KPU Bersiap Hadapi Hoaks di Pemilu 2024, Simak Strateginya

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu menyadari besarnya serangan hoaks pada Pemilu 2024 mendatang, informasi bohong tersebut tidak hanya terjadi kepada peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu dan antar-pemilih.

Anggota Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos, memberikan contoh hoaks pada Pemilu 2019 yang menyasar penyelenggara pemilu, seperti hoaks yang menyebut sebanyak 7 juta surat suara telah tercoblos, padahal pada saat itu surat suara sama sekali belum tersedia. Dengan pengalaman pemilu sebelumnya, Betty menjelaskan, KPU berharap dapat menangani hoaks dengan lebih baik.

“Untuk itu, KPU berusaha menangani hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kami, atau setidaknya kami menangani berita-berita palsu yang menimpa KPU,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Kolaborasi Lawan Disinformasi untuk Pemilu Damai pada Tahun 2024”  dikutip Jumat (24/11/2023).

Dalam menangani berita hoaks, KPU telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan membentuk program baru, yakni Social Media Analysis yang bertugas mengelola disinformasi yang tersebar di media sosial.

“Jadi, kami punya metode untuk menganalisis pembicaraan di media sosial dalam rangka untuk kepentingan internal KPU dalam membuat kebijakan. Dalam program ini, kami juga akan bekerja sama dengan Gugus Tugas Keamanan Informasi KPU,” jelasnya.

Sedangkan, untuk pre-bunking, KPU akan melakukan penyebarluasan informasi benar terkait pemilu kepada masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Tidak hanya itu, mereka juga terus mengajak masyarakat melalui kampanye “Saring Sebelum Sharing”. Dengan begitu, KPU berharap masyarakat memiliki imunitas terhadap serangan hoaks menjelang pemilu.

“Kalau Social Media Analysis tadi ‘kan debunking. Nah, untuk pre-bunking nya, kami akan terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Mafindo. Kemudian, untuk edukasi literasi masyarakat terkait kepemiluan, kami telah memiliki Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat,” imbuh Betty.

Jumlah pemilih di Pemilu 2024 yang mencapai angka lebih dari 204 juta membuat KPU tidak dapat bekerja sendirian dalam menangani penyebaran berita hoaks. Sehubungan dengan hal tersebut, KPU harus terus berkonsolidasi dan bersinergi dengan berbagai pihak.

“Kami mengapresiasi forum-forum seperti seminar nasional ini, karena KPU pasti tidak bisa bekerja sendiri. KPU harus berkonsolidasi dengan banyak pihak, termasuk Google Indonesia, yang sudah support dengan campaign-nya Recheck Sebelum Kegocek. Kampanye itu menjadi salah satu cara yang mudah tersampaikan kepada publik, termasuk anak muda. Apalagi, biasanya berita-berita hoaks terkait politik ataupun pemilu disampaikan dengan sumringah,” pungkas Betty.

Pada Pemilu 2024, dari seluruh negara di dunia, Indonesia menjadi negara yang paling besar dengan hanya menyelenggarakan pemilu dalam satu hari saja dibandingkan dengan negara lain, seperti India dan Amerika, yang memiliki periode pemilu yang lebih panjang dan tidak menyelenggarakan pemilu secara serentak.

Berdasarkan statistik dari KPU, pada tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, dan lebih dari 80 ribu desa.  Tidak hanya di dalam negeri, pemilu serentak juga akan dilaksanakan di 128 negara perwakilan untuk memfasilitasi Warga Negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri.

“Total pemilih kita mungkin yang terbesar di dunia dengan 204 juta lebih pemilih. Dua ratus tiga juta lebih pemilih berada di Indonesia, dan 1,7 juta-nya berada tersebar di 128 negara perwakilan,” papar Betty.

Dengan jumlah pemilih yang banyak tersebut, ia menyebut, satu hoaks saja bisa menjadi dentuman yang besar. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

“Nah, begitu besarnya jumlah pemilih kita sehingga kalau pun terjadi hoaks, dentumannya itu akan sangat berkelindan dan efeknya besar sekali. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia karena ada WNI (Warga Negara Indonesia) di 128 negara pewakilan,” imbuhnya.

Saat ini, Pemilu 2024 telah memasuki tahap ke-10, yakni tahapan kampanye, dari total 20 tahapan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan pre-bunking dari mulai tahap awal berjalannya Pemilu 2024.

Anggota Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos menjelaskan, pihaknya dibantu oleh Google dalam mengembangkan website mereka agar menjadi top search di mesin pencarian.

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat langsung mendapatkan informasi seputar pemilu dari laman KPU saat mencarinya di mesin pencarian.

“Sekarang lagi kelola website kami. Karena sebelumnya, untuk crawling dari website kami itu tidak bisa. Jadi, saat ini sedang diperbaiki agar bisa crawling dan menjadi top search,” ujarnya 

Selanjutnya, ia menjelaskan, KPU juga telah bekerja sama dengan Meta, khususnya di fitur WhatsApp Channel. Kerja sama tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh berita mengenai kepemiluan dari KPU.

Tidak hanya itu, fitur Chatbot di platform WhatsApp pun sedang disiapkan oleh KPU. Fitur ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan, seperti tanggal pelaksanaan pemilu, informasi TPS, dan lain sebagainya, yang masyarakat bisa dapatkan jawabannya dengan mudah.

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.