Jelang Pemilu 2024, Pejabat dan Masyarakat Harus Punya Kesadaran Bermedia Sosial

Liputan6.com, Jakarta - Kesadaran bermedia sosial sangat penting jelang Pemilu 2024 karena media sosial telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan informasi, termasuk informasi politik. Dengan adanya media sosial, informasi politik dapat disebarkan secara cepat dan mudah kepada banyak orang dengan biaya yang relatif rendah.

Namun, hal ini juga membawa risiko besar jika informasi yang disebarkan tidak valid atau bahkan hoaks. Informasi yang tidak valid atau hoaks dapat menyebabkan masyarakat tertentu memilih calon yang salah atau memperburuk polarisasi politik yang sudah ada.

“Kesadaran menggunakan media sosial itu, perlu dilihat dan diterapkan dari atas sampai bawah. Kesadaran bahwa media sosial itu media publik yang bisa diakses oleh banyak orang. Bukan hanya masyarakat saja yang penting, tapi bagi para pejabat juga," ujar Hariqo Wibawa Satria, pengamat media sosial sekaligus CEO dari Komunikonten.

Hariqo juga menyampaikan, dalam lingkup media sosial, terdapat tiga kasta tertinggi, yakni pertama, penipuan online. Kedua ujaran kebencian atau provokatif, dan ketiga hoaks. 

“Artinya kalau orang mudah tertipu secara online, maka mudah juga terpapar hoaks, maka dari itu, masyarakat perlu dibuka matanya untuk melihat bahwa apa yang ditampilkan media tidaklah sama seperti di belakang layar,” ungkapnya ketika diwawancarai tim Cek Fakta Liputan6.com Jumat (10/03/23).

Untuk meningkatkan kesadaran bermedia sosial pada masyarakat dan pejabat menjelang pemilu 2024, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

• Memberikan pendidikan literasi digital kepada masyarakat dan pejabat. Pendidikan ini harus mendalam dengan mencakup bagaimana mengidentifikasi pola informasi yang salah atau hoaks, bagaimana memeriksa kebenaran sumber informasi, dan bagaimana bertindak jika menemukan informasi yang salah atau hoaks.
• Mendorong media sosial untuk meningkatkan upaya pengendalian informasi yang salah atau hoaks dengan mengembangkan sistem peringatan dan penandaan informasi yang tidak benar.
• Mendorong para pejabat publik dan calon pemilu untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara transparan dan memberikan informasi yang akurat dan jelas tentang rencana dan program mereka.
• Melakukan kampanye edukasi tentang kesadaran bermedia sosial melalui media massa dan media sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya memeriksa dan mengevaluasi informasi yang diterima.
• Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengkritisi dan memeriksa informasi yang tersebar di media sosial.
• Mendorong adanya kebijakan dan aturan yang mengatur kampanye di media sosial dan mengatur tindakan jika ada penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks.

Dengan mengambil langkah-langkah di atas, diharapkan masyarakat dan pejabat dapat lebih sadar dan kritis dalam menggunakan media sosial serta dapat membantu meningkatkan kualitas pemilu dan kestabilan demokrasi di Indonesia.

Media sosial menjadi salah satu sarana untuk membantu masyarakat menilai para kandidat di Pemilu 2024. Hariqo berpesan pada para calon kandidat juga masyarakat untuk menyadari dan memahami bahwa bagi siapapun yang mencalonkan diri menjadi presiden, kepala daerah atau yang lainnya, sudah harus siap dikorek kesalahan masa lalunya baik dari masalah hukum, masalah moral dan sebagainya. Jadi tidak boleh ada lagi kefanatikan dalam diri para pendukung (pemilih) terhadap suatu calon kandidat.

Masyarakat juga perlu menerapkan multiple affiliation (afiliasi yang banyak) ungkap Hariqo. Maksudnya, jangan hanya mengonsumsi pemberitaan dari kandidat yang didukungnya saja karena sudah berada di zona nyaman, tapi tanpa mau membuka mata pada calon kandidat lainnya. Sehingga ketika disebarkan suatu informasi hoaks akan percaya saja. 

“Fanatisme itu muncul ketika seseorang itu merasa bahwa kelompok sayalah yang terbaik yang lain buruk. Nah hal inilah yang perlu disadarkan pada masyarakat," Hariqo menegaskan.

Oleh karena itu, kesadaran bermedia sosial  ini sudah dimiliki oleh para pejabat dan masyarakat, akan sangat membantu masyarakat dalam membedakan antara informasi yang benar dan yang salah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkuat kemampuan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi informasi yang ditemukan di media sosial.

“Sebetulnya saya melihatnya, kuncinya itu tetap pada kandidat, tim sukses baik lingkaran 0, 1, 2 dan 3. Karena dirigennya itu ada di mereka. Jika literasi digital dan kesadaran bermedia sosial mereka sudah diterapkan dengan benar, masyarakat juga akan meneladani dan dapat mengonsumsi informasi politik yang baik,” ungkapnya di akhir wawancara.

Maka dari itu, kesadaran bermedia sosial akan membantu masyarakat untuk menjadi lebih kritis dalam mengonsumsi informasi politik. Dengan menjadi lebih kritis, masyarakat dapat mempertanyakan asal usul dan kebenaran informasi yang diterima sebelum memutuskan untuk membagikannya atau bertindak berdasarkan informasi tersebut.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi patner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.