Benjamin Netanyahu Sebut Tak Akan Pernah Ada Gencatan Senjata di Gaza, Jubir Hamas: Rakyat Palestina Bakal Terus Melawan

Liputan6.com, Jakarta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tidak akan ada gencatan senjata permanen di Gaza sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan dan semua sandera dibebaskan.

Pernyataannya muncul setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan Israel telah mengusulkan rencana tiga tahap kepada Hamas yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata permanen.

Seorang politisi senior Hamas mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya "akan menyetujui kesepakatan ini" jika Israel menyetujuinya.

Negosiasi tersebut terjadi ketika pertempuran berlanjut di Rafah, dengan adanya laporan serangan udara Israel pada hari Sabtu di kota di perbatasan Mesir dengan Gaza.

Tidak ada jaminan bahwa tekanan publik yang dilakukan Biden terhadap Israel dan Hamas agar menerima rencana tersebut akan menghasilkan kesepakatan.

Dalam pernyataannya pada hari Sabtu, kantor Netanyahu mengatakan “kondisi Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah”.

Pernyataan tersebut menyebutkan hal ini sebagai "penghancuran kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, pembebasan semua sandera dan memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel".

Pernyataan itu menambahkan bahwa Israel akan “terus bersikeras bahwa persyaratan ini dipenuhi” sebelum menyetujui gencatan senjata permanen, dan menekankan bahwa tidak ada kesepakatan yang dapat ditandatangani sebelum memenuhi persyaratan tersebut.

Pada hari Jumat, Biden menggambarkan rencana tersebut sebagai proposal komprehensif Israel yang membuka jalan bagi gencatan senjata permanen.Fase pertama akan mencakup gencatan senjata penuh dan menyeluruh, penarikan pasukan Israel dari daerah berpenduduk dan pertukaran beberapa sandera dengan tahanan Palestina.

Hal ini kemudian akan diikuti dengan kembalinya semua sandera yang masih hidup, termasuk tentara laki-laki.

Fase terakhir adalah pengembalian jenazah sandera Israel yang meninggal, serta “rencana rekonstruksi besar-besaran” dengan bantuan AS dan internasional untuk membangun kembali rumah, sekolah, dan rumah sakit, kata Biden.Pengakhiran total konflik telah menjadi tuntutan utama Hamas untuk melakukan perundingan.

Menyusul pernyataan Netanyahu mengenai tujuan perang tersebut, juru bicara Hamas mengatakan pihaknya akan mendukung rencana tersebut jika Israel melakukan hal tersebut.

Basem Naim, anggota biro politik Hamas yang berbasis di Qatar, mengatakan kepada program Newshour BBC World Service bahwa organisasi tersebut menyambut baik rencana tersebut, namun langkah selanjutnya bergantung pada Israel.

Menanggapi pernyataan Netanyahu, dia mencatat bahwa tujuan Israel mungkin tidak berubah, namun mereka juga belum mencapainya.

“Jika dia mencoba melanjutkan, dia tidak akan menemukan apa pun kecuali kesiapan rakyat Palestina – seluruh warga Palestina – untuk melawan pendudukan,” kata Naim.

Proposal yang diusung Biden tampaknya memberikan kesempatan bagi Israel dan Hamas untuk mengatakan bahwa tuntutan mereka telah dipenuhi.

Bagi Hamas, hal ini secara eksplisit membuka jalan bagi gencatan senjata permanen, yang telah menjadi tuntutan utama kelompok tersebut dalam setiap kesepakatan. Mereka menginginkan jaminan bahwa militer Israel tidak akan kembali ke Gaza setelah para sandera dibebaskan, dan tawaran tersebut memenuhi hal tersebut. Tidak diragukan lagi, hal ini akan mendapat tentangan dari Israel.

Biden mencoba mengatasi kekhawatiran tersebut dengan mengatakan bahwa Hamas sudah sangat terdegradasi sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan besar lagi terhadap Israel.

Namun dia mengakui bahwa tidak semua orang di Israel akan menerima kesepakatan tersebut, namun mendesak pemerintah untuk menolak tekanan.Mereka yang mungkin menentang rencana tersebut termasuk anggota koalisi sayap kanan Netanyahu, yang sebelumnya mengancam akan mundur jika ada kesepakatan yang akan mengakhiri perang sebelum kehancuran Hamas. Hal ini dapat menyebabkan berakhirnya pemerintahan Netanyahu.

Namun salah satu politisi oposisi paling berpengaruh di Israel, Yair Lapid, berjanji akan mendukung Netanyahu jika dia mendukung kesepakatan gencatan senjata.

Dalam sebuah postingan di media sosial, Lapid mengatakan kepada PM Israel bahwa ia “memiliki jaring pengaman untuk kesepakatan penyanderaan” jika sekutu sayap kanan seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich meninggalkan pemerintahan.Pernyataan dari kantor Netanyahu tampaknya tidak cukup jelas sehingga dia bisa mengklaim bahwa tujuannya telah tercapai.

Menariknya, pernyataan tersebut tidak berbicara tentang “kemenangan total” – yang telah berulang kali dikatakannya sebagai tujuan militer Israel di Gaza.

Kelalaian ini memungkinkan Netanyahu untuk menolak kritik bahwa perjanjian tersebut menawarkan konsesi besar kepada Hamas.

Israel telah meningkatkan serangan di kota utama Rafah dalam beberapa pekan terakhir, mengklaim kendali operasional atas seluruh perbatasan dengan Mesir. Para pejabat AS, Israel dan Mesir dijadwalkan bertemu di Kairo pada hari Minggu untuk membahas pembukaan kembali penyeberangan Rafah, menurut laporan media Mesir.

Aliran bantuan ke Gaza telah dibatasi sejak perbatasan tersebut ditutup pada awal Mei, setelah pasukan Israel menguasai wilayah tersebut sebagai bagian dari serangan mereka untuk menguasai perbatasan selatan Gaza.

Lebih dari 36.000 orang telah terbunuh di Gaza sejak dimulainya konflik, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Perang dimulai pada bulan Oktober ketika orang-orang bersenjata Hamas melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 252 orang kembali ke Gaza.