sektor swasta tidak dapat diharapkan untuk membangun jalur rel karena biaya yang sangat mahal serta kebutuhan untuk menyediakan dukungan operasional jangka panjang. Berbeda dengan pembangunan jalan tol yang cukup membangun prasarana dan mengandalkan kenaikan tarif secara otomatis, sektor kereta api membutuhkan pembangunan baik prasarana maupun sarana yang lebih kompleks.

"Tidak bisa mengandalkan swasta untuk membangun jalan rel. Selain investasi mahal, juga pemerintah harus memberikan dukungan operasional nantinya. Tanpa adanya dukungan operasional, pihak swasta tidak tertarik," ujarnya.

Djoko juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Jawa Barat yang masih banyak terdapat ruas jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan, terutama di pelosok-pelosok yang hanya dapat diakses lewat jalan tanah.

"Masih banyak kebutuhan anggaran untuk membangun infrastruktur jalan di Jawa Barat. Masih ditemui sejumlah ruas jalan ke pelosok Jawa Barat tidak dapat diakses kendaraan, lantaran kondisi jalan masih berupa tanah dan ketika musim hujan sulit dilewati kendaraan," ujarnya.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan pemangkasan anggaran Kementerian Perhubungan yang lebih dari 50 persen, membuat reaktivasi jalur rel semakin sulit terwujud.

"Sementara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan, anggaran dipangkas melebihi 50 persen. Apakah mungkin bisa dilakukan reaktivasi jalan rel di Jawa Barat di tengah efisiensi anggaran Kementerian Perhubungan dan minimnya APBD Provinsi Jawa Barat?," ujarnya.

Mengingat berbagai tantangan tersebut, pengamat transportasi ini berharap pemerintah lebih serius dalam mewujudkan reaktivasi jalur rel di Jawa Barat dengan komitmen anggaran yang memadai, agar proyek tersebut tidak hanya menjadi "omon-omon belaka."